Home / NASIONAL

Kamis, 7 Januari 2021 - 19:09 WIB

68 Rekening FPI Diblokir

Sejumlah anggota TNI mencopot baliho bergambar wajah pimpinan FPI Rizieq Shihab di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Foto/MI

Sejumlah anggota TNI mencopot baliho bergambar wajah pimpinan FPI Rizieq Shihab di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Foto/MI

JAKARTA, BERITANUSA.id – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan sudah melakukan pemblokiran sementara terhadap seluruh aktivitas transaksi keuangan dari total 68 rekening Front Pembela Islam (FPI) berikut afiliasinya.

Ketua PPATK, Dian Ediana Rae, menyatakan langkah tersebut dikerjakan dalam rangka pelaksanaan fungsi analisis dan pemeriksaan laporan serta informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain.

“Total rekening 68,” ujar Dian dalam keterangan tertulis, Kamis (7/1).

Ia menuturkan tindakan penghentian aktivitas transaksi keuangan tidak semata-mata karena FPI sudah dinyatakan bubar oleh pemerintah pusat lewat Surat Keputusan Bersama (SKB) enam pejabat tinggi kementerian/ lembaga.

Dian tidak menyampaikan secara gamblang laporan tindak pidana yang diduga dilakukan FPI sehingga aktivitas transaksi keuangannya dihentikan. Hanya saja, ia menegaskan PPATK bekerja berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai pihak seperti pemerintah maupun masyarakat.

“Justru langkah PPATK ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian kepada Aparat Penegak Hukum maupun pemilik rekening (mengenai ada atau tidaknya kejahatan). Jadi, tidak semata-mata karena FPI dilarang melakukan kegiatan (termasuk kegiatan keuangan) kemudian kita blokir secara permanen,” ujar Dian.

Sementara Eks Wakil Sekretaris Umum FPI Aziz Yanuar menyebut ada sekitar 25 rekening milik organisasi FPI telah diblokir oleh pihak yang belum diketahui sampai saat ini.

Aziz mengaku keberatan bila pemblokiran tersebut dilakukan oleh pemerintah melalui PPATK. Ia menilai seluruh tindak pidana yang dituduhkan kepada FPI selama ini hanya berdasarkan kecurigaan semata.

“Dan tanpa dapat dibuktikan oleh hukum positif dan kekuatan hukum mengikat atas tindak pidana dimaksud,” ungkap Aziz, Kamis (7/1).

(cnn/nas)

Share :

Baca Juga

Ilustrasi -- Calon penumpang yang akan bepergian menjalani pemeriksaan dokumen kesehatan di Terminal 3, Bandara Soekarno-Hatta, Tagerang, Banten, Minggu. Foto/MI

NASIONAL

Daftar Aturan Perjalanan Selama PPKM Jawa-Bali Jilid II
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus (tengah) menyampaikan keterangan pers. Foto/Antara

NASIONAL

Polisi Tangkap Pembawa Sabu 201 Kg Jaringan Timteng
Pangdam Jaya dan Kodam Jaya. Foto/Ist

NASIONAL

Tindakan Tegas TNI dan Polri Sudah Sesuai Konstitusi
Ilustrasi guru honorer. Foto/Antara

NASIONAL

Formasi 1 Juta Guru Honorer Jadi PPPK Ditetapkan Maret
Ilustrasi vaksin China. Foto/AFP

NASIONAL

Vaksinasi Mandiri Bagi Warga Mampu, Harus Daftar Faskes
Kesiapan rumah sakit tangani pasien Covid. Foto/Antara

NASIONAL

Ruang ICU Pasien Covid di RS Jabodetabek Terisi 100 Persen
Petugas kesehatan mempersiapkan vaksin COVID-19 saat simulasi pelayanan vaksinasi di Puskesmas Kemaraya, Kendari, Sulawesi Tenggara. Foto/Antara

NASIONAL

4 Tahapan Vaksinasi Covid-19
Ilustrasi vaksin Covid-19. Foto/Science in HD

NASIONAL

10 Juta Dosis Vaksin Sinovac Tahap Kelima Tiba di RI