Home / EKONOMI / NASIONAL / UMKM

Rabu, 30 September 2020 - 14:44 WIB

4 Program BLT Pemerintah Mengalir Hingga 2021

Ilustrasi uang Rupiah. Foto/Ist

Ilustrasi uang Rupiah. Foto/Ist

JAKARTA, BERITANUSA.id – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memastikan bakal melanjutkan program-program bantuan sosial (bansos) pada tahun depan. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp419,31 triliun di dalam RAPBN 2021.

“Keputusan itu diambil dengan pertimbangan kasus Covid-19 masih akan terus bergerak. Program lanjutan prioritas bansos ada empat,” tukas Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta awal bulan Setember.

Airlangga mengatakan, sudah hampir 7 bulan sejak pemerintah mengumumkan kasus pertama virus corona (Covid-19) di Indonesia. Tak sedikit masyarakat yang ekonominya terdampak akibat pandemi ini.

Masyarakat terdampak mulai dari usaha yang gulung tikar hingga pekerja yang di rumahkan. Pemerintah sendiri telah menggelontorkan empat skema bantuan untuk membantu masyarakat selama pandemi.

Adapun empat program bantuan tersebut diantaranya:

  • Subsidi gaji Rp600 ribu

Bantuan subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan menyasar karyawan swasta dengan gaji di bawah Rp5 juta. Pencairan BLT ini dimulai sejak 27 Agustus lalu dan dilakukan bertahap hingga akhir September 2020.

Pemerintah menyiapkan anggaran Rp37,7 triliun untuk program Bantuan Subsidi Upah dengan jumlah penerima mencapai 15,7 juta pekerja yang terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan per Juni 2020.

Penerima subsidi gaji karyawan ini akan menerima bantuan Rp600 ribu per bulan selama 4 bulan.Pembayarannya dilakukan selama dua tahap atau Rp1,2 juta setiap penyaluran.

  • Kartu Prakerja

Kartu Prakerja dirilis pemerintah untuk membantu mereka yang terdampak pandemi, khususnya karyawan yang terkena PHK dan pengangguran. Peserta dari program ini akan mendapatkan bantuan insentif untuk pelatihan kerja sebesar Rp1 juta per bulannya.

Pemerintah memberikan dana sebesar Rp3.550.000 bagi peserta yang lolos sebagai penerima Kartu Prakerja 2020. Rinciannya, sebesar Rp1.000.000 digunakan untuk membayar pelatihan online Kartu Prakerja. Lalu sisanya untuk insentif.

Untuk insentif Kartu Prakerja terdiri dari dua bagian, yakni insentif pasca-penuntasan pelatihan pertama sebesar Rp600.000 per bulan selama 4 bulan (Rp2.400.000). Kemudian insentif pasca-pengisian survei evaluasi sebesar Rp50.000 per survei untuk 3 kali survei (Rp150.000).

Peserta dapat mengambil pelatihan selanjutnya apabila sudah menuntaskan pelatihan yang pertama.Kemudian insentif pasca-pengisian survei evaluasi sebesar Rp50.000 per survei untuk 3 kali survei (Rp150.000).

Peserta dapat mengambil pelatihan selanjutnya apabila sudah menuntaskan pelatihan yang pertama. Bantuan seluruhnya bisa diterima setelah peserta menyelesaikan pelatihan Kartu Prakerja. Uang bantuan ditransfer ke rekening Bank BNI. Selain itu, bantuan juga bisa dicairkan lewat platform lain yang ditunjuk pemerintah.

  • BLT UMKM

Pemerintah membantu para pelaku usaha UMKM lewat program dana hibah atau pencairan BLT. Skemanya yakni kucuran bantuan UMKM Rp2,4 juta yang ditransfer lewat rekening.

Bantuan pemerintah ini bertujuan untuk membantu pelaku usaha kecil dari dampak negatif pandemi. Total ada 12 juta UMKM yang akan menerima bantuan tersebut. Penyaluran bantuan UMKM sebesar Rp2,4 juta itu sudah mulai dilakukan pemerintah.

Pada tahap I, sekitar 742.422 total pelaku UMKM diberikan bantuan dana hibah tersebut. Hibah tersebut dicairkan lewat rekening pelaku usaha mikro masing-masing. Sementara untuk tahap II sedang dalam tahap pemprosesan (bantuan 2,4 juta).

  • Bansos Tunai

Pemerintah melalui Kementerian Sosial menyalurkan bantuan sosial yakni bantuan sosial tunai (BST) senilai Rp500.000 atau bansos Rp500.000 untuk masyarakat yang bukan penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

BLT untuk sembako non-PKH ini menyasar 9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Masing-masing penerima mendapatkan dana tunai sebesar Rp500.000 ( BLT Rp500.000).

Selain program bantuan sosial tunai, Kemensos tetap menjalankan program reguler seperti program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT).

Total anggaran untuk bantuan sosial tunai (BST) ini untuk 9 juta keluarga penerima manfaat (KPM), sebesar Rp4,5 triliun. Bantuan sosial tunai ini dilakukan sekali.

Untuk para penerima manfaat diharapkan dapat bernafas lega dalam menjalani masa sulit di masa pandemi. Juga dapat bangkit turut mendorong roda perekonomian kembali berjalan.

(heq/bpm)

Share :

Baca Juga

Ilustrasi kompor listrik. Foto/Istimewa

EKONOMI

Pemerintah Siapkan Insentif Dorong Penggunaan Kompor Listrik
Warga menunjukkan jari yang telah ditetesi tinta pemilu usai memberikan hak suara untuk Pilkada 2020. Foto/Antara/Basri Marzuki

NASIONAL

100 dari 132 Sengketa Pilkada 2020 Kandas

NASIONAL

Cakung Tak Banjir, DPRD DKI Apresiasi Kinerja Wali Kota dan Dinas SDA
Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Foto/Antara Foto/Hafidz Mubarak A

EKONOMI

Menko Luhut Ajak Negara Pulau dan Kepulauan Ciptakan Inovasi
Foto udara Sejumlah kendaraan melintas di tol Jakarta-Cikampek I dan II, Jatimulya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (28/10). Foto/Antara

NASIONAL

Pegawai Swasta Diimbau Tak Keluar Kota Saat Libur Imlek

NASIONAL

Update Kasus Corona 4 Agustus: 115.056 Positif, 72.050 Sembuh
Wilayah Blok Rokan Chevron. Foto/Ist

EKONOMI

SKK Migas dan Chevron Sepakati Perjanjian Produksi Minyak di Blok Rokan
Ilustrasi tanah longsor. Foto/Antara

NASIONAL

BNPB: 2.676 Bencana Alam Terjadi Sepanjang 2020