Home / NASIONAL

Jumat, 24 Juli 2020 - 10:52 WIB

Bawaslu Tangani Sengketa Berbasis Daring di Pilkada 2020

Ilustrasi pilkada 2020. Foto: Istimewa

Ilustrasi pilkada 2020. Foto: Istimewa

JAKARTA, BERITANUSA.id – Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja, mengatakan dua tata cara penanganan sengketa Pilkada 2020 pada masa pandemi Covid-19. Salah satunya melalui persidangan sengketa dengan berbasis daring.

“Persidangan dalam musyawarah terbuka dapat dilakukan secara daring dari Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota yang ada. Namun, itu harus disepakati dengan para pihak terkait,” kata Rahmat, melalui keterangan tertulisnya, Kamis (23/7).

Ia menambahkan, tata cara tersebut termaktub dalam Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

“Hal ini diupayakan untuk mengoptimalkan teknologi informasi dalam penyelesaian sengketa, penanganan pelanggaran dan penyelenggaraan pengawasan,” ujarnya.

Meski begitu, menurut dia, tidak menutup kemungkinan jika penyelesaian sengketa nantinya dilakukan dengan tatap muka. Namun, bila hal tersebut dilakukan harus sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Sebelumnya, Bawaslu RI mengingatkan potensi pelanggaran dengan modus pembagian masker, saat hari pemungutan suara Pilkada pada 9 Desember 2020.

Jika masker dijadikan bahan alat peraga kampanye (APK), tim sukses pasangan calon kepala daerah akan membagikannya hingga ke tempat pemungutan suara (TPS).

“Potensinya tim sukses bagi masker di sekitar TPS dengan identitas calon, dan lain-lain,” kata anggota Bawaslu RI Mochmmad Afifuddin.

Padahal, masa kampenye berlangsung pada 26 September-5 Desember. Selanjutnya, mulai 6-8 Desember sudah masuk masa tenang dan pembersihan APK hingga tiba hari pemungutan suara 9 Desember 2020.

Kemudian, APK berupa maskermaupun hand sanitizer belum pernah diatur dalam PKPU tentang kampanye pada pemilihan sebelumnya.

PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang tentang pelaksanaan pilkada serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam Covid-19 menyebutkan, APK yang dibuat atau dicetak KPU meliputi baliho, billboard, atau videotron, umbul-umbul, dan spanduk dan ketentuan jumlah.

Sumber: Info Publik

Share :

Baca Juga

Arus kendaraan di ruas tol Jakarta-Cikampek. Foto/MI

NASIONAL

Rest Area Km 52B Tol Jakarta-Cikampek Ditutup
Komjen Agus Andrianto. Foto/Istimewa

NASIONAL

Kapolri Listyo Lantik Komjen Agus Andrianto Jadi Kabareskrim
Ilustrasi Garis Polisi. Foto/MI

NASIONAL

Kafe Lokasi Penembakan Cengkareng Ditutup Permanen
Tenaga kesehatan menyiapkan vaksin saat simulasi vaksinasi COVID-19 di RS Islam, Jemursari, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (18/12). Foto/ANTARA

NASIONAL

Efikasi Vaksin Sinovac di Indonesia Rendah
Aksi unjuk rasa di belakang gedung MPR/DPR, Jalan Tentara Pelajar, Jakarta, Senin (30/9). Foto/ANTARA/Hafidz Mubarak A

NASIONAL

Rekayasa Lalu Lintas Jelang Demo Buruh dan FPI di Jakarta
Ketua DPR RI Puan Maharani. Foto/DPR RI

NASIONAL

Soal RUU Ciptaker, DPR Akan Utamakan Kepentingan Nasional
Hujan di wilayah DKI Jakarta. Foto/Ist

NASIONAL

BPBD DKI: Peringatan Dini Cuaca di Wilayah Jakarta
Gunung Merapi mengeluarkan lava pijar yang terlihat dari Tunggularum, Wonokerto, Turi, Sleman, Kamis (7/1). Foto/Antara/Andreas Fitri Atmoko

NASIONAL

Merapi Muntahkan 5 Kali Lava Pijar, 25 Gempa Guguran