Home / EKONOMI

Kamis, 18 Februari 2021 - 15:08 WIB

Aturan Baru Kemnaker Soal Upah Buruh Bukan Pengurangan

Menaker Ida Fauziyah saat menggunakan masker seusai memberikan sambutan. Foto/Antara

Menaker Ida Fauziyah saat menggunakan masker seusai memberikan sambutan. Foto/Antara

JAKARTA, BERITANUSA.id – Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan aturan baru terkait pelaksanaan upah di industri padat karya dalam masa pandemi corona bukan pengurangan upah buruh. Aturan itu dibuat agar perusahaan yang terdampak corona tidak membuat keputusan sepihak.

Kebijakan Baru tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengupahan pada Industri Padat Karya Tertentu dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

“Permenaker Nomor 2 Tahun 2021 tidak mengamanatkan kepada perusahaan untuk mengurangi upah ke karyawan,” ucap Sesdirjen Perhubungan Industrial (PHI) dan Jaminan Sosial (Jamsos) Adriani dalam keterangannya, dikutip Kamis (18/2).

Adriani menuturkan permen ini dibuat sebagai landasan bagi perusahaan dalam mengambil keputusan soal pengupahan. Keputusan tersebut harus berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan buruh.

“Hal ini penting agar keputusan tersebut menjadi keputusan yang tepat, seoptimal mungkin melindungi hak pekerja dan tetap mendukung kelangsungan usaha,” tutur Adriani.

Jika memang terjadi penyesuaian upah, Adriani menyebut bukan berarti serta merta disebut ada pengurangan upah. Menurut dia, penyesuaian dilakukan sesuai dengan jam kerja yang tidak normal.

“Dalam hal terjadi penyesuaian upah, maka itu bukan berarti pengurangan upah tetapi penyesuaian upah dengan waktu kerja yang juga tidak normal. Dapat terjadi pengurangan jam kerja atau perusahaan tidak beroperasi sama sekali,” jelas Adriani.

Sebagai informasi, dalam beleid yang diteken Ida pada 15 Februari lalu tersebut, izin bagi industri padat karya untuk menyesuaikan besaran upah tertuang dalam Pasal 6 ayat 1.

“Bagi perusahaan industri padat karya tertentu yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dapat melakukan penyesuaian besaran dan cara pembayaran Upah Pekerja/Buruh,” demikian bunyi pasal tersebut.

Jenis industri yang dapat melakukan penyesuaian upah, antara lain industri makanan, minuman, dan tembakau, industri tekstil dan pakaian jadi, industri kulit dan barang kulit, industri alas kaki, industri mainan anak, termasuk industri furnitur.

Tapi, penyesuaian upah harus disepakati bersama-sama antara perusahaan dan buruh. Kesepakatan itu bisa dilakukan dengan cara musyawarah yang dilandasi kekeluargaan, transparansi, dan itikad baik.

Kesepakatan yang dibuat minimal harus memuat besaran upah, cara pembayaran upah, serta jangka waktu berlakunya kesepakatan paling lama 31 Desember 2021. Kesepakatan itu harus disampaikan pengusaha kepada buruh.

(cnn/eko)

Share :

Baca Juga

Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto/Antara

EKONOMI

Pembiayaan Utang RI Melonjak 143 Persen Per Januari 2021
Seorang warga penerima bantuan menunjukkan uang tunai usai menerima Bantuan Sosial Tunai terdampak covid-19. Foto/ANTARA FOTO/Aji Styawan

EKONOMI

Cara Cek Penerima Bansos 2021
Presiden RI Joko Widodo. Foto/BPMI Setpres

EKONOMI

Jokowi Bagikan 584.407 Sertifikat Tanah Gratis di 26 Provinsi
Perajin tempe. Foto/Antara

EKONOMI

Keluh Kedelai Mahal, Perajin Tempe Mogok Produksi
Pusat perkantoran di kawasan Thamrin Jakarta sepi karena pandemik covid-19. Foto/Antara Foto/Nova Wahyudi

EKONOMI

BI Optimis Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV 2020 Positif
Ilustrasi daftar Kartu Prakerja. Foto/Ist

EKONOMI

46 Persen Peserta Prakerja Dapat Kerja Lagi
Pasar Ikan Modern. Foto/Ist

EKONOMI

Menteri Edhy Resmikan Pasar Ikan Modern di Palembang
Menteri Ketengakerjaan Ida Fauziyah. Foto/MI

EKONOMI

BLT Subsidi Gaji Diperpanjang hingga 2021