Home / EKONOMI

Jumat, 5 Maret 2021 - 17:40 WIB

Jokowi Izinkan Asing Cari Harta Karun di Laut RI

Presiden Joko Widodo menjadi salah satu pembicara dalam APEC CEO Dialogues 2020 secara virtual sebagaimana ditayangkan kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Kamis, 19 November 2020. Foto/BPMI Setpres

Presiden Joko Widodo menjadi salah satu pembicara dalam APEC CEO Dialogues 2020 secara virtual sebagaimana ditayangkan kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Kamis, 19 November 2020. Foto/BPMI Setpres

JAKARTA, BERITANUSA.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi izin investor asing dan swasta di dalam negeri untuk mencari harta karun atau benda muatan kapal tenggelam (BMKT) di bawah laut Indonesia.

Hal ini diungkap oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Bahlil mengatakan izin pencarian harta karun ini merupakan satu dari 14 bidang usaha yang dibuka oleh pemerintah di era implementasi Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“14 yang dibuka, (salah satunya) ada pengangkatan benda berharga muatan kapal tenggelam. Jadi kalau mau cari harta karun di laut, bisa lah kau turun,” ujar Bahlil saat konferensi pers virtual, dikutip Rabu (3/3).

Harta karun yang dimaksud, yaitu barang peninggalan sejarah di kapal yang karam di bawah laut. Bisa juga berupa barang purbakala hingga barang yang bisa dibangun kembali.

Kendati begitu, pencarian harta karun ini ada syaratnya. Salah satunya, meminta perizinan resmi ke pemerintah Indonesia melalui BKPM.

Kemudian ada syarat-syarat lain yang juga harus dipenuhi.

“Syarat izinnya datang ke kita untuk bisa dapatkan izin. Tapi harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, tidak langsung masuk OSS kemudian izin didapatkan, harus ada syarat-syarat notifikasi,” jelasnya.

Sayangnya, ia belum merinci apa saja syaratnya.

“Syaratnya itu tidak gampang karena ini bukan barang sembarangan, semakin bagus barang, semakin syaratnya bagus,” imbuhnya.

Sebelumnya, Jokowi menetapkan harta karun menjadi bidang usaha tertutup lantaran mempertimbangkan aturan di UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Dalam beleid itu tertulis bahwa harta karun masuk sebagai benda cagar budaya yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

(cnn/eko)

Share :

Baca Juga

Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto/Antara

EKONOMI

Sri Mulyani Pungut Pajak Pulsa dan Token Listik Per 1 Februari
Pekerja sedang mengangkat kedelai saat memproduksi tahu. Foto/Antara/Arif Firmansyah

EKONOMI

Kementan Siapkan 6 Varietas Kedelai Unggul
Presiden Joko Widodo membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2020 sebagaimana diunggah pada kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Kamis, 22 Oktober 2020. Foto: BPMI Setpres/Lukas

EKONOMI

Jokowi Prediksi Ekonomi Digital RI Sentuh Rp1,8 Kuadriliun pada 2025
Ilustrasi warga saat menerima bantuan uang tunai. Foto/Antara

EKONOMI

Bansos Tunai Rp300 Ribu Cair Hari Ini
Pekerja di DKI Jakarta. Foto/Ayo Jakarta

EKONOMI

Sri Mulyani Sebut 3/4 Pekerja yang Berhenti Sudah Mulai Kerja
Uang Rupiah. Foto/Ist

EKONOMI

PPATK-BI Cegah Dana Hasil Pencucian Uang Masuk ke Sistem Pembayaran
Ilustrasi--Pabrik menghasilkan mobil baru. Foto/Istimewa

EKONOMI

Mobil Baru Lebih Murah Rp23 Juta Karena Gratis Pajak
Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop UKM Hanung Harimba Rachman. Foto/Kemenkop UKM

EKONOMI

Tak Ada Potongan Dana Banpres UMKM Rp2,4 Juta