Home / EKONOMI

Selasa, 29 September 2020 - 12:22 WIB

BI Harus Cari Terobosan Baru Agar Utang Tak Bebani APBN

Kantor Bank Indonesia. Foto/Ist

Kantor Bank Indonesia. Foto/Ist

JAKARTA, BERITANUSA.id – Skema berbagi beban atau burden sharing antara Bank Indonesia (BI) dengan pemerintah untuk mendanai APBN 2020 sudah terealisasi senilai Rp183,48 triliun.

Skemanya dilakukan dengan cara pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana baik lewat pembiayaan public goods maupun non public goods, sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang diteken Menteri Keuangan dan Gubernur BI pada Juli lalu.

Pada rapat kerja Komisi XI DPR RI yang digelar secara virtual, Senin (28/9), sejumlah anggota dewan menginterupsi dan mencecar Gubernur BI Perry Warjiyo terkait perlu adanya skema selain burden sharing.

Berdasarkan skema tersebut, pemerintah dan bank sentral sama-sama melakukan beban utang yang jika terus berlanjut biaya utang tentu akan semakin membebani APBN di masa mendatang.

“Harus ada terobosan-terobosan kebijakan ke depan yang tidak bertumpu pada pembagian beban utang, kalau dalam jangka pendek okelah. Tapi kalau ternyata 2023 kita masih begini, kita mewariskan kepada generasi berikutnya APBN kita sebagian besar diisi oleh utang,” kata Anggota Komisi XI DPR RI Dolfie OFP.

“APBN kita sekarang sudah 16 persen untuk membayar bunga utang. Tahun depan bisa 18-19 persen hampir sama dengan anggaran pendidikan dan melebihi alokasi anggaran kesehatan,” imbuhnya.

Dolfie mengatakan, BI perlu melakukan kajian lebih lanjut dalam mencari terobosan baru. Sebab kondisi ketidakpastian ekonomi ini dinilainya masih akan berlanjut dan belum jelas kapan berakhir mengingat vaksin Covid-19 belum ditemukan.

Belum lagi, kata dia, dengan ancaman resesi yang menghantui perekonomian, mengingat Menkeu memproyeksi pertumbuhan ekonomi kuartal III-2020 minus 2,9 persen.

“Perlu ada alternatif yang bisa dilakukan dengan potensi yang dimiliki Bank Indonesia, kalau gagasan cetak uang ditolak, maka apa gagasan lain yang bisa menyediakan dana untuk negara, untuk pembangunan misalnya. Apakah menggunakan e-Rupiah, atau kalau perlu kita rubah regulasinya untuk memperkuat kapasitas keuangan negara dalam melanjutkan pembangunan di berbagai sektor,” tandasnya.

(heq/dpr)

Share :

Baca Juga

Pelaku UMKM menggunakan QRIS. Foto: Antara/Arif Firmansyah

EKONOMI

Fasilitas GSP Buka Peluang UMKM Ekspor ke AS
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Jalan Tol Kayu Agung – Palembang sepanjang 42,5 Kilometer. Foto/Youtube Skekretariat Presiden

EKONOMI

Jokowi Resmikan Tol Lampung-Palembang, Jarak Tempuh 3 Jam

EKONOMI

Pemerintah Ringankan Subsidi Bunga untuk UMKM
Materai Rp6 ribu. Ist

EKONOMI

Penerimaan Negara Dari Bea Materai Rp10 Ribu Tak Signifikan
Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM Victoria Simanungkalit. Foto/Ist

EKONOMI

UMKM Mesti Aktif Ikut Pengadaan Barang dan Jasa
dok/Kementerian PUPR

EKONOMI

PUPR Manfaatkan Teknologi Berbasis UMKM
Deretan gedung bertingkat tersamar polusi udara di kawasan Monas, Jakarta, Senin (29/7/2019). Foto/MI

EKONOMI

BI Yakin Ekonomi RI Mampu Tandingi China
Aplikasi Bank BRI. Foto/Ist

EKONOMI

Cara Mudah Cek Penerima BLT UMKM Melalui Online