Home / EKONOMI

Rabu, 9 September 2020 - 11:25 WIB

Alokasi Penerima Subsidi Perlu Dibenahi

Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Marwan Cik Asan. Foto/Ist

Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Marwan Cik Asan. Foto/Ist

JAKARTA, BERITANUSA.id – Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Marwan Cik Asan menuturkan kebijakan subsidi merupakan instrumen kebijakan fiskal dalam rangka menjaga pemerataan terhadap akses ekonomi dan pembangunan.

Namun pada prakteknya, terjadi anomali dan disorientasi sasaran pada kebijakan subsidi di Indonesia yang manfaatnya jatuh pada kelompok yang tidak semestinya.

“Kebijakan subsidi di Indonesia seharusnya menyasar pada kelompok masyarakat miskin agar tetap memiliki akses terhadap pelayanan publik, pembangunan ekonomi dan sosial. Namun, nyatanya subsidi masih menguntungkan kelompok berpendapatan tinggi secara tidak proporsional, sebagai akibat dari subsidi tidak tepat sasaran yang tidak menjangkau kalangan miskin,” ungkap Marwan, di Serang, Banten, Selasa (8/9).

Menurut legislator Fraksi Partai Demokrat itu, ketimpangan dalam pengalokasian sasaran penerima subsidi energi yang terus berulang merupakan permasalahan yang harus diselesaikan bersama. Perlu ada terobosan-terobosan agar pengelolaan subsidi itu tepat sasaran.

“Perlu adanya cara baru dalam pengelolaan subsidi agar tepat sasaran. Penelaahan secara menyeluruh dengan pihak-pihak terkait subsidi energi, mulai dari pemerintah sebagai pihak pengambil kebijakan, badan usaha sebagai pelaksana atau distributor, dan kelompok masyarakat sebagai konsumen subsidi energi juga perlu dilakukan,” tuturnya.

Diketahui, subsidi energi di Indonesia dalam satu dekade terakhir mencapai angka lebih dari Rp100 triliun setiap tahunnya. Lebih dari itu, pada tahun 2014 angka subsidi energi mencapai angka Rp246,5 triliun atau 2,8 persen terhadap produk domestik bruto.

Angka itu setara pula dengan belanja di lebih dari lima kementerian lembaga. Bahkan, belanja subsidi secara keseluruhan pernah dialokasikan hampir Rp400 triliun atau sekitar 30 persen dari total APBN tahun 2014.

Tercatat subsidi energi dalam postur sementara APBN 2020 sebesar Rp125,3 triliun, sedangkan dalam RAPBN 2020 sebesar Rp137,5 triliun.

Secara rinci, subsidi BBM dan elpiji turun Rp4,7 triliun menjadi Rp70,6 triliun dibandingkan RAPBN 2020 yang sebesar Rp75,3 triliun. Subsidi listrik dalam postur sementara APBN 2020 sebesar Rp54,8 triliun, turun Rp7,4 triliun dibandingkan RAPBN 2020 yang sebesar Rp62,2 triliun.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Banten Al Muktabar mengapresiasi atas kunjungan kerja BAKN DPR RI. Pihaknya berharap kebijakan pemerintah harus berpihak pada rakyat, khsusunya masyarakat pesisir di Banten.

“Kelompok Nelayan tadi menyampaikan masih kekurangan kuota (dalam hal ini solar) untuk melaut. Kami berharap arah kebijakan berpihak pada rakyat, kami (Pemda) akan terus berupaya agar hak-hak masyarakat makin dekat dengan masyarakt itu sendiri namun kami butuh dukungan dari DPR,” katanya. (rls/dpr)

Share :

Baca Juga

Alat GeNose diterapkan di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Foto/Antara

EKONOMI

PT KAI Tambah 4 Stasiun Lagi Sediakan Tes GeNose
Sosialisasi layanan OJK terhadap para pelaku bisnis 'financial technology' (fintech) di Jakarta. Foto/Antara

EKONOMI

OJK Ungkap 7 Ciri Fintech Lending Ilegal
Bank BCA. Foto/MI

EKONOMI

Gandeng Pinjol, BCA Salurkan Pinjaman untuk UMKM hingga Rp30 Miliar
Ilustrasi mobil baru. Foto/Ist

EKONOMI

Pajak Mobil Baru Nol Persen untuk Dongkrak Daya Beli
Ilustrasi uang Rupiah. Foto/Antara

EKONOMI

Aset Wakaf RI Tembus Rp2.000 Triliun Tahun Ini
Ilustrasi upah minimum. Foto/Ist

EKONOMI

Upah Minimum 2021 Sama Dengan Tahun Ini
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto/Antara

EKONOMI

Menkeu Minta Wajib Pajak Laporkan SPT Pekan Ini
Deretan mobil baru. Foto/Istimewa

EKONOMI

Rencana Pajak Mobil 0 Persen Tunggu Sri Mulyani