Home / NASIONAL

Kamis, 4 Maret 2021 - 20:39 WIB

39 Ribu Jabatan Struktural Eselon III & IV Dipangkas

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo. Foto/MI

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo. Foto/MI

JAKARTA, BERITANUSA.id – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo telah memangkas 39 ribu jabatan aparatur sipil negara (ASN) setingkat eselon III dan IV atau sekitar 90 persen hingga Februari 2021.

“Jabatan administrasi itu dialihkan ke jabatan fungsional sebagai bentuk penyederhanaan birokrasi,” kata Tjahjo dalam laporannya kepada Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, di Jakarta, Kamis (4/3).

Menpan RB memimpin rapat koordinasi penyederhanaan birokrasi dan pengadaan calon pegawai ASN tahun 2021 bersama sekretaris jenderal, sekretaris utama, sekretaris daerah provinsi dan sekretaris daerah kabupaten/kota.

Rapat yang keempat kalinya itu untuk memastikan visi dan persepsi yang sama dalam menjabarkan arahan Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin.

Tjahjo menjelaskan arahan Presiden terkait penyederhanaan organisasi, yakni menyederhanakan birokrasi pemerintahan menjadi dua level dan mengoptimalkan peran jabatan fungsional.

Dia menerangkan itu dimaksudkan guna memangkas rangkaian hierarki pengambilan keputusan yang terlalu panjang, sehingga menghambat proses pelayanan publik. Penyederhanaan itu, sambungnya, akan berdampak pada peningkatan kinerja birokrasi, termasuk upaya untuk membuat birokrasi menjadi lebih gesit, dinamis, dan mudah melakukan penyesuaian.

Tjahjo menyatakan proses penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui proses penyederhanaan struktur organisasi.

Dia menegaskan tidak dengan serta merta memindahkan kewenangan dalam jabatan struktural ke jabatan fungsional, tetapi dengan pertimbangan yang matang.

“Menjaga agar di satu pihak ASN yang dialihkan tidak dirugikan, tetapi di lain pihak ASN yang dialihkan juga harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu yang berlaku dalam jabatan fungsional,” ujar Tjahjo.

Penyelesaian penyederhanaan birokrasi di tingkat pusat semula ditargetkan selesai pada 30 Juni 2020. Namun target itu dimundurkan menjadi 31 Desember 2020.

Menurut Tjahjo, proses penyederhanaan organisasi memerlukan waktu dan pertimbangan yang matang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi.

Dia berharap pemerintah daerah dapat menyesuaikan diri dengan target penyederhanaan birokrasi tersebut.

(ant/cnn/nas)

Share :

Baca Juga

Ilustrasi UMKM. Foto: Istimewa

NASIONAL

UMKM Bakal Dapat Modal Kerja, tapi Masih Dibahas
Gedung Kejagung RI kebakran. Foto/Ist

NASIONAL

Polri Gelar Perkara Kebakaran Kejagung Hari Ini
Ilustrasi Vaksin Covid-19. Foot/Antara

NASIONAL

Daftar Lokasi Vaksinasi Covid-19 untuk Lansia di DKI
Gempa Mamuju. Foto/Antara

NASIONAL

Korban Meninggal Akibat Gempa Sulbar Jadi 88 Orang
Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo, S.I.K., M.T.C.P

NASIONAL

Polda Metro Buat Skema Cegah Kerumunan di Malam Tahun Baru
Gedung Asabri. Foto/Istimewa

NASIONAL

Tersangka Kasus Asabri Bisa Dituntut Penjara Seumur Hidup
Rumah susun di DKI Jakarta. Foto Ilustrasi/Ist

NASIONAL

Pemprov DKI Dukung Himperra Wujudkan Hunian Layak Bagi Warga
Sebagian pekerja di DKI Jakarta saat PSBB. Foto/MI

NASIONAL

PSBB Jawa-Bali, WFH Wajib 75 Persen