Home / NASIONAL

Kamis, 1 Oktober 2020 - 14:51 WIB

DKI Tetapkan Prosedur Isolasi Terkendali Covid-19

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Foto/Kompas

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Foto/Kompas

JAKARTA, BERITANUSA.id – Kasus positif Covid-19 di Jakarta saat ini masih meningkat. Pemprov DKI Jakarta terus berupaya menekan angka tersebut dengan menetapkan prosedur isolasi terkendali penanganan Covid-19.

Dalam Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 979 Tahun 2020 dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 980 Tahun 2020 dijelaskan soal lokasi isolasi terkendali dari pasien Covid-19.

“Lokasi isolasi terkendali yang dimaksud adalah lokasi yang telah ditunjuk oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau Satgas Penanganan Covid-19 tingkat provinsi/wilayah, diperuntukkan bagi orang terkonfirmasi Covid-19 tanpa gejala dan atau bergejala ringan,” kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Widyastuti, Kamis (1/10).

Ia menjelaskan, lokasi isolas di antaranya fasilitas Isolasi Mandiri Kemayoran, Hotel, Penginapan atau Wisma, dan fasilitas lainnya berupa rumah, fasilitas pribadi atau lokasi lainnya. Secara khusus, untuk orang terkonfirmasi Covid-19 tanpa gejala akan ditempatkan di Fasilitas Isolasi Mandiri Kemayoran, sedangkan gejala ringan-sedang akan dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet.

Pemprov DKI Jakarta tengah menyiapkan lokasi isolasi terkendali yang masuk dalam kategori Hotel, Penginapan, atau Wisma yaitu, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (Jakarta Islamic Centre), Jakarta Utara, Graha Wisata Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, dan Graha Wisata Ragunan, Komplek GOR Jaya Raya Ragunan, Jakarta Selatan.

Widyastuti menjelaskan, ada sejumlah kriteria penerima layanan isolasi terkendali yang disiapkan Pemprov DKI Jakarta.

“Pertama, individu atau masyarakat yang terkonfirmasi Covid-19 tanpa gejala maupun bergejala ringan harus mendapat surat rujukan dari Puskesmas, Rumah Sakit, atau dokter untuk menjalankan isolasi mandiri selama minimal 10 hari. Selain itu, Individu atau masyarakat tadi wajib menandatangani lembar kesediaan untuk menjalani isolasi diri di lokasi isolasi terkendali,” terangnya.

Kemudian, lanjut Widyastuti, masyarakat tersebut wajib mematuhi prosedur dan peraturan yang berlaku di lokasi isolasi terkendali.

“Untuk individu atau masyarakat yang akan menerima layanan isolasi terkendali di fasilitas milik Pemerintah adalah mereka yang tidak memiliki kapasitas isolasi pribadi sesuai protokol kesehatan,” imbuhnya.

(heq/dki)

Share :

Baca Juga

Ilustrasi--kotak amal. Foto/IstIlustrasi--kotak amal. Foto/Ist

NASIONAL

Polisi: Jamaah Islamiyah Cari Uang Lewat Kotak Amal
Ilustrasi kegiatan selama PSBB Transisi di Jakarta. Foto/MI

NASIONAL

DKI Tak Mungkin Lockdown Akhir Pekan Selama PPKM
Massa Front Pembela Islam (FPI) saat aksi di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, beberapa waktu silam. Foto/Antara

NASIONAL

FPI Bakal Ajukan Penangguhan Penahanan Rizieq Shihab
Ilustrasi vaksin Covid-19. Foto/Ist

NASIONAL

Jawa Barat Butuh 72 Juta Vaksin Covid
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Foto: Istimewa

NASIONAL

DPR Dukung NU, Muhammadiyah dan PGRI Mundur dari POP Kemendikbud
Petugas kesehatan mempersiapkan vaksin COVID-19 saat simulasi pelayanan vaksinasi di Puskesmas Kemaraya, Kendari, Sulawesi Tenggara. Foto/Antara

NASIONAL

Karyawan Bisa Dapat Vaksin Skema Mandiri Secara Gratis
Mendikbud Nadiem Makarim. Foto/Ist

NASIONAL

Kampus Mengajar Dinilai Berpotensi Jadi Pemborosan
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Foto/Setpres

NASIONAL

Menkes Budi Minta Verifikasi Manual Data Penerima Vaksin