Home / NASIONAL

Selasa, 16 Februari 2021 - 13:37 WIB

Jokowi Perintahkan Kapolri Selektif Terima Laporan UU ITE

Presiden Joko Widodo. Foto/Dok Biro Sekretariat Presiden

Presiden Joko Widodo. Foto/Dok Biro Sekretariat Presiden

JAKARTA, BERITANUSA.id – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memerintahkan jajarannya selektif menerima laporan polisi terkait UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Hal tersebut diungkap Jokowi lewat akun media sosial Twitter miliknya, @jokowi, Selasa (16/2) pagi.

“Belakangan ini sejumlah warga saling melapor ke polisi dengan UU ITE sebagai salah satu rujukan hukumnya,” kata dia membuka kicauan yang diunggah pukul 09.01 WIB tersebut.

“Saya memerintahkan Kapolri lebih selektif dalam menyikapi dan menerima pelaporan seperti itu. Pasal-pasal yang multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati,” sambungnya.

Pada utas berikutnya, Jokowi mengingatkan lagi semangat awal pembentukan UU ITE yang kemudian disahkan pada 2008 lalu terjadi perubahan pada 2016 silam.

“Semangat awal UU ITE adalah untuk menjaga agar ruang digital Indonesia bersih, sehat, beretika, dan produktif. Kalau implementasinya menimbulkan rasa ketidakadilan, maka UU ini perlu direvisi. Hapus pasal-pasal karet yang multitafsir, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak,” tegasnya.

Sebelumnya, Jokowi memang membuka peluang soal revisi UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) itu dalam Rapim TNI Polri, Senin (15/2).

Dia berencana untuk menghapus pasal-pasal karet dalam payung hukum tersebut. Terlebih, jika aturan itu tidak menimbulkan rasa keadilan di tengah masyarakat.

Seiring pernyataan Jokowi, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam konferensi pers usai Rapim itu mengakui bahwa pasal-pasal dalam UU ITE berpotensi dipakai untuk mengkriminalisasi.

“Dalam rangka untuk menjaga agar penggunaan pasal-pasal yang dianggap pasal karet di dalam UU ITE yang ini tentunya berpotensi untuk kemudian digunakan untuk melaporkan atau saling lapor atau lebih dikenal dengan istilah mengkriminalisasikan dengan UU ITE ini, bisa ditekan dan dikendalikan,” kata Listyo.

Oleh karena itu, dia mengaku bakal memerintahkan jajarannya untuk lebih selektif menerapkan pasal dalam UU ITE tersebut dalam proses penegakan hukum. Ia menjanjikan, polisi bakal lebih mengedepankan langkah edukasi dan persuasi.

Kemudian, pada Senin malam, Menko Polhukam Mahfud MD lewat akun media sosial Twitter miliknya, @mohmahfudmd, menyatakan pemerintah akan mendiskusikan inisiatif revisi UU ITE.

Sebagai informasi, UU ITE dalam beberapa waktu terakhir juga menjadi sorotan lantaran dinilai bisa menjerat mereka yang lantang mengkritik pemerintah, setelah Jokowi mengumbar meminta kritik masyarakat pada awal pekan lalu.

Imbas dari pernyataan tersebut, publik pun meresponsnya berkaca pada kiprah para pengkritik yang senantiasa berhadapan dengan ancaman risiko pendengung (buzzer) hingga pidana di antaranya via KUHP dan UU ITE.

Kritik juga salah satunya datang dari ekonom yang juga kader PDIP Kwik Kian Gie, mantan Wapres Jusuf Kalla, hingga koalisi aktivis masyarakat sipil. Terkait beleid ini sendiri, di Indonesia pula telah terbentuk komunitas yang menamakan diri mereka Paguyuban Korban UU ITE (Paku ITE).

(cnn/nas)

Share :

Baca Juga

Sejumlah Polisi memberhentikan pengendara motor saat Operasi Zebra Jaya 2019 di Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (28/10/2019). Foto: ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah

NASIONAL

Operasi Zebra Dimulai, 5 Jenis Pelanggaran Ini Jadi Prioritas
Petugas di TPS memakai masker dan face shield serta sarung tangan saat mengangkat kotak suara dalam simulasi pemungutan suara di Gedung KPU. Foto/Media Indonesia

NASIONAL

Tahapan Pilkada Serentak 2024 Dimulai 2023
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. Foto/Ist

NASIONAL

Menaker Pastikan BLT Pekerja Tahap Empat Cair Pekan Ini
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (kiri). Foto/Antara

NASIONAL

DKI Akan Buka Sekolah Tatap Muka Mulai dari Kampus
Wali Kota Jakarta Selatan, Marullah Matali. Foto/Pemprov DKI Jakarta

NASIONAL

Wali Kota Jaksel Marullah Matali Terpilih Jadi Sekda DKI
Presiden Jokowi tinjau lokasi terdampak bencana di Kalimantan Selatan. Foto/Setneg

NASIONAL

Tiba di Kalsel, Jokowi Langsung Tinjau Korban Banjir
BBM premium. Foto/Ist

NASIONAL

Rakyat Masih Butuh BBM Murah
Ilustrasi tilang. Istimewa

NASIONAL

1.763 Pengendara Kena Tilang di Hari Pertama Operasi Patuh Jaya