Home / NASIONAL

Rabu, 6 Januari 2021 - 15:44 WIB

BREAKING NEWS: Pemerintah Terapkan PSBB Jawa-Bali 11 Januari

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (20/7). Foto/Antara

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (20/7). Foto/Antara

JAKARTA, BERITANUSA.id – Pemerintah membatasi kegiatan masyarakat dengan merujuk pada aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penularan virus corona (Covid-19) di seluruh provinsi di Pulau Jawa dan Provinsi Bali. PSBB Jawa Bali ini berlaku 11 Januari sampai 25 Januari 2021.

Keputusan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19

“Penerapan pembatasan secara terbatas dilakukan provinsi di Jawa dan Bali karena seluruh provinsi tersebut memenuhi salah satu dari empat parameter yang ditetapkan,” kata Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto, Rabu (6/1).

“Oleh karena itu pemerintah membuat kriteria terkait pembatasan kegiatan masyarakat dan ini sesuai dengan UU yang dilengkapi PP 21 Tahun 2020, di mana mekanisme pembatasan tersebut. Pembatasan ini kami tegaskan bukan pelarangan kegiatan, tetapi pembatasan,” ujar Airlangga.

Dalam mengambil kebijakan ini, Airlangga mengatakan bahwa pemerintah melihat data perkembangan penanganan Covid-19, seperti zona risiko penularan virus corona, rasio keterisian tempat tidur isolasi dan ICU. Selain itu, pemerintah juga melihat kasus aktif Covid-19 yang saat ini telah mencapai 14,2 persen.

Menurut Airlangga, pembatasan sosial di provinsi, kabupaten, atau kota harus memenuhi parameter terkait penanganan Covid-19.

Parameter tersebut antara lain, tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional sebesar 3 persen. Kemudian tingkat kesembuhan di bawah nasional sebesar 82 persen.

Selanjutnya, kasus aktif di bawah kasus aktif nasional sebesar 14 persen, dan keterisian RS untuk tempat tidur isolasi dan ICU di atas 70 persen.

Pembatasan kegiatan masyarakat ini antara lain membatasi tempat kerja dengan WFH 75 persen, belajar dilakukan secara daring, jam operasional pusat perbelanjaan, hingga jam operasi moda transportasi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo berbicara soal antisipasi karantina wilayah atau lockdown usai Indonesia memiliki kasus aktif virus corona (Covid-19) lebih dari 110 ribu.

Jokowi mengatakan sejumlah negara telah menempuh kebijakan itu Ia meminta para menteri untuk bekerja keras menangani pandemi agar Indonesia tak memilih jalan yang sama.

(cnn)

Share :

Baca Juga

Kapolri Jenderal Pol Idham Azis. Foto/ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

NASIONAL

Deretan Jenderal yang Kena Rotasi Besar-besaran Polri
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dalam Rapim TNI-Polri. Foto/dok Polri

NASIONAL

Kapolri Imbau Warga Waspada Soal Munculnya Corona B117
Ilustrasi Pilkada 2020. Foto/Antara

NASIONAL

Perludem Ajukan Opsi Revisi UU Pemilu dan Pilkada
Menko Polhukam Mahfud MD. Foto/MI

NASIONAL

Daftar Nama Tim Pengkaji Revisi UU ITE
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ist

NASIONAL

Anies Baswedan-Riza Patria Rutin Tes Swab
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. Foto/Ist

NASIONAL

Ketua MPR: Generasi Muda Harus Kembangkan Sektor UMKM
Ilustrasi virus corona. Ist

NASIONAL

Update Corona 8 September: 200.035 Positif, 142.958 Sembuh
Ilustrasi paspor biasa. Ist

NASIONAL

Masa Berlaku Paspor Biasa Bakal Menjadi 10 Tahun