Home / NASIONAL

Senin, 8 Maret 2021 - 10:00 WIB

239 Penyelenggara Negara Tak Lengkapi LHKPN

Gedung Merah Putih KPK. Foto/MI

Gedung Merah Putih KPK. Foto/MI

JAKARTA, BERITANUSA.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyurati 239 penyelenggara negara yang tidak melaporkan harta kekayaan secara lengkap.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 146 penyelenggara negara berasal dari instansi daerah, 82 penyelenggara negara berasal dari instansi pusat dan 11 penyelenggara negara berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“KPK menyurati 239 penyelenggara negara terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang tidak lengkap,” kata Plt. Juru Bicara Pencegahan KPK, Ipi Maryati Kuding, Minggu (7/3).

Ipi menuturkan kepala dinas merupakan pejabat yang paling banyak tidak melaporkan hartanya secara lengkap, yaitu 46 orang. Kemudian diikuti kepala kantor pajak pada Kementerian Keuangan sebanyak 33 Kepala orang, kepala badan yang berasal dari beberapa daerah sebanyak 31 orang dan bupati berjumlah 18 orang.

Jenis harta yang ditemukan KPK paling banyak tidak dilaporkan adalah kas dan setara kas. Menurut Ipi, penyelenggara negara pada umumnya lalai melaporkan kepemilikan rekening simpanan.

“Dalam pemeriksaan tersebut, KPK menemukan 917 rekening simpanan yang belum dilaporkan oleh 203 PN (penyelenggara negara) dari 239 PN atau sekitar 84 persen,” tuturnya.

Selain itu, sebanyak 390 harta tidak bergerak juga tidak dilaporkan oleh 109 penyelenggara negara. Berikutnya, lanjut Ipi, jenis harta yang terlewatkan dalam pengisian LHKPN adalah harta bergerak lainnya.

“Yang termasuk kategori ini misalnya adalah polis asuransi yang memiliki nilai investasi. KPK mencatat 195 polis asuransi belum dilaporkan oleh 35 PN atau sekitar 14 persen,” ucap dia.

Ipi mengimbau agar penyelenggara negara melaporkan harta kekayaannya secara jujur, benar dan lengkap. Adapun batas waktu penyampaian LHKPN terakhir pada 31 Maret 2021.

“Jika hasil verifikasi dinyatakan tidak lengkap, maka PN wajib menyampaikan kelengkapan tersebut maksimal 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan bahwa LHKPN yang disampaikan masih perlu dilengkapi,” kata Ipi.

“Jika hingga batas waktu kelengkapan tersebut tidak dipenuhi, maka KPK akan mengembalikan laporan tersebut dan PN dianggap tidak menyampaikan LHKPN,” pungkasnya.

(cnn/nas)

Share :

Baca Juga

Kabareskrim) Polri, Komjen Pol Drs Listyo Sigit Prabowo. Foto/Polri

NASIONAL

Eks Ketum PP Muhammadiyah Beri Selamat Komjen Listyo Sigit
Pengunjung mengenakan masker mengunjungi Pondok Indah Mall, Jakarta Selatan, Senin (15/6/2020). Foto/MI

NASIONAL

DKI Tambah Jam Operasional Mal Sesuai Permintaan Pengusaha
Ilustrasi Pilkada 2020. Foto/Antara

NASIONAL

Kemendagri Lantik 178 Kepala Daerah Terpilih Besok
Pramuniaga merapikan barang dagangan di komplek Pasar Tanah Abang, Jakarta, Senin (15/6). Foto/MI

NASIONAL

Pedagang Pasar Tanah Abang Mulai Divaksin Hari Ini
Guru memberikan pengarahan kepada murid saat hari pertama masuk sekolah di SDN 11 Marunggi, Pariaman, Sumatera Barat. Foto/Antara

NASIONAL

HGN 2020: Guru, Otonomi dan Kompetensi
Ilustrasi kendaraan bermuatan barang. Foto/Antara/Dedhez Anggara

NASIONAL

Angkutan Muatan Barang Dilarang Lintasi Jalan Tol
Aksi demonstrasi tolak omnibus law UU Cipta Kerja di wilayah DKI Jakarta, Selasa (13/10). Foto/Tirto

NASIONAL

Polisi Tangkap Ribuan Orang saat Demo 1310 Tolak Omnibus Law
Ilustrasi Kota Bandung, Jawa Barat. Foto/Ist

NASIONAL

Jawa Barat Diwacanakan Ganti Nama Jadi Provinsi Sunda