Home / NASIONAL

Senin, 7 September 2020 - 11:53 WIB

Abaikan Protokol Kesehatan, Kemendagri Usulkan Sanksi

Foto/Kemendagri

Foto/Kemendagri

JAKARTA, BERITANUSA.id – Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar, mengusulkan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mendiskualifikasi bakal pasangan calon (bapaslon) yang tak memedulikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Penyebabnya, sejumlah bapaslon yang menimbulkan kerumunan massa saat pendaftaran pencalonan Pilkada 2020.

“Saya usulkan agar KPU, Bawaslu diskualifikasi bapaslon yang tak peduli dengan protokol kesehatan,” kata Bahtiar melalui keterangannya, Minggu (6/9).

Dia mengatakan, KPU dan Bawaslu harus tegas dalam menindak bapaslon dan partai politik sebagai peserta pilkada yang tidak mentaati aturan.

Sebab, protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 menjadi bagian dari aturan pelaksanaan pilkada di tengah pandemi.

Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pilkada dalam kondisi bencana nonalam Covid-19 sudah mengatur ketentuan pendaftaran pencalonan harus memperhatikan protokol kesehatan.

Pendaftaran hanya dihadiri oleh bapaslon dan/atau ketua serta sekretaris partai politik pengusung.

Untuk pejawat kepala daerah yang maju dalam pilkada 2020, Kemendagri dapat memberikan teguran tertulis jika yang bersangkutan melanggar protokol kesehatan. Bagi bakal calon yang bukan dari pejawat pun seharusnya tidak boleh luput dari sanksi.

Bahtiar mengatakan, ada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 sebagai landasan hukum menindak setiap pihak yang melanggar protokol kesehatan. Aturan ini berlaku juga dalam pelaksanaan pilkada.

“Peraturannya sudah jelas, jadi bagi yang melanggar protokol kesehatan harus mendapatkan sanksi,” kata Bahtiar.

Bahtiar juga mendorong aparat keamanan dan penegak hukum berdasarkan Inpres Nomor 6 Tahun 2020. Ia mengimbau agar seluruh partai politik memastikan bapaslonnya selalu patuh pada protokol kesehatan.

“Mohon kepada pimpinan parpol untuk mengingatkan paslonnya. Begitu pula dengan bapaslon perserorangan,” ujarnya.

Sebelumnya, Kemendagri akan memantau pendaftaran peserta Pemilu 2020. Apalagi, masih ada sejumlah wilayah yang terpantau melakukan pelanggaran protokol kesehatan saat pendaftaran.

Menurut Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagrida Akmal Malik, pelanggaran yang terjadi terbilang beragam. Termasuk diantaranya yang jadi perhatian ialah pelanggaran protokol kesehatan saat mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kemendagri mengimbau agar proses pendaftaran peserta Pemilu 2020 dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan. Kemendagri menganjurkan supaya tak mengumpulkan massa dalam proses tersebut. Namun kenyataannya di lapangan masih ada pelanggar dalam hari pendaftaran pada Jumat (4/9).

“Terpantau Konawe Selatan, Sulawesi Utara, Karawang, Jawa Barat menjadi contoh yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan,” kata Akmal. (inf/pub)

Share :

Baca Juga

Sampah sisa demo tolak Omnibus Law Cipta KErja di Jakarta. Foto/Ist

NASIONAL

Dinas LH DKI Angkut 2,1 Ton Sampah Sisa Demo Omnibus Law
Ilustrasi peneliti yang mencermati sampel tes covid-19. Foto/AFP

NASIONAL

Prioritas Vaksin Covid untuk Warga yang Belum Terpapar
Kondisi jalan di DKI Jakarta selama PSBB. Foto/Suara

NASIONAL

Angka Kecelakaan Naik 40 Persen Selama PSBB Ketat DKI
Kasus positif virus corona di Indonesia. Foto/MI/Andri Widyanto

NASIONAL

Update Corona 17 Desember: Tambah 7.354, Positif 643.508
Ilustrasi prostitusi. Foto/Ist

NASIONAL

Polisi Usut Dugaan Prostitusi Online di Green Pramuka
Gedung Kementerian ESDM. Ist

NASIONAL

Kementerian ESDM Diminta Tingkatkan Program yang Pro Rakyat
Eks Imam Besar FPI Rizieq Shihab di Mapolda Metro Jaya. Foto/AFP/Jenaya

NASIONAL

Kondisi Rizieq Shihab Baik-baik Saja Usai Sesak Napas
Bus Transjakarta. Ist

NASIONAL

Jam Operasional Baru Transjakarta Selama Masa PSBB