Home / EKONOMI

Kamis, 28 Januari 2021 - 17:47 WIB

Ada Kemungkinan Sejumlah PNS Tak Dapat Gaji ke-13 Tahun Ini

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo. Foto/MI

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo. Foto/MI

JAKARTA, BERITANUSA.id – Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo mengaku tengah mengkaji kemungkinan seluruh PNS mendapatkan gaji ke-13 pada tahun ini. Tahun lalu, beberapa golongan PNS ‘libur’ dari gaji ke-13.

“Mudah-mudahan 2021, rencananya masih mempertimbangkan kembali masalah gaji ke-13 bagi seluruh ASN (Aparatur Sipil Negara) yang ada,” imbuh dia, melalui YouTube Kementerian PAN-RB pada akhir tahun lalu.

Kebijakan THR dan gaji ke-13 PNS tercantum dalam Undang-undang APBN 2021 dan masuk dalam alokasi yang telah diperhitungkan dalam alokasi dasar formula untuk daerah, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) daerah.

Total DAU tersebut, termasuk komponen gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR), adalah sebesar Rp390,2 triliun.

“DAU sebagaimana dimaksud pada ayat 12 telah memperhitungkan formasi calon PNS daerah, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, gaji ke-13, serta THR,” tulis salah satu pasal UU APBN 2021.

Seperti halnya pemberian gaji, pemberian gaji ke-13 dan THR pun diberikan kepada PNS aktif dan pensiunan, dengan anggaran yang telah disiapkan.

“Yang terpenting saat ini, harapan kita semua ASN harus sehat dan produktif,” kata Tjahjo.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan telah mengamankan anggaran untuk gaji ke-13 PNS, Polri, dan TNI, termasuk pensiunan pada 2021.

Pemberian gaji ke-13 akan dilakukan secara penuh dengan mengembalikan komponen tunjangan kinerja ke dalam komponen gaji ke-13 dan THR.

Komponen tersebut dihilangkan pada tahun lalu, karena keuangan negara tertekan pandemi virus corona.

“Pemerintah tetap mengembalikan lagi pemberian gaji ke-13 dan THR sesuai dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu pemberian gaji ke-13 dan THR dengan perhitungan yang penuh, yaitu sesuai dengan tunjangan kinerja,” tandas Ani, panggilan akrabnya.

(cnn/eko)

Share :

Baca Juga

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil siap menjadi relawan uji klinis vaksin covid-19. Foto/Antara

EKONOMI

Daftar Kenaikan UMK 2021 di Jabar, Kabupaten Bekasi Tertinggi
Gedung perkantoran di DKI Jakarta. Foto/ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

EKONOMI

Pemerintah Targetkan Laju Ekonomi 0 Persen Usai Resesi
Presiden Joko Widodo mengenakan masker saat memimpin upacara pelantikan Kepala BNPT, di Istana Negara, Jakarta. Foto/Antara

EKONOMI

Jokowi Cabut Perpres Izin Investasi Miras di RI
Menteri BUMN Erick Thohir. Foto/Antara

EKONOMI

Menanti Aksi Megah BUMN pada 2021
Materai Rp6 ribu. Ist

EKONOMI

Penerimaan Negara Dari Bea Materai Rp10 Ribu Tak Signifikan
Vaksin covid-19. Foto/Antara

EKONOMI

Vaksin Merah Putih Belum Masuk Anggaran Pemerintah
Ilustrasi uang Rupiah dan Dolar AS. Foto/MI/Pius Erlangga

EKONOMI

Rupiah Menguat ke Rp14.055 Berkat Vaksin Pfizer
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Foto/Antara

EKONOMI

Menkop Teten Minta Masyarakat Belanja Sehari-hari di UMKM