Home / NASIONAL

Kamis, 18 Februari 2021 - 16:32 WIB

Alasan Kejagung Belum Tetapkan Tersangka BPJS Ketenagakerjaan

Petugas melayani peserta BPJS Kesehatan dengan tanpa tatap muka di Kantor BPJS Kesehatan cabang Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (6/10). Foto/Antara/Hafidz Mubarak A

Petugas melayani peserta BPJS Kesehatan dengan tanpa tatap muka di Kantor BPJS Kesehatan cabang Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (6/10). Foto/Antara/Hafidz Mubarak A

JAKARTA, BERITANUSA.id – Kejaksaan Agung (Kejagung) belum menaikkan status penyidikan dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan ke penetapan tersangka. Pasalnya, penyidik masih terus menggali keterangan terkait kasus tersebut.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Ali Mukartono menyampaikan saat ini masih mendalami perbuatan melawan hukum dari seluruh transaksi investasi saham dan reksa dana yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan penyidikan sementara, kata Ali, dipastikan adanya angka kerugian negara dalam pengelolaan investasi yang dilakukan BPJS TK. Akan tetapi, menurut dia, angka pasti masih menunggu verifikasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Bahwa dalam penyidikan BPJS Ketenagakerjaan ini, kerugian (negara) itu ada. Tetapi, apakah ada perbuatan melawan hukum atau bukan, itu yang tidak gampang,” jelas Ali di Gedung Pidana Khusus (Pidsus), Rabu (17/2).

Ali menerangkan, temuan angka kerugian negara dalam kasus BPJS TK, tak serta merta dapat menjadi basis penetapan tersangka. Dalam penyidikan korupsi, kerugian negara tersebut harus juga dibarengi dengan perbuatan melawan hukum.

Oleh sebab itu, lanjut Ali, fokus penyidikan saat ini memastikan adanya perbuatan melawan hukum dalam keputusan transaksi, dan pengelolaan investasi, sebelum penyidik melanjutkan ke penetapan tersangka.

“Itu yang sedang kita dalami. Dan belum ada kesimpulan. Kalau sudah ditemukan (perbuatan melawan hukum), pasti kita minta untuk segera diekspos penetapan (tersangka),” tuturnya.

(pmj)

Share :

Baca Juga

Gedung Ombudsman Republik Indonesia (ORI) di kawasan Rasuna Said, Jakarta, Minggu (19/7). Foto/MI

NASIONAL

Mokhammad Najih Disetujui Jadi Ketua Ombudsman 2021-2026
Presiden Joko Widodo melantik Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara) dan Sulawesi Utara (Sulut) terpilih di Istana Negara, Senin (15/2). Foto/Tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden

NASIONAL

Jokowi Lantik Gubernur-Wagub Kaltara dan Sulut 2021-2024
Warga mencuci tangan sebelum masuk ke perkampungan yang melakukan karantina wilayah, di Cipulir, Jakarta Selatan. Foto/Antara

NASIONAL

Denda Pelanggar Prokes di DKI Capai Rp5,5 Miliar
Foto: Istimewa

EKONOMI

Bulan Depan, Gaji ke-13 PNS Cair
Ilustrasi PLN. Foto/Ist

NASIONAL

Cara Klaim Token Listrik Gratis PLN Oktober 2020
Ilustrasi uang Rupiah. Foto/Ist

NASIONAL

Syarat Warga Bisa Dapat Rp600 Ribu Per Bulan dari Dana Desa
Kantor KPK. Foto/Tirto

NASIONAL

KPK Geledah 10 Lokasi Kasus Suap Bupati Banggai Laut
Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo saat uji kelayakan dan kepatutan di ruang Komisi III DPR, Rabu (20/1). Foto/DPR RI

NASIONAL

DPR Gelar Rapat Paripurna Tetapkan Listyo Jadi Kapolri