Home / NASIONAL / NUSANTARA

Senin, 17 Januari 2022 - 18:37 WIB

Gerakan Masyarakat Berunjuk Rasa kecam Pelaksanaan Pilkades Gasing E-Voting

BANYUASI, BERITANUSA.Id- Perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mempersilakan 3 Calon Kepala Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin menempuh upaya hukum.

Hal tersebut disampaikan Perwakilan Gubernur Sumatera Selatan yang di Wakili Asisten III dan Dinas PMD provinsi Sumatera Selatan, terkait I Kepala Desa terpilih oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Sebagaimana pemberitaan media ini sebelumnya, diketahui 3 dari 4 Calon Kepala Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin menolak hasil pemilihan sehingha hal tersebut menyita perhatian masyarakat, aksi solidaritas dan dukunganpun terus berdatangan, mereka meminta perhatian dari Gubernur Sumatera Selatan untuk mengevaluasi Pemilihan Kepala Desa secara e-voting, lebih baik pemilihan dilakukan secara manual dengan surat suara, lebih transparan dan akurat.
Dalam aksi Koordinator Aksi Ari, Mukri, Hardaya, dan Mas Nur, pada awak media mengungkapkan aksi ini awalnya akan di ikuti Ribuan masa aksi, namun mengingat masih dalam kondisi pandemi covid19 maka sesuai arahan Tim Pengamanan dari Polresta Palembang peserta dibatasi dan hanya perwakilan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda.
“Awalnya rencana kita aksi akan di ikuti ribuan masyarakat, akan tetapi mengingat masa pandemi maka kita ikuti arahan dari kepolisian” kata koordinator aksi

Dalam aksinya elemen masyarakat mengungkapkan bahwa perwakilan Gubernur yang menemui peserta aksi, sudah tepat jika dilakukan upaya hukum ke Pengadilan. Selasa, (17/01/2022).

Ditempat terpisah Rindar Mandela Tim Kuasa Hukum 3 Calon Kepala Desa Gasing, dikonfirmasi terkait adanya aksi unjuk rasa yang menamakan Gerakan Masyarakat Gasing Peduli Demokrasi, menegaskan pihaknya tidak bisa menghalangi gerakan rakyat, secara etika kita tetap fokus, profesional, prosedur, transparan, objektif dan akuntabel dalam menangani perkara ini, sampai dengan adanya Kepastian Hukum yang berkekuatan hukum tetap.
“Aksi yang dilakukan oleh masyarakat yang menamakan diri gerakan masyarakat Gasing perduli demokarasi adalah merupakan bentuk simpatik dan keperdulian masyarakat akan pentingnya Demokrasi dan kami tidak bisa menghalangi gerakan rakyat, secara etika kita tetap fokus, profesional, prosedur, transparan, objektif dan akuntabel dalam menangani perkara ini, sampai dengan adanya Kepastian Hukum yang berkekuatan hukum tetap” jelas Rindar.
Lebih lanjut Rindar Mandela berharap agar Bupati Banyuasin bersedia menunda pelantikan Kepala Desa.
“Kita tetap berharap Bupati Banyuasin memberikan atensi untuk Menunda Pelantikan Kepala Desa Gasing Tahun 2021, kami sebagai mahluk hanya bisa berikhtiar dan Ketika ikhtiar sudah di garis batas biarkan do’a dan takdir yang bertarung dilangit”. Tutup Rindar. ***Red

Share :

Baca Juga

Pasar Ikan Modern. Foto/Ist

EKONOMI

Menteri Edhy Resmikan Pasar Ikan Modern di Palembang
Vaksin covid-19 produksi Sinovac. Foto/AFP

NASIONAL

BPOM Jamin Vaksin Sinovac Aman
Menteri Sosial (Mensos), Juliari P Batubara saat menyerahkan diri ke KPK. Foto/Tangkapan layar

NASIONAL

Pengacara Sebut Overkriminalisasi Soal Tuntutan Mati Juliari-Edhy
Seorang warga penerima bantuan menunjukkan uang tunai usai menerima Bantuan Sosial Tunai terdampak covid-19. Foto/ANTARA FOTO/Aji Styawan

NASIONAL

Dinsos DKI Mulai Bagikan Bansos Tunai Rp300 Ribu
Ilustrasi pilkada 2020. Foto: Istimewa

NUSANTARA

4 Kabupaten di Papua Gelar Pemungutan Suara Ulang
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Foto/Istimewa

NASIONAL

DPR Masih Tunggu Daftar Nama Calon Kapolri
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus. Foto/Antara

NASIONAL

Polisi Tindak Tegas Pelanggar Prokes di Malam Tahun Baru
Transjakarta. ist

NASIONAL

TransJakarta Buka Rute Baru Tanjung Priok-Ancol Barat