Home / EKONOMI

Senin, 28 Desember 2020 - 09:45 WIB

Iuran BPJS Kesehatan Naik Mulai 1 Januari 2021

Seorang peserta sedang mengajukan penurunan kelas JKN di kantor BPJS Kesehatan. Foto/Antara/Fauzan

Seorang peserta sedang mengajukan penurunan kelas JKN di kantor BPJS Kesehatan. Foto/Antara/Fauzan

JAKARTA, BERITANUSA.id – Iuran BPJS Kesehatan akan naik per 1 Januari 2021. Kenaikan menyasar iuran kepesertaan kelas Penerima Bantuan Iuran (PBI), Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU), dan peserta BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III.

Secara nominal, sebenarnya besaran iuran untuk kelompok tersebut tetap Rp42 ribu per orang per bulan.

Aturan tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 yang merupakan Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

“Iuran bagi peserta PBI Jaminan Kesehatan Nasional, yaitu sebesar Rp42 ribu per orang per bulan,” tulis Pasal 29 ayat 1 seperti dikutip, Senin (28/12).

Begitu juga dengan peserta PBPU dan peserta BP.

“Besaran iuran bagi peserta PBPU dan peserta BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III, yaitu sama dengan besaran iuran bagi peserta PBI Jaminan Kesehatan Nasional,” terang Pasal 34 ayat 1.

Namun, ada perubahan iuran dari yang dibayarkan oleh masing-masing peserta.

Pada 2020, peserta PBI, PBPU, dan peserta BP membayar iuran Rp25.500 per orang per bulan. Sisanya, pemerintah memberikan subsidi Rp16.500 per orang per bulan.

Tetapi nanti pada 2021, nominal iuran yang harus dibayar kelompok tersebut naik menjadi Rp35 ribu per orang per bulan. Sedangkan Rp7.000 sisanya dibayarkan oleh pemerintah.

Untuk iuran kepesertaan PBPU dan peserta BP kelas II dan I tetap seperti tahun ini alias tidak ada kenaikan. Masing-masing Rp100 ribu dan Rp150 ribu per orang per bulan.

Kendati begitu, pemerintah sebenarnya berencana mengeluarkan kebijakan hapus kelas di mana nantinya standar layanan perawatan hanya satu. Namun sejauh ini, besaran iuran masih mengacu pada Perpres 64/2020 untuk tahun depan.

(cnn/eko)

Share :

Baca Juga

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (20/7). Foto/AntaraMenko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (20/7). Foto/Antara

EKONOMI

Pemerintah Akan Beri Insentif untuk Sektor Pariwisata
Menkop UKM Teten Masduki. Foto/Kemenkop UKM

EKONOMI

UMKM Diharapkan Bisa Bangkitkan Ekonomi Nasional
Pemerintah terus mendorong pelaksanaan Program Padat Karya Tunai Bidang Perumahan melalui penyaluran padat karya bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) atau bedah rumah guna mendukung pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada masa pandemi Covid-19 ini. Foto/Kemen-PUPR

EKONOMI

Program Padat Karya Tunai BSPS Dukung PEN
ilustrasi -- Pekerja mengerjakan proyek pembangunan rumah bersubsidi. Foto/Antara

EKONOMI

PUPR Gelontorkan Rp21 T Bantu Warga Miskin Miliki Rumah
Pariwisata di Candi Borobudur. Foto/Antara

EKONOMI

Anggaran Insentif Pariwisata Capai Rp3,8 Triliun
Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto/Pikiran Rakyat

EKONOMI

Sri Mulyani Sebut Wakaf Akan Danai Proyek Senilai Rp27 T
Sejumlah warga berbelanja di Pasar Inpres Manonda, Palu. Foto/Antara

EKONOMI

Sri Mulyani Naikkan Anggaran PEN 2021 Jadi Rp627,9 T
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Foto/Ist

EKONOMI

Pemulihan Ekonomi Jakarta Sasar Masyarakat Rentan hingga UMKM