Home / NASIONAL

Rabu, 24 Februari 2021 - 18:29 WIB

DPRD Soroti Antrean Vaksinasi oleh Pemprov DKI di Tanah Abang

Ilustrasi vaksinasi Covid-19 tahap dua, 14 kelompok jadi sasaran, termasuk pedagang pasar. Foto/Antara

Ilustrasi vaksinasi Covid-19 tahap dua, 14 kelompok jadi sasaran, termasuk pedagang pasar. Foto/Antara

JAKARTA, BERITANUSA.id – DPRD DKI Jakarta menyoroti pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat yang mengakibatkan antrean mengular hingga penumpukan orang.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak menganggap kondisi itu terjadi karena sebaran pelaksanaan vaksinasi yang tidak merata. Sehingga muncul antrean di titik tertentu, seperti Tanah Abang.

Itu sebab Gilbert pun meminta Pemerintah Provinsi DKI segera membenahi alur pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

“Menumpuknya penerima vaksin di beberapa titik, sementara di tempat lain tidak. Beban ini sejak awal seharusnya sudah diperkirakan, dan dirancang agar merata,” kata Gilbert saat dihubungi, Rabu (24/2).

Menurut Anggota Fraksi PDIP itu, penumpukan antrean penerima vaksinasi justru berpotensi menimbulkan penularan baru. Terlebih, warga berusia lanjut turut serta dalam program vaksinasi tahap kedua ini.

“Dampak yang terjadi adalah kemungkinan tertular karena membludak di tempat tertentu, dan kurang manusiawi karena lansia ikut dalam program vaksinasi ini,” papar dia.

Gilbert mengakui jika animo masyarakat cukup tinggi terkait vaksinasi. Tapi di sisi lain, ia tidak mengetahui secara pasti apakah stok vaksin di Indonesia, khususnya Jakarta mencukupi.

“Kalau (vaksin) jumlahnya terbatas, harusnya yang dipanggil juga sesuai jumlah vaksin, bukan dibuat terbuka seperti siapa cepat dapat dan tidak merata antar faskes,” ujar Gilbert.

Senada, Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Ahmad Yani juga meminta Pemprov dan pihak pelaksana untuk mengevaluasi pelaksanaan vaksinasi usai kemunculan antrean di Tanah Abang.

Ahmad Yani menyatakan, meskipun penyuntikan vaksin merupakan upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona, tapi prosesnya tetap wajib memperhatikan protokol kesehatan.

“Ya menurut kami kejadian tersebut harus dievaluasi oleh pelaksana. Tentunya harus dengan mekanisme yang sesuai dengan protokol kesehatan,” kata Yani.

Ia juga mengingatkan agar warga memahami bahwa penerima vaksinasi Covid-19 belum tentu kebal dari virus corona. Hal ini sesuai penjelasan Kementerian Kesehatan yang menyatakan bahwa penerima vaksin tetap berisiko terpapar virus corona, namun gejala yang didapat tidak parah.

“Vaksinasi bukanlah suntik kebal terhadap virus Covid-19. Ini yang harus diinformasikan dengan cermat ke masyarakat agar tidak terjadi salah tafsir bahwa setelah vaksin Covid-19 ini diberikan maka seseorang menjadi kebal terhadap Covid-19. Ini adalah pemahaman yang keliru,” ujar Yani lagi.

Ia juga mengapresiasi tindakan kepolisian yang segera membubarkan kerumunan antrean vaksinasi di Tanah Abang. Menurutnya, antusiasme warga mengikuti vaksinasi perlu diimbangi penerapan protokol kesehatan dan informasi yang memadai.

“Antusiasme pedagang dalam mengikuti vaksinasi harus diimbangi dengan protokol kesehatan dan juga informasi yang memadai tentang vaksinasi,” papar dia.

Sebelumnya, kepolisian sempat menyetop vkarena terjadi antrean peserta. Sebuah foto yang beredar di media sosial memperlihatkan antrean warga mengular menunggu vaksinasi Covid-19 di Pasar Tanah Abang.

Kapolsek Metro Tanah Abang Kompol Singgih Hermawan menyebut antrean itu terjadi lantaran proses vaksinasi di pusat niaga tersebut akan segera berakhir.

Sementara Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sudah meminta agar panitia penyelenggara vaksinasi untuk lebih tertib. Panitia bisa membagi waktu penerima vaksin sehingga meminimalkan dampak kerumunan dari antrean.

(cnn/nas)

Share :

Baca Juga

Ibadah umrah dan haji. Foto/Saudi Express

NASIONAL

Protokol Kesehatan Jemaah Umrah Diharapkan Segera Terbit
Wagub DKI Ahmad Riza Patria. Ist

NASIONAL

Wagub DKI Apresiasi Polri Tegakkan Disiplin Selama PSBB
PSBB transisi DKI Jakarta. Foto/Ist

NASIONAL

Pemprov DKI Bakal Segera Evaluasi PSBB Transisi
Gempa Mamuju. Foto/Antara

NASIONAL

Korban Meninggal Akibat Gempa Sulbar Jadi 88 Orang
Presiden Joko Widodo. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr

NASIONAL

Jokowi Serahkan Satu Juta Sertifikat Tanah di 31 Provinsi
Pembelajaran tatap muka di Makassar. Foto/Antara

NASIONAL

Selamat Hari Guru Nasional 25 November
Gedung Kementerian ESDM. Ist

NASIONAL

Kementerian ESDM Diminta Tingkatkan Program yang Pro Rakyat
Suku Dinas Lingkungan Hidup (LH) Jakarta Pusat, membersihkan dan mengangkut sekitar 7,5 ton atau setara 47,43 meter kubik sampah setelah aksi demo penolakan omnibus law Undang-undang Cipta Kerja, Selasa (13/10). Foto/Ist

NASIONAL

Sudin LH Jakpus: 7,5 Ton Sampah Sisa Aksi Demo Tolak Omnibus Law