Home / NASIONAL

Senin, 1 Maret 2021 - 14:43 WIB

Gaduh Izin Investasi Miras di RI

Presiden Joko Widodo. Foto/Dok Biro Sekretariat Presiden

Presiden Joko Widodo. Foto/Dok Biro Sekretariat Presiden

JAKARTA, BERITANUSA.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka izin investasi untuk industri minuman keras (miras) atau beralkohol dari skala besar hingga kecil. Syaratnya, investasi hanya dilakukan di daerah tertentu.

Ketentuan ini tertuang di Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang diteken kepala negara pada 2 Februari 2021. Aturan itu merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal atau untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat,” tulis Pasal 2 ayat 1 Perpres 10/2021 seperti dikutip, Kamis (25/2).

Selanjutnya, lampiran bidang usaha yang boleh mendapat aliran investasi tertuang dalam tiga lampiran. Pada lampiran ketiga, tercantum industri minuman keras mengandung alkohol pada daftar urutan ke-31.

“Persyaratan, untuk penanaman modal baru dapat dilakukan pada provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat,” tulis lampiran III perpres tersebut.

Bila penanaman modal dilakukan di luar daerah tersebut, maka harus mendapat ketetapan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berdasarkan usulan gubernur.

Izin dan syarat yang sama juga berlaku untuk industri minuman mengandung alkohol anggur. Dengan izin ini, industri miras bisa memperoleh suntikan investasi dari investor asing, domestik, koperasi, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Investasi asing boleh mengalir dengan nilai lebih dari Rp10 miliar di luar tanah dan bangunan. Tapi, wajib membentuk perseroan terbatas (PT) dengan dasar hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam negeri.

Tak hanya mengatur soal investasi ke industri miras, Jokowi juga memberi restu investasi bagi perdagangan eceran miras atau beralkohol masuk daftar bidang usaha yang diperbolehkan dengan persyaratan tertentu.

“Bidang usaha perdagangan eceran minuman keras atau beralkohol, persyaratan jaringan distribusi dan tempatnya khusus. Bidang perdagangan eceran kaki lima minuman keras atau beralkohol, persyaratan jaringan distribusi dan tempatnya khusus,” tulis daftar 44 dan 45 pada lampiran III.

Tuai kecaman masyarakat

Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka izin investasi untuk industri minuman keras (miras) atau beralkohol dari skala besar hingga kecil mendapat penolakan dari berbagai golongan. Kebijakan Jokowi itu dinilai bakal menyebabkan kerusakan hingga kerugian pada masyarakat.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menyoroti aturan tersebut sebagai sinyal pemerintah yang lebih mengedepankan kepentingan pengusaha daripada kepentingan rakyat. Menurutnya, pemerintah sangat aneh membuat peraturan yang bertentangan dengan tugas dan fungsinya tersebut.

“Semestinya pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pelindung rakyat tentu tidaklah akan memberi izin bagi usaha-usaha yang akan merugikan dan merusak serta akan menimbulkan ke-mafsadat-an (kerugian) bagi rakyatnya,” kata Anwar dalam keterangan resminya.

Anwar lantas menilai pemerintah dan dunia usaha menempatkan masyarakat sebagai objek eksploitasi bagi kepentingan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Ia juga melihat bangsa ini telah kehilangan arah dengan kebijakan tersebut. Sebab, ia beranggapan tak ada lagi pegangan yang jelas bagi pemerintah dalam mengelola negara ini.

“Di mulutnya mereka masih bicara dan berteriak-teriak tentang Pancasila dan UUD 1945. Tapi dalam praktiknya mereka terapkan adalah sistem ekonomi liberalisme kapitalisme yang bukan merupakan karakter dan jati diri kita sebagai bangsa,” pungkas Anwar.

Tak jauh beda, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali pembukaan izin investasi untuk industri miras tersebut.

Awiek, sapaannya, menilai langkah pemerintah itu lebih banyak membawa kerugian. Ia sekaligus menegaskan bahwa partainya tidak anti investasi. Namun, kata dia, investasi yang didukung adalah investasi yang tidak merusak.

“Demikian halnya rencana pemerintah untuk membuka investasi industri Miras perlu dipertimbangkan untuk tidak diberlakukan. Mengingat mudaratnya jauh lebih besar dari sekedar kepentingan profit,” kata Awiek dalam keterangannya.

Awiek lantas menyinggung peristiwa penembakan yang dilakukan oleh anggota polisi dalam keadaan mabuk yang menewaskan tiga orang baru-baru ini.

Meski anggota polisi itu telah ditetapkan sebagai tersangka, menurut dia, peristiwa itu telah membuat gaduh Indonesia karena salah satu korban meninggal adalah anggota TNI AD.

Selanjutnya penolakan serupa juga datang dari Politikus Partai Kesejahteraan Sosial (PKS) Mardani Ali Sera. Mardani meminta kebijakan izin investasi miras di Indonesia dibatalkan saja.

Kebijakan yang sudah diteken, baginya kontraproduktif dengan orientasi presiden RI, Joko Widodo yang memprioritaskan dan membangun sumber daya manusia.

“Ini menyedihkan. Kian kontradiktif dengan keinginan membangun SDM yang digaungkan pak Jokowi. Dampak miras jauh lebih banyak mudharat (keburukannya) ketimbang manfaatnya,” jelas Mardani.

Pelonggaran izin industri miras, menurut Mardani dapat membahayakan generasi muda bangsa. Negara memang perlu investasi, tetapi jangan yang membahayakan masa depan bangsa.

PKS, kata dia, sejauh ini masih berusaha melakukan pembatalan melalui jalur yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan bersama dengan masyarakat sosial.

(cnn/nas)

Share :

Baca Juga

Presiden Joko Widodo (Jokowi). Foto: BPMI Sekretariat Presiden/Lukas

NASIONAL

Pulihkan Ekonomi Nasional, Presiden Jokowi Akan Bantu UMKM Rp2,4 Juta per Orang
Ilustrasi--Kelompok lansia suntik vaksin. Foto/Antara

NASIONAL

Suntik Vaksin Lansia Periode Maret-April
Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono. Foto/Antara

NASIONAL

Kejagung Periksa Dua Saksi Terkait Kasus Gratifikasi Dirut BTN
Warga menunjukkan contoh surat suara saat simulasi pemungutan suara pemilihan serentak 2020 di Jakarta. Foto/Antara

NASIONAL

Bawaslu Terima Laporan Dugaan Pelanggaran Pilkada 2020 di Tangsel
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus (tengah) menyampaikan keterangan pers. Foto/Antara

NASIONAL

Polisi Tangkap Pembawa Sabu 201 Kg Jaringan Timteng
Transjakarta. ist

NASIONAL

Demo di Istana, Transjakarta Alihkan Rute Layanan
Operasi zebra 2020. Foto/Ist

NASIONAL

Belasan Pelanggar Terjaring Operasi Zebra di Kota Bekasi
Polisi tengah mengatur lalu lintas di DKI Jakarta. Foto/Media Indonesia

NASIONAL

Jalan Sekitar Istana Ditutup, Berikut Rekayasa Lalin saat Demo Omnibus Law