Home / EKONOMI

Jumat, 15 Januari 2021 - 18:01 WIB

Jokowi Sebut 1.191 Tender Senilai Rp146 T Rampung

Presiden RI Joko Widodo. Foto/BPMI Setpres

Presiden RI Joko Widodo. Foto/BPMI Setpres

JAKARTA, BERITANUSA.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan Kementerian PUPR telah menyelesaikan proses tender atau seleksi dini sebanyak 1.191 paket sejak Oktober 2020 hingga 15 Januari 2021. Nilai dari paket-paket tersebut sebesar Rp14,6 triliun.

Jokowi menjelaskan proses tender yang dilakukan sejak Oktober 2020 hingga 14 Januari 2021 sebanyak 209 paket senilai Rp2,1 triliun. Kemudian, hari ini ada penandatanganan kontrak tender sebanyak 982 paket dengan nilai Rp12,5 triliun.

“Saya menerima laporan sampai 15 Januari 2021 ada 209 paket senilai Rp2,1 triliun dan 982 paket senilai Rp12,5 triliun telah selesai tender dan siap ditandatangani hari ini,” ucap Jokowi dalam Penandatanganan Kontrak Paket Tender/Seleksi Dini Kementerian PUPR TA 2021, Jumat (15/1).

Meski sudah ada ribuan paket yang selesai tender, tapi Jokowi menyebut masih banyak paket kegiatan infrastruktur yang belum dilakukan proses tender. Untuk itu, ia meminta Kementerian PUPR mempercepat proses tender untuk semua paket.

BACA JUGA:  Bendungan Manikin NTT Ditargetkan Kelar Akhir 2022

“Jadi kuartal I 2021 semua paket sudah ditenderkan, sudah ditandatangan kontraknya. Ini penting dalam rangka menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Jokowi.

Kepala negara juga mengingatkan kepada seluruh jajaran Kementerian PUPR untuk bekerja lebih cepat pada awal tahun ini. Pasalnya, situasi sekarang masih krisis akibat pandemi covid-19.

“Semangatnya harus berbeda, auranya harus berbeda, harus pindah ke channel extraordinary dengan bekerja lebih cepat untuk bisa berikan daya ungkit ekonomi ke pertumbuhan ekonomi,” tutur Jokowi.

Ia berharap sektor konstruksi akan kembali bergeliat jika Kementerian PUPR bekerja lebih cepat. Jika sektor konstruksi pulih, maka dampaknya positif untuk pertumbuhan ekonomi.

“Kami berharap kuartal IV 2020 dan kuartal I 2021 pertumbuhan ekonomi negara mengalami rebound, pemulihan kembali. Kuncinya kecepatan dalam bekerja apalagi di masa pandemi ini,” jelas Jokowi.

BACA JUGA:  Kehadiran UU Cipta Kerja Dinilai Jadi Malapetaka bagi Ekonomi Indonesia

Kementerian PUPR, kata Jokowi, harus segera mengeksekusi proyek padat karya. Pasalnya, hal itu akan menambah lapangan pekerjaan sehingga bisa meringankan beban masyarakat.

“Tapi meski bekerja cepat, tidak berarti abaikan tata kelola. Tidak boleh. Prosesnya harus benar,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan pihaknya telah menyelesaikan tender atau seleksi dini untuk 3.175 paket sejak Oktober 2020 hingga saat ini. Total nilai dari paket tersebut sebesar Rp38,6 triliun.

Untuk tahap selanjutnya, Kementerian PUPR menargetkan dapat menyelesaikan tender yang sebanyak 1.984 paket dengan nilai Rp24 triliun pada Februari 2021. Kemudian, pemerintah akan menyelesaikan tender sebanyak 1.553 dengan nilai Rp40 triliun pada Maret 2021.

“Sedangkan sisanya akan kami upayakan diselesaikan paling lambat Maret 2021,” pungkas Basuki.

(cnn/eko)

Share :

Baca Juga

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) II Kartika Wirjoatmodjo. Foto/MI

EKONOMI

Bank Himbara Salurkan Rp192,24 T Dana PEN
KPK menilai kisruh bansos terjadi karena kurangnya koordinasi dan lalainya pemda. Foto/Antara

EKONOMI

Rincian Anggaran Bansos Covid 2021
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Ist)

EKONOMI

Menkeu Sampaikan Realisasi APBN 2020 Semester I ke DPR
Menparekraf Wishnutama. Foto/Bisnis

EKONOMI

Pemerintah Segera Kucurkan Rp3,3 Triliun Dana Hibah Pariwisata
Gaji uang Rupiah. Foto/Ist

EKONOMI

BLT Pekerja Termin II Cair
Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto/Pikiran Rakyat

EKONOMI

Pajak Pulsa dan Token Listrik Diklaim Tak Pengaruhi Harga
Presiden Joko Widodo menghadiri dan menyampaikan pidato pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 secara virtual melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat pada Sabtu, 21 November 2020. Foto/BPMI/Setpres

EKONOMI

Jokowi Singgung UU Ciptaker dan Ekonomi Hijau di KTT G20
Menteri Ketengakerjaan Ida Fauziyah. Foto/MI

EKONOMI

BLT Subsidi Gaji Diperpanjang hingga 2021