Home / EKONOMI

Senin, 22 Februari 2021 - 15:09 WIB

Alasan Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 12 Belom Dibuka

Pemberian insentif kepada peserta pelatihan Kartu Prakerja tetap sama yakni Rp2.400.000 yang akan diberikan selama empat bulan. Foto/Antara

Pemberian insentif kepada peserta pelatihan Kartu Prakerja tetap sama yakni Rp2.400.000 yang akan diberikan selama empat bulan. Foto/Antara

JAKARTA, BERITANUSA.id – Manajemen Pelaksana (PMO) Kartu Prakerja sudah mengaktifkan kembali fitur pembuatan akun calon penerima di situs mereka seiring dengan rencana pembukaan pendaftaran gelombang 12. Namun, belum ada kabar kapan pendaftaran akan dibuka.

Head of Communications Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Louisa Tuhatu mengatakan pembukaan akun bisa dilakukan di situs Kartu Prakerja, www.prakerja.go.id mulai kemarin, Minggu (21/2). Dengan begitu, masyarakat yang berminat mengikuti program ini bisa membuat akun terlebih dahulu.

“Bagi mereka yang sudah memiliki akun di 2020 tetapi belum lolos seleksi bisa melakukan pembaharuan akun andaikata ada data yang berubah. Pembukaan proses seleksi gelombang 12 akan kami umumkan kemudian,” ujar Louisa dalam keterangan tertulis.

Dalam unggahan akun Instagram @prakerja.go.id, manajemen menerangkan masyarakat hanya tinggal mengikuti seleksi saja ketika ada pembukaan gelombang apabila sudah memiliki akun.

Tapi, sampai saat ini pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 12 belum juga dibuka? Apa alasannya?

Kabar terakhir dari Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja, panitia masih menunggu keputusan Komite Cipta Kerja (KCK) terkait kelangsungan program pada tahun ini.

“Pembukaan gelombang 12 akan saya kabari begitu sudah ada keputusan dari KCK. Pokoknya begitu ada kabar saya pasti akan sampaikan,” katanya, beberapa waktu lalu.

Sementara soal syarat calon penerima program, saat ini belum ada perubahan. Berikut syaratnya:

1. Warga Negara Indonesia (WNI), minimal berusia 18 tahun, dan sedang tidak menempuh pendidikan formal.
2. Pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena PHK, atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, seperti pekerja/buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.
3. Bukan merupakan pejabat negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri, kepala desa dan perangkat desa, serta direksi, komisaris, dan dewan pengawas pada BUMN dan BUMD.

(cnn/eko)

Share :

Baca Juga

Ilustrasi uang Rupiah. Foto/Ist

EKONOMI

Penyebab Pekerja Belum Terima BLT Subsidi Gaji
Bank Mandiri. Foto/Tempo

EKONOMI

Bank Mandiri Dorong UMKM di Banten Lakukan Transaksi Digital
Gedung perkantoran di DKI Jakarta. Foto/ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

EKONOMI

Pemerintah Targetkan Laju Ekonomi 0 Persen Usai Resesi
Sebagian pekerja di DKI Jakarta saat PSBB. Foto/MI

EKONOMI

Serapan Tenaga Kerja Naik Jadi 1,15 Juta pada 2020
Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Foto/Antara Foto/Hafidz Mubarak A

EKONOMI

Rencana Mobil Listrik Jadi Mobil Dinas Pemerintah
Ekspresi keluarga korban saat berada di Posko Ciris Center Sriwijaya Air. Foto/Merdeka/Imam Buchori

EKONOMI

Deretan Santunan Korban Sriwijaya Air SJ 182
Satellite receiver milik PT. Indosat. Foto/MI

EKONOMI

Indosat Bakal Jual 4.000 Menara
Kredit Usaha Rakyat. Ist

EKONOMI

Jawa Tengah Jadi Provinsi Terdepan dalam Penyaluran KUR