Home / EKONOMI / UMKM

Sabtu, 5 September 2020 - 19:39 WIB

Banpres Produktif Telah Disalurkan ke 1,6 Juta UMKM

Ilustrasi uang Rupiah. Foto/Ist

Ilustrasi uang Rupiah. Foto/Ist

JAKARTA, BERITANUSA.id – Sampai awal September 2020 ini, pemerintah melalui bank penyalur BRI sudah menyalurkan Bantuan Presiden (Banpres Produktif) untuk sekira 1,6 juta pelaku usaha kecil dan mikro.

“Banpres yang tersalurkan lewat BRI sudah mencapai 1,6 juta. Masih ada 500.000 an yang masih dalam proses serta 3 juta lagi yang sedang diverifikasi,” ungkap Direktur Bisnis Mikro BRI, Supari.

Hal diungkapkan Supari dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 bertajuk “Bantuan UMKM, Sudah Efektifkah?” yang digelar secara virtual dari Kantor Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Jumat (4/9).

Seperti diketahui, sejak 17 Agustus 2020, pemerintah menggulirkan BanPres Produktif sebesar Rp2,4 juta setiap pelaku usaha mikro sampai Desember 2020. Target sasaran Banpres Produktif sebanyak 9,1 juta-12 juta pelaku usaha mikro pada tahun ini.

Menurut Supari, bantuan pemerintah sebesar Rp2,4 juta tersebut akan dikirim langsung dikirim ke rekening masing-masing tanpa dipungut biaya sepeserpun.

Dalam hal ini, Supari menerangkan, peran BRI adalah sebagai penyalur sekaligus pengusul penerima Banpres. “Kami bekerja sama dengan lembaga lembaga seperti koperasi atau lembaga pembiayaan lainnya yang sudah ditunjuk oleh Kemenkop. Kami membantu mereka untuk cleansing tahap awal,” jelasnya.

Pendampingan dilakukan petugas BRI sejak dari membuka rekening hingga menyampaikan data calon penerima Banpres kepada kepala dinas kemenkop setempat lalu ke divalidasi kantor pusat Kemenkop dan UKM.

“Setelah semuanya valid, BRI akan mendistribusikan bantuan hari itu juga kepada penerima,” imbuh Supari.

Ia menambahkan, dari pemetaan yang dilakukan petugas BRI di seluruh Indonesia, sedikitnya terdapat 3,4 juta usaha mikro yang belum terjangkau perbankan atau rata-rata saldonya di bawah 2 juta.

Adapun syarat bagi pelaku usaha UMKM untuk menerima Banpres Produktif antara lain sebagai berikut:

  • Warga Negara Indonesia
  • Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)
  • Bagi pelaku usaha mikro yang memiliki alamat KTP dan domisili usaha yang berbeda, bisa melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU)
  • Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan atau Kredit Usaha Rakyat (KUR)
  • Memiliki Usaha Mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan
  • Bukan Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai BUMN, atau pegawai BUMD. (*)

Share :

Baca Juga

Ilustrasi--Bansos tunai. Foto/Pikiran Rakyat

EKONOMI

Cara Lapor Jika Bansos Tunai Kena Potongan
Ilustrasi Maybank. Foto/Ist

EKONOMI

Opsi Penggantian Tabungan Raib Rp22 M oleh Maybank
Tol layang Jakarta-Cikampek yang akan segera beroperasi. Foto/Antara

EKONOMI

Tarif Tol Jakarta-Cikampek Naik Lagi Bulan Ini
Biji kopi. Foto/Antara

EKONOMI

Indonesia Penghasil Kopi Tapi Minim Ekspor
Petugas melayani peserta BPJS Kesehatan dengan tanpa tatap muka di Kantor BPJS Kesehatan cabang Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (6/10). Foto/Antara/Hafidz Mubarak A

EKONOMI

Iuran BPJS 2021 Naik Rp9.500
Siswadi, petani jagung, di Kediri, Jawa Timur. Foto: Facebook/Siswadi

UMKM

Petani di Kediri Temukan Inovasi Pupuk untuk Tumbuhkan Tanaman Lebih Cepat
Ilustrasi beli minuman. Foto/ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

EKONOMI

Alasan Beli Minuman Harus Bayar Pajak
UMKM di DKI Jakarta. Foto/Ist

UMKM

Pemprov DKI Permudah Penyaluran Kredit dan Perizinan Bagi UMKM