Home / NASIONAL

Selasa, 5 Januari 2021 - 13:02 WIB

BEM UI Bantah Bela FPI Soal Pembubaran Ormas

Pimpinan FPI Rizieq Shihab (tengah). Foto/AFP

Pimpinan FPI Rizieq Shihab (tengah). Foto/AFP

JAKARTA, BERITANUSA.id – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Fajar Adi Nugroho membantah bila pernyataan sikap BEM UI terkait desakan pencabutan Surat Keputusan Bersama (SKB) 6 kepala lembaga negara/kementerian tentang sebagai bentuk dukungan terhadap FPI.

Ia menegaskan pernyataan sikap BEM UI hanya tak membenarkan proses pembubaran organisasi masyarakat tanpa mekanisme pengadilan.

“Jadi rilis kemarin itu memang kita tidak membela FPI-nya. Tapi konteksnya kita menolak pembubaran ormas tanpa melalui proses peradilan,” kata Fajar dalam keterangannya, Selasa (5/1).

Fajar menegaskan bahwa pihaknya tak pernah membenarkan pelbagai tindakan yang berkaitan dengan mengganggu ketertiban umum dan tindakan diskriminasi oleh pihak-pihak tertentu.

Ia menyatakan pernyataan sikap tersebut sekadar menyoroti bahwa pembubaran ormas tanpa melalui pengadilan tak menggambarkan Indonesia sebagai negara hukum.

“Sorotan kita ada praktik pembubaran organisasi yang ditetapkan melalui keputusan SKB, itu kemudian tidak menggambarkan Indonesia sebagai negara hukum dan menjunjung tinggi prinsip hukum,” kata dia.

BEM UI sendiri mengeluarkan pernyataan sikap yang meminta kepada pemerintah untuk mencabut SKB 6 kepala lembaga pemerintahan/kementerian terkait pembubaran FPI.

Mereka menilai prosedur dan landasan keputusan pelarangan FPI tidak merefleksikan Indonesia sebagai negara hukum seperti yang termaktub dalam UUD 1945.

“Mendesak negara untuk mencabut SKB tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI,” bunyi pernyataan sikap BEM UI yang dikutip.

BEM UI menilai demokrasi merupakan salah satu dari 12 prinsip negara hukum. Menurutnya, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa. Sebab, hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Proses hukum, kata BEM UI, harusnya bisa menjamin kepentingan akan rasa adil bagi semua orang tanpa terkecuali.

“Mengecam segala tindakan pembubaran organisasi kemasyarakatan oleh negara tanpa proses peradilan sebagaimana termuat dalam UU Ormas,” bunyi keterangan sikap tersebut.

Share :

Baca Juga

Pandemi virus corona di China. Foto/AFP

NASIONAL

Kasus Corona Diprediksi Naik hingga Akhir 2022
Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Foto/Antara

NASIONAL

Ma’ruf Amin: Selain Tanah, Uang hingga Emas Bisa Diwakafkan
Ilustrasi uang Rupiah. (Foto: Ist)

EKONOMI

Sinergi Pengawasan Dana Penanganan Covid-19 Dilakukan Pemerintah Pusat dan Daerah
Ilustrasi Stadion di Aceh. Ist

NASIONAL

Aceh Siap Jadi Tuan Rumah PON XXI 2024 Bersama Sumut
Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo saat uji kelayakan dan kepatutan di ruang Komisi III DPR, Rabu (20/1). Foto/DPR RI

NASIONAL

8 Komitmen Komjen Listyo Sigit Bila Jadi Kapolri
Ilustrasi minuman keras. Foto/MI

NASIONAL

PBNU & Muhammadiyah Tolak Izin Investasi Miras
Subdit II Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Metro Jaya meringkus delapan orang yang diduga sebagai mafia tanah. Foto/Polri

NASIONAL

Polisi Ungkap Sindikat Pemalsu Sertifikat Tanah di DKI Senilai Rp6 Miliar
Aksi petani tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja di Gedung DPR RI, Jakarta (16/7/2020). Foto/Konsorsium Pembaruan Agraria

NASIONAL

Kemenko Polhukam Akui Banyak Konflik Agraria Selama 2020