Home / EKONOMI

Kamis, 22 Oktober 2020 - 09:28 WIB

Data Tak Valid, 150 Ribu Pekerja Gagal Dapat Subsidi Upah

Ilustrasi uang Rupiah. Foto/Ist

Ilustrasi uang Rupiah. Foto/Ist

JAKARTA, BERITANUSA.id – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan bahwa bantuan pemerintah berupa subsidi upah (BSU) yang telah disalurkan kepada pekerja atau buruh sebanyak 12.166.471 atau setara dengan 98,09 persen.

Ida mengatakan, pekerja yang belum menerima BSU bisa disebabkan kesalahan atau ketidakvalidan data, seperti nomor rekening dan NIK.

Dalam hal terjadi kekurangan atau ketidakvalidan data seperti di atas, pihaknya mengembalikan data tersebut kepada BPJS Ketenagakerjaan, kemudian BPJS Ketenagakerjaan memberitahukan kepada pemberi kerja untuk memperbaiki data pekerjanya yang masuk dalam kriteria penerima subsidi upah.

“Sampai saat ini yang belum mendapatkan (BSU) sekitar 150 ribuan karena ada kekurangan atau ketidaksesuaian data. Misalnya rekeningnya tidak valid, kemudian NIK-nya kurang nomornya, kemudian nomor rekeningnya dia tidak sesuai dengan nama yang diserahkan,” kata Ida dalam keterangannya, Kamis (22/10).

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) per 19 Oktober 2020, bantuan sudah tersalur ke 12.166.471 pekerja atau 98,09 persen dari target.

Angka itu berasal dari penyaluran BLT tahap I kepada 2.485.687 pekerja, tahap II ke 2.981.531 pekerja, tahap III 3.476.120 pekerja, tahap IV kepada 2.620.665 penerima dan tahap V 602.468 penerima.

Subsidi upah disalurkan melalui dua termin pembayaran. Setelah pembayaran termin pertama selesai disalurkan, Kemnaker akan kembali memproses pembayaran termin kedua subsidi upah.

“Kami targetkan pembayaran termin II dapat disalurkan pada awal bulan November setelah proses evaluasi penyaluran subsidi gaji termin I ini selesai,” kata Ida.

Dengan anggaran mencapai Rp37,7 triliun, program bantuan pemerintah berupa subsidi upah ditargetkan bagi 15,7 juta pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan per 30 Juni 2020.

Namun, hingga batas akhir penyerahan data penerima, data yang dikumpulkan dan diserahkan BPJS Ketenagakerjaan hanya mencapai 12,4 juta pekerja.

“Sisa anggaran akan diserahkan kembali ke Bendahara Negara. Rencananya, akan disalurkan untuk subsidi gaji bagi guru honorer dan tenaga pendidik, baik di lingkup Kemendikbud maupun Kemenag,” tandasnya.

Sebagai informasi, Kemnaker memberikan subsidi upah bagi para pekerja yang bergaji di bawah Rp5 juta. Bantuan senilai Rp2,4 juta itu akan dicairkan dalam dua tahap, masing-masing tahap pencairan sebesar Rp1,2 juta.

(heq/kem/ker)

Share :

Baca Juga

Menko Perekonomian Airlangga Hartato. Ist

EKONOMI

Menko Airlangga Bidik Peluang Relokasi Industri ke Asia Tenggara
Ilustrasi pelaku UMKM. Ist

EKONOMI

Omnibus Law UU Ciptaker Untungkan Pelaku UMKM
Ilustrasi pertumbuhan ekonomi nasional. Foto/Ist

EKONOMI

Pemerintah Gagal Penuhi Target Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Ilustrasi -- Pulau Setabok, Kecamatan Sapeken, Madura, Jawa Timur. Foto/Tourkangeanwisata

EKONOMI

Pulau di Lombok Barat Dijual via Situs Online
Presiden Joko Widodo. Foto/Antara

EKONOMI

Jokowi: UMKM Harus Manfaatkan Marketplace
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto/Antara

EKONOMI

Kemenkeu Kucurkan Insentif Rp3,49 T ke Pengusaha
Fraksi Partai Demokrat dan Menkeu Sri Mulyani. Foto: Azka/Man

EKONOMI

Capaian Indikator Makro APBN 2019 Meleset dari Target
Karyawan menunjukan meterai di Kantor Pos Besar, Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (4/7). Foto/ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

EKONOMI

Masa Transisi, Meterai Rp3.000 dan Rp6.000 Masih Bisa Dipakai