Home / EKONOMI

Kamis, 24 September 2020 - 12:38 WIB

Anggaran Kemensos Tahun Depan Rp92,817 T untuk Pemulihan Ekonomi

JAKARTA, BERITANUSA.id – Kementerian Sosial mengajukan anggaran sebesar Rp92,817 triliun untuk TA 2021. Menteri Sosial Juliari P Batubara menyebut, anggaran yang besar itu ditujukan bagi berbagai upaya perlindungan sosial.

“Terlihat jelas bahwa sebagian besar dari postur anggaran tersebut digunakan untuk upaya kegiatan perlindungan sosial,” ujar Juliari saat rapat bersama Kemensos dengan komisi VIII DPR RI, di Gedung Nusatara II, Jakarta, Rabu (23/9).

DPR RI pun menyetujui anggaran Rp92,817 triliun untuk Kemensos. Wakil ketua komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengatakan, anggaran tersebut untuk pemulihan ekonomi, khususnya masyarakat yang terdampak pandemi virus corona (Covid-19).

“Anggaran Kemensos sebesar Rp92 triliun pada 2021 harus difokuskan untuk program pemulihan ekonomi, terarah dan bermanfaat terhadap masyarakat,” kata dia.

Ace menilai kinerja Kemensos menangani pandemi Covid-19 di Indonesia sudah baik. Untuk itu, kata dia, pada tahun mendatang dengan disetujuinya anggaran yang diusulkan membuat kementerian tersebut bekerja jauh lebih maksimal dan memberikan kontribusi besar untuk masyarakat.

“Dalam menangani Covid-19, kinerja Kemensos sudah baik dengan memberikan bantuan kepada masyarakat. Pada tahun 2021 mendatang anggarannya telah disetujui sebesar Rp92 triliun. Kita pahami anggaran besar ini untuk misi kemanusiaan,” ungkapnya.

Rencananya anggara Kemensos tersebut dialokasikan di Satuan Unit Kerja Sekretariat Jenderal Rp 2.052.314.886.000; Inspektoral Jenderal Rp 33.408.503.000; Ditjen Pemberdayaan Sosial Rp 406.207.360.000; Ditjen Rehabilitasi Sosial Rp 1.241.485.787.000.

Selain itu untuk Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Rp 30.773.505.300.000; Ditjen Penanganan Fakir Miskin (FM) Rp 57.926.152.505.000; Badiklit Pensos Rp384.515.950.000, sehingga total Rp 92.817.590.291.000.

Adapun alokasi sebesar 99,21 persen belanja non operasional antara lain terdiri dari belaja barang, belanja modal dan terbesar belanja bantuan sosial, 0,55 persen untuk belanja pegawai Rp 511.925.510.000; 0,24 persen belanja barang operasional Rp 220.635.766.000 atau untuk perlindungan sosial Rp 91.122.985.946.000, dan dukungan manajemen Rp 1.694.604.345.000.

(heq/dpr/sos)

Share :

Baca Juga

Menparekraf Wishnutama. Foto/Bisnis

EKONOMI

Pemerintah Segera Kucurkan Rp3,3 Triliun Dana Hibah Pariwisata
Pemerintah tengah menyalurkan bantuan sosial tunai kepada 9 juta kepala keluarga rentan miskin yang terdampak virus Corona (Covid-19). Foto/Ist

EKONOMI

9 Juta KK Terima BLT Rp300 Ribu dari Pemerintah
Komisi X DPR RI telah menyetujui pagu definitif Kemendikbud. Foto/Kemendikbud

EKONOMI

Komisi X DPR RI Setujui Anggaran Kemendikbud 2021 Rp81,53 T
Ilustrasi uang Rupiah. (Foto: Ist)

EKONOMI

Sinergi Pengawasan Dana Penanganan Covid-19 Dilakukan Pemerintah Pusat dan Daerah
Sertifikasi Halal MUI. Foto/Ist

EKONOMI

Pemerintah Gratiskan Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMK
Pedagang menata cabai rawit merah di Pasar. Foto/MI

EKONOMI

Survei BI: Inflasi November 2020 Naik 0,21 Persen
Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menawarkan produk yang dijual saat pameran produk UMKM di Kuta, Bali, beberapa waktu lalu. Foto: ANTARA FOTO/Fikri Yusuf

EKONOMI

LKPP Susun Aturan Pengadaan Produk Dalam Negeri dan UMKM
ANTARA FOTO/Lucky R.

EKONOMI

Kolaborasi UMKM dan Ekonomi Kreatif Bisa Bangkitkan Pariwisata