Home / EKONOMI

Kamis, 24 September 2020 - 15:57 WIB

DPR RI Setujui Alokasi Pagu Anggaran Kemenkes Rp84,29 T

Kantor Kemenkes. Ist

Kantor Kemenkes. Ist

JAKARTA, BERITANUSA.id – Komisi IX DPR RI menyetujui alokasi pagu anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebesar Rp84,29 triliun untuk tahun 2021. Hal ini dibahas dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto secara tertutup pada Rabu 23 September 2020.

“Komisi IX DPR RI menyetujui alokasi Pagu Anggaran Kementerian Kesehatan RI Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp84.299.613.500.000,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena dalam siaran persnya, Kamis (24/9).

Melki menjelaskan, adapun rincian anggaran tersebut di antaranya, untuk Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemenkes sebesar Rp50,680 triliun, Inspektorat Jenderal Kemenkes Rp89,120 miliar, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat (Ditjen Kesmas) sebesar Rp1,980 triliun, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (PPP) sebesar Rp3,923 triliun.

Kemudian, Ditjen Pelayanan Kesehatan (Yankes) sebesar Rp18,447 triliun, Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Farmalkes) Rp3,367 triliun, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) sebesar Rp818,670 miliar, dan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPSDM) sebesar Rp4,993 triliun.

Politisi Partai Golkar ini menuturkan, Komisi IX DPR RI juga meminta Kemenkes melakukan sejumlah hal dalam rangka melaksanakan Reformasi Sistem Kesehatan Nasional. Seperti, menyusun grand design atau peta jalan reformasi Sistem Kesehatan Nasional dengan memprioritaskan pemerataan pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia. “Termasuk pemenuhan sarana prasarana di rumah sakit,” tambah Melki.

Selanjutnya, Melki menekankan agar Kemenkes membuat kebijakan kesehatan pro rakyat dengan mempertimbangkan perimbangan anggaran antara alokasi program promotif-preventif dengan kuratif-rehabilitatif, mengedepankan reformasi penyusunan anggaran berbasis money follow program, serta perimbangan alokasi anggaran pengendalian penyakit baik penyakit menular (PM) maupun penyakit tidak menular (PTM). “Sehingga tidak menjadi beban penyakit (burden of disease) di masa yang akan datang,” paparnya.

Terakhir, Komisi IX DPR RI mendorong Kementerian Kesehatan untuk lebih optimal menangani Covid-19 dalam aspek pencegahan dan pengobatan bersama Kementerian Lembaga terkait di bawah koordinasi Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), termasuk dalam berbagai tahapan Pilkada 2020 mendatang.

(rls/dpr)

Share :

Baca Juga

Menteri BUMN Erick Thohir. Foto/Antara

EKONOMI

Jumlah BUMN Dipangkas dari 142 Jadi 41 Perusahaan
Petugas melayani peserta BPJS Kesehatan dengan tanpa tatap muka di Kantor BPJS Kesehatan cabang Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (6/10). Foto/Antara/Hafidz Mubarak A

EKONOMI

Iuran BPJS 2021 Naik Rp9.500
Ilustrasi rokok. Foto/Antara

EKONOMI

Cukai Rokok Naik 12,5 Persen Mulai 1 Februari 2021
Ilustrasi token listrik gratis PLN. Foto/Ist

EKONOMI

Cara Klaim Token Listrik Gratis Desember
Presiden Joko Widodo meresmikan pengoperasian Kereta Rel Listrik (KRL) Lintas Yogyakarta-Solo pada Senin, 1 Maret 2021. Foto/BPMI

EKONOMI

Presiden Jokowi Resmikan KRL Yogya-Solo
Ilustrasi token listrik. Foto/Ist

EKONOMI

Covid-19 Sebabkan Penurunan Penjualan Listrik
Calon penumpang meniup kantong saat mengikuti tes Covid-19 dengan GeNose C19 di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (18/2/2021). Foto/Kontan

EKONOMI

Bandara Sediakan Tes GeNose Mulai 1 April
Ikan hasil tangkapan nelayan. Foto/Antara Foto

EKONOMI

Per September 2020, Ekspor Sektor Perikanan Tembus Rp51 T