Home / UMKM

Kamis, 25 Februari 2021 - 18:35 WIB

Jokowi Wajibkan 30 Persen Fasilitas Terminal untuk UMKM

Terminal Bus Baranangsiang Bogor. Foto/Antara

Terminal Bus Baranangsiang Bogor. Foto/Antara

JAKARTA, BERITANUSA.id – Pemerintah mewajibkan pengelola terminal menyediakan tempat untuk kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) minimal 30 persen dari total fasilitas terminal.

Ketentuan ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 30 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Itu merupakan aturan turunan UU Cipta Kerja.

“Untuk memberikan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi usaha kecil dan mikro, pada fasilitas terminal disediakan tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil paling sedikit 30 persen,” tulis penjelasan PP tersebut seperti dikutip, Kamis (25/2).

Dalam Pasal 35, dijelaskan penyedia tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan persyaratan keselamatan dan keamanan.

“Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan tempat usaha untuk kegiatan usaha mikro dan kecil diatur dengan peraturan menteri,” jelas ayat (3) pasal tersebut.

Selain itu, terminal juga diwajibkan memiliki fasilitas penunjang berupa fasilitas penyandang cacat dan ibu hamil atau menyusui, pos kesehatan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, pos polisi, alat pemadam kebakaran, dan fasilitas umum.

Fasilitas umum sebagaimana dimaksud meliputi toilet, rumah makan, fasilitas telekomunikasi, tempat istirahat awak kendaraan, fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan, serta fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang

Kemudian terminal juga wajib memiliki fasilitas kebersihan, dan fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum, fasilitas perdagangan, pertokoan, dan/atau fasilitas penginapan.

“Jumlah dan jenis fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud disesuaikan dengan tipe dan klasifikasi terminal,” bunyi Pasal 34 PP tersebut.

Selain itu, penyelenggara terminal wajib melakukan pemeliharaan yang meliputi kegiatan menjaga keutuhan dan kebersihan, menjaga keutuhan dan kebersihan pelataran terminal serta perawatan rambu, marka, dan papan informasi, merawat saluran air, merawat instalasi listrik dan lampu penerangan, merawat fasilitas telekomunikasi, dan merawat sistem hydrant serta fasilitas dan alat pemadam kebakaran.

Pemeliharaan tersebut juga wajib bekerja sama dengan usaha mikro dan kecil. Sedangkan bentuk pemeliharaan yang wajib dikerjasamakan tersebut berupa pemeliharaan rutin, memfungsikan kembali, penggantian, dan pemeliharaan yang bersifat melengkapi.

“Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan fasilitas terminal diatur dengan peraturan menteri,” pungkas Pasal 42 ayat (5) PP tersebut.

(cnn/eko)

Share :

Baca Juga

Ilustrasi peaku UMKM batik. Foto/MI

EKONOMI

Kemenkop: Penjualan UKM Merosot 23 Persen Selama Pandemi
Menteri Perindustrian Agus Gumiwan. Foto/Ist

UMKM

Menperin: Beli Produk Lokal Adalah Patriotisme Modern
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki saat bersama Menteri Sosial Juliari P Batubara mengunjungi perajin Comring (Comro Singkong Kering) merek Raja Rasa di Desa Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (24/11). Foto/Kemenkop UKM

NASIONAL

Menkop Sebut Penerima Bansos Naik Kelas Jadi Usaha Mikro
Ilustrasi UMKM. Foto/Ist

NASIONAL

RUU Cipta Kerja Segera Disahkan, Ini Dampak Bagi UMKM
Nasabah melakukan transaksi di kantor cabang Pegadaian di Jakarta. Foto/ANTARA

EKONOMI

Ajukan Kredit Tanpa Jaminan Aset Fisik Lewat Pegadaian
Ilustrasi uang Rupiah. Ist

UMKM

BLT UMKM Rp2,4 Juta Cair, Segera Cek SMS dari Bank BRI
Ilustrasi UMKM perikanan. Foto/Ist

UMKM

Perluas Akses Pasar, UMKM Perikanan Mesti Manfaatkan Dunia Digital
Ilustrasi UMKM digital. Foto/Ist

UMKM

Program Pelatihan Digital Kemkominfo Sasar Pelaku UMKM di Wilayah 3T