Home / NASIONAL

Rabu, 12 Agustus 2020 - 10:18 WIB

Jangan Hapus Sanksi Iklan Minuman Keras dan Eksploitasi Anak pada RUU Ciptaker

Abdul Kharis Almasyhari. Foto/Ist

Abdul Kharis Almasyhari. Foto/Ist

JAKARTA, BERITANUSA.id – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengkritik penghapusan sanksi bagi pihak yang menyiarkan iklan yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan.

Dalam Pasal 79 RUU Cipta Kerja (Ciptaker), memuat sejumlah penghapusan pasal dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, antara lain yang memuat ketentuan mengenai pelarangan dan sanksi iklan niaga tentang minuman keras, zat adiktif, hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan dan agama, serta eksploitasi anak di bawah usia 18 tahun.

“Pasal 58 Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002 telah mengatur pemberlakuan sanksi bagi pihak yang menyiarkan iklan minuman keras, zat adiktif, dan hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan, namun ketentuan pemberian sanksi itu diubah dan dihilangkan di draft RUU Cipta Kerja” ujar Kharis dikutip laman resmi DPR.

Dalam siaran persnya kepada Parlementaria, Rabu (12/8), politisi dapil Jawa Tengah I ini mengingatkan, apabila ketentuan sanksi ini dihapus, akan semakin banyak pihak yang mengiklankan produk-produk minuman keras dan zat adiktif di media radio maupun televisi.

Kharis merujuk pada ketentuan Pasal 79 draft RUU Ciptaker yang mengubah Pasal 58 UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang mengatur sanksi pidana pada Pasal 46 ayat (3) terkait dengan aturan pelarangan iklan niaga. Larangan tersebut diberlakukan bagi pihak-pihak yang mengiklankan minuman keras dan zat adiktif di media radio dan televisi.

Untuk itu, lanjut Kharis, ketentuan mengenai penghapusan sanksi ini bertentangan dengan etika penyiaran karena dapat merusak generasi muda Indonesia. “Ini jelas dapat mengakibatkan kemunduran bagi dunia penyiaran Indonesia” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Pasal 79 draft RUU Cipta Kerja mengubah sejumlah ketentuan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, antara lain pada Pasal 16, 17, 25, 33, 34, 55, 56, 57, dan 58. (rls/dpr)

Share :

Baca Juga

Ilustrasi virus corona.

NASIONAL

Update Kasus Corona 5 Agustus: 116.871 Positif, 73.889 Sembuh
Ilustrasi dana desa.

NASIONAL

Kemendes Ungkap Penyebab BLT Dana Desa Belum Tersalur 100 Persen
Kepala BNPT Komjen, Boy Rafli Amar. Foto/MI

NASIONAL

85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Paham Radikal
Ilustrasi vaksinasi Covid-19 untuk kelompok lansia. Foto/Antara

NASIONAL

Kemenkes Siapkan Skema Vaksinasi Lansia di Dekat Rumah
Gugus tugas kampanye 2020. Foto/Ist

NASIONAL

Gugus Tugas Siap Kawal Kampanye Pilkada di Media Massa
Sejumlah puing dari pesawat Sriwijaya Air SJ 182. Foto/Antara

NASIONAL

Investigasi Sriwijaya Air Paling Cepat 30 Hari
Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito. Foto/Ist

NASIONAL

Zona Oranye Bukan Zona Nyaman dari Covid-19
Nurmansjah Lubis. Ist

NASIONAL

Tak Jadi Wagub DKI, Nurmansjah Lubis Jabat Komisaris Jakpro