Home / UMKM

Jumat, 12 Maret 2021 - 11:03 WIB

BUMN Susun Skema Tingkatkan Penyerapan Produk UMKM

Pedagang mengemas sandal hasil industri kecil rumah tangga yang dipasarkan melalui daring di Denpasar, Bali, kemarin.  Foto/Antara

Pedagang mengemas sandal hasil industri kecil rumah tangga yang dipasarkan melalui daring di Denpasar, Bali, kemarin. Foto/Antara

JAKARTA, BERITANUSA.id – Kementerian Koperasi dan UKM menjalin kerja sama dengan Kementerian BUMN untuk meningkatkan penyerapan produk UMKM oleh BUMN. Kedua kementerian sedang menyiapkan skema supaya mempercepat implementasi tersebut.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki memaparkan ada dua skema implementasi penyerapan produk UMKM oleh BUMN yang disiapkanyakni melalui pasar digital dan rantai nilai BUMN.

“Sesuai dengan arahan Presiden kemitraan antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Kementerian BUMN dalam dua hal tadi supaya dikonkretkan,” katanya.

Teten mengatakan pasokan produk UMKM dalam global value chain baru mencapai 4,1 persen. Diharapkan, dengan kemitraan kedua kementerian berjalan baik sehingga bisa mendorong persentase produk-produk UMKM Indonesia masuk ke global value chain lebih besar lagi.

“Kita belum bisa memperkirakan targetnya berapa. Kita mau kembangkan dulu, kita mau cari peluang-peluang dulu, karena yang diharapkan pertama yang mengintegrasikan produk UMKM dalam rantai pasok itu dimulai dari BUMN,” ujar Teten.

Untuk mendorong peningkatan persentase produk-produk UMKM Indonesia masuk ke global value chain, Kementerian Koperasi dan UKM juga menjalin kemitraan dengan pihak swasta. Terutama dalam hal meningkatkan mutu produk UMKM.

Ia mengakui selama ini sudah ada produk UMKM yang dipasok untuk rem kereta api atau produk untuk menyediakan jaringan transmisi PLN. Produk-produk tersebut tengah diupayakan untuk dikembangkan.

“Akan dikembangkan juga sektor pangan yaitu koperasi pangan, bisa memasok untuk bahan baku Kimia Farma, Bio Farma, dan lain-lain,” tambahnya.

Kemenkop UKM juga sedang mendorong UMKM memproduksi komponen suku cadang dalam jangka panjang yang bisa membangun UMKM berbasis pada pengembangan teknologi yang dibutuhkan industri.

“Selain BUMN kita juga ingin kembangkan dengan swasta agar sebagian spare part mobil dan motor itu tidak hanya dikerjakan industri besar saja, tapi disubkontrakkan dengan UMKM. Dengan begitu kan ada transfer teknologi, transfer pengetahuan, dan UMKM dituntut memenuhi standar,” ungkapnya.

Sementara itu, Wamen BUMN I Pahala N. Mansuri mengatakan Kementerian BUMN banyak membutuhkan komponen-komponen maupun spare part yang bisa menjadi offtaker bagi Kimia Farma dan Biofarma.

“Salah satu yang dikembangkan adalah industri herbal. Bahan-bahan herbal tadi diproduksi oleh koperasi. Inilah contoh kerja sama kemitraan. BUMN yang lain juga membutuhkan bahan baku yang diproduksi oleh UMKM seperti Pertamina dan Pindad,” kata Pahala.

Menurutnya, peluang usaha ini akan didorong supaya masuk ke global value chain. Khusus pengadaan produk UMKM difokuskan supaya menyambung dengan mata rantai strategis tadi. Produksi yang berulang dan memerlukan jumlah yang banyak.

(mne)

Share :

Baca Juga

Ilustrasi uang Rupiah. Foto/Antara

EKONOMI

Realisasi Penyaluran Banpres UMKM Capai 100 Persen
Organisasi nirlaba Perkumpulan Pengusaha Rakyat Nusantara (Pusatnusa) terus membantu pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di tengah keterpurukan ekonomi akibat pandemi. Foto/Beritanusa

UMKM

Pusatnusa Jaring 71 UMKM Sebagai Mitra
Pelayan menggunakan masker, sarung tangan, dan pelindung wajah saat melayani pelanggan di Warteg Ellya, Cilandak, Pasar Minggu, Jakarta. Foto/Antara

UMKM

Kemenkop UKM Bakal Lakukan Pendataan Pelaku Usaha Warteg
Pelaku UMKM. Foto: Istimewa

UMKM

Pelaku UMKM Diminta Gabung Koperasi
Pelaku UMKM memperlihatkan produknya di marketplacr online. Foto/Antara/Andreas Fitri Atmoko

UMKM

Dua Cara Daftar UMKM Online
Ilustrasi online. Foto/Ist

UMKM

UMKM Diminta Beralih Ke Pemasaran Online
Ilustrasi peaku UMKM batik. Foto/MI

UMKM

Segera Disahkan, RPP Ciptaker Diklaim Mudahkan Pelaku Usaha
Ilustrasi peaku UMKM batik. Foto/MI

UMKM

Syarat UMKM Bebas Pajak Penghasilan di 2021