Home / NASIONAL

Minggu, 11 Oktober 2020 - 10:39 WIB

Jokowi Buka Suara Terkait Penolakan Omnibus Law UU Ciptaker

Presiden RI Joko Widodo. Foto/BPMI Setpres

Presiden RI Joko Widodo. Foto/BPMI Setpres

JAKARTA, BERITANUSA.id – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara setelah aksi demonstrasi besar-besaran di sejumlah daerah terkait penolakan omnibus law UU Cipta Kerja (Ciptaker) . Jokowi menyebut, ada disinformasi atau hoaks terkait polemik UU Cipta Kerja.

“Saya melihat adanya unjuk rasa penolakan Undang-undang Cipta Kerja dilatarbelakangi disinformasi substansi info dan hoaks media sosial,” kata Jokowi dalam siaran langsung akun Youtube Sekretariat Presiden, Jumat.

Jokowi menjelaskan, salah satu kesalahan informasi itu antara lain terkait upah minimum, soal hak cuti dan hak upah hingga pemberhentian kerja atau PHK oleh perusahaan. Ia juga mencontohkan hoaks lain seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), jaminan sosial hingga perizinan bagi pendidikan.

Lebih lanjut, Jokowi menilai UU Ciptaker bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Selain itu, kata Jokowi, UU Ciptaker akan mengatur banyak hal yang secara umum untuk melakukan reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi.

“Undang-undang ini menyederhanakan sistem perizinan, memangkas regulasi yang tumpang tindih serta prosedur yang rumit,” terangnya.

Jokowi pun meminta bagi ada di kalangan rakyat Indonesia yang tak puas dengan isi omnibus law UU Ciptaker, agar melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Sistem ketatanegaraan kita memang mengatakan seperti itu. Jadi, kalau masih tidak puas dan menolak, silakan uji materi ke Mahkamah Konstitusi,” katanya.

Diketahui, penolakan pada omnibus law UU Ciptaker meluas di sejumlah daerah di Indoensia. Di Jakarta Kamis lalu (8/10), massa dalam jumlah besar bahkan memaksa mendekati Istana untuk menyampaikan aspirasinya. Namun petugas kepolisian menyekat massa di beberapa titik sehingga demo tak bisa digelar di dekat Istana.

Banyak kalangan menolak omnibus law Ciptaker seperti buruh, mahasiswa, akademisi hingga ormas besar seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Ada pula yang mendesak Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

Sementara itu, mengenai draf omnibus law UU Cipta ker yang telah disahkan sendiri belum ada kejelasan hingga saat ini. Wakil Ketua Badan Legislasi/ Baleg DPR RI Achmad Baidowi saat dikonfirmasi pada Kamis (8/10) memastikan Draf Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang tersebar di masyarakat hingga menimbulkan gelombang protes bukan naskah asli undang-undang tersebut.

(heq/set/cnn)

Share :

Baca Juga

Wisatawan mancanegara di Pulau Bali. Foto/ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo

NASIONAL

Polri: Wisawatan Keluar Masuk Bali Turun 90 Persen
Ilustrasi simulasi perang TNI AD. Foto/Ist

NASIONAL

Hadapi Agresi Negara Asing, TNI AD Simulasi Perang di Sumsel
Ilustrasi warga saat menerima bantuan uang tunai. Foto/Antara

NASIONAL

Lurah Didesak Usut Oknum RT Potong Bansos Warga DKI
Warga mengibarkan bendera GAM. Foto/Ist

NASIONAL

Milad GAM 4 Desember, Polda Aceh Tingkatkan Patroli
Miftachul Akhyar. Foto/ANTARA/M Agung Rajasa

NASIONAL

Miftachul Akhyar Jabat Ketum MUI Gantikan Ma’ruf Amin
Hujan di wilayah DKI Jakarta. Foto/Ist

NASIONAL

BPBD DKI: Peringatan Dini Cuaca di Wilayah Jakarta
Ambulansdi RSPI Sulianti Saroso. Foto/Antara

NASIONAL

ICU RS Covid-19 di Jakarta Penuh Februari 2021
Ibu-ibu dalam antrean sembako. Ist

NASIONAL

Program Kartu Sembako untuk 18,5 Juta KPM Tak Efektif