Home / NUSANTARA

Selasa, 16 Februari 2021 - 23:04 WIB

Bupati dan Wali Kota Terpilih di Jatim Tunda Dilantik

Ilustrasi--Seorang pria membawa kotak suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Manado, Sulawesi Utara. Foto/Antara

Ilustrasi--Seorang pria membawa kotak suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Manado, Sulawesi Utara. Foto/Antara

SURABAYA, BERITANUSA.id – Pelantikan sejumlah kepala daerah terpilih di Jawa Timur ditunda lantaran masih ada sejumlah sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK). Pelaksanaan pelantikan itu semestinya digelar Rabu (17/2) besok.

Keputusan penundaan itu merupakan hasil rapat bersama Pemerintah Provinsi dengan Ditjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri.

“Kami sudah rapat vidcon dengan Pak Ditjen Otda, prinsipnya bahwa pelaksanaan pelantikan tidak tanggal 17 Februari, tapi mundur kira-kira akhir bulan, tanggal masih dipastikan pastinya,” kata Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Timur Jempin Marbun, saat dikonfirmasi, Selasa (16/2).

Jempin menyebut pertimbangan penundaan pelantikan itu karena pihaknya masih menunggu proses gugatan sengketa Pilkada sejumlah daerah Jatim di MK

Seperti diketahui dari 19 kabupaten/kota yang menggelar Pilkada Serentak 2020, tiga daerah di antaranya, Banyuwangi, Lamongan dan Surabaya sedang menjalani sengketa di MK.

Sementara Banyuwangi dalam putusan sela dinyatakan permohonannya tidak diterima.

Sedangkan 16 kabupaten/kota lainnya, meski tak bersengketa di MK, seluruh daerah itu kini juga mengalami penundaan.

“Alasannya untuk menunggu putusan sela MK tanggal 15-17 Februari. Artinya bagi sengketa yang tidak dilanjutkan di MK itu akan dilantik bersamaan. Kalau sengketanya dilanjutkan, nanti akan dilantik belakangan,” ujar dia.

Lihat juga: BMKG Prediksi Cuaca Ekstrem di 24 Wilayah
Untuk itu, agar tidak terjadi kekosongan jabatan di masing-masing kabupaten/kota, Gubernur Jawa Timur akan menunjuk sekretaris kabupaten dan sekretaris kota di masing-masing wilayah untuk menjadi pelaksana harian (Plh). Hal itu sesuai dengan Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

“Karena akhir masa jabatan tanggal 17 (Februari),untuk mengisi kekosongan sesuai UU Nomor 23 tahun 2014, sekda [(ditunjuk) sebagai Plh bupati/wali kota, nanti ada SK gubernur,” ucapnya.

(cnn/nus)

Share :

Baca Juga

Foto: PMJNews

NUSANTARA

Kebakaran Ruko di Penjaringan Tewaskan Dua Orang
Sosialisasi Doktrin TNI AU Swa Bhuwana Paksa. Foto/Ist

NUSANTARA

Sosialisasi Doktrin TNI AU Swa Bhuwana Paksa di Lanud Adi Soemarmo
Brigadir Jenderal Mathius D. Fakhiri. Foto/Istimewa

NASIONAL

Pernah Diserang KKB, Brigjen Mathius Jadi Kapolda Papua Baru
Polda Banten menggelar rilis pengungkapan praktik aborsi ilegal di Pandeglang. Foto/Ist

NASIONAL

Polda Banten Ungkap Kasus Klinik Aborsi Ilegal
Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa. Foto/Ist

EKONOMI

Khofifah Tetapkan UMP Jatim Naik Rp100 Ribu
Jembatan Jalur Pantura di Sungai Rembun, perbatasan antara Pekalongan -Pemalang Jawa Tengah, ambles. Foto/iNews TV

NASIONAL

Jalur Nasional Terhambat Akibat Jembatan Pantura Ambles
ANTARA FOTO/Lucky R.

NUSANTARA

Imbas Pandemi, Pengelola Homestay Ikuti Pelatihan Bangkitkan Pariwisata
Gempa Mamuju. Foto/Antara

NUSANTARA

8 Orang Meninggal Dunia, 15 Ribu Jiwa Mengungsi