Home / NASIONAL

Selasa, 2 Maret 2021 - 17:05 WIB

Cabut Perpres Miras, PBNU: Presiden Jokowi Sangat Bijak

Presiden Joko Widodo (Jokowi) Membuka acara Musyawarah Nasional Alim Ulama sekaligus Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) Tahun 2019. Foto/BPMI

Presiden Joko Widodo (Jokowi) Membuka acara Musyawarah Nasional Alim Ulama sekaligus Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) Tahun 2019. Foto/BPMI

JAKARTA, BERITANUSA.id – Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Robikin Emhas meminta kepada semua pihak mengakhiri polemik Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang isinya mengizinkan investasi minuman keras (miras) di empat wilayah di Indonesia.

“Saya berharap polemik mengenai hal ini diakhiri,” kata Robikin dalam keterangan resminya, Selasa (2/3).

Robikin menilai langkah Jokowi sudah tepat untuk mencabut Perpres tersebut. Terlebih, banyak respons dari pelbagai elemen masyarakat yang menolak dan meminta aturan tersebut dicabut.

“Presiden Jokowi sangat bijak. Presiden mendengar baik respons masyarakat sehingga mencabut Lampiran Perpres 10/2021 terkait miras,” kata dia.

Sebelumnya, Jokowi secara resmi mencabut Perpres Nomor 10 Tahun 2021. Ia membatalkan perpres tersebut setelah mendengar masukan dari beberapa kelompok masyarakat, seperti ulama, MUI, NU, dan ormas lainnya.

“Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama, MUI, NU, Muhammadiyah, dan organisasi masyarakat (ormas) serta tokoh-tokoh agama yang lain saya sampaikan lampiran perpres pembukaan investasi baru industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut,” ucap Jokowi dalam konferensi pers, Selasa (2/3).

Perpres tersebut berisikan aturan soal perizinan investasi miras oleh pemerintah. Namun, ada dua persyaratan yang harus dipenuhi oleh investor yang hendak menempatkan modalnya di sektor miras.

Pertama, penanaman modal baru dapat dilakukan di Provinsi yaitu Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan lokal setempat.

Kedua, penanaman modal di luar provinsi tersebut, maka harus mendapat ketetapan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berdasarkan usulan gubernur.

(cnn/nas)

Share :

Baca Juga

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Foto/Antara

NASIONAL

Komjen Listyo Sigit Prabowo Putra Terbaik Bhayangkara
Elemen buruh berunjuk rasa memperingati Hari Buruh Internasional di Jkaarta. Foto/Antara

NASIONAL

Buruh Bakal Demo Setiap MK Gelar Sidang UU Cipta Kerja
Ilustrasi peneliti yang mencermati sampel tes covid-19. Foto/AFP

NASIONAL

Vaksin Merah Putih Produksi Mulai Desember 2021
Presiden Joko Widodo membuka Inovasi Indonesia Expo 2020 secara virtual sebagaimana ditayangkan dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa, 10 November 2020. Foto/BPMI

NASIONAL

Jokowi Klaim RI Berhasil Kendalikan Krisis Akibat Pandemi
Pemimpin FPI Keluar dari ruang pemeriksaan Polda Metro Jaya dengan baju tahanan. Foto/MI

NASIONAL

Pesan Rizieq: Jangan Lupakan Pembantaian Laskar FPI
Calon penumpang kereta api menjalani rapid test di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Foto/Antara

NASIONAL

Penumpang Kereta dan Bus ke Jakarta Wajib Rapid Test
Karyawan bank menghitung tumpukan uang Rupiah. Foto/MI/Ramdani

NASIONAL

Polisi Usut Dugaan Kejanggalan Saldo Rp22 M Raib dari Maybank
Sejumlah kamera cctv terpasang di perempatan Jalan Gunung Sahari, Jakarta. Foto/MI

NASIONAL

Polda Metro Tilang 800 Pelanggar Per Hari dari e-TLE