Home / EKONOMI

Rabu, 7 Oktober 2020 - 13:59 WIB

Kalangan Dunia Usaha Sambut Baik UU Cipta Kerja

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P Roeslani. Foto/Kadin

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P Roeslani. Foto/Kadin

JAKARTA, BERITANUSA.id – Kalangan dunia usaha menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang telah menyepakati pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja untuk menjadi Undang-Undang (UU) melalui Rapat Paripurna yang digelar, Senin lalu.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani mengatakan, UU Cipta Kerja diharapkan dapat mendorong perekonomian dan investasi melalui penciptaan dan perluasan lapangan kerja.

“UU tersebut mampu menjawab dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang menghambat peningkatan investasi dan membuka lapangan kerja, melalui penyederhanaan sistem birokrasi dan perizinan, kemudahan bagi pelaku usaha terutama UMKM, ekosistem investasi yang kondusif, hingga tercipta lapangan kerja yang semakin besar untuk menjawab kebutuhan angkatan kerja yang terus bertambah,” kata Rosan melalui keterangan resminya yang dikutip, Rabu (10/7).

Seperti diketahui sebelumnya, dalam RUU Cipta Kerja telah dilakukan perubahan dan penyederhanaan terhadap 79 UU dan 1.203 Pasal, sampai pada 7 Februari 2020 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan Surat Presiden (surpres) dan draf RUU Cipta Kerja kepada Ketua DPR Puan Maharani. RUU yang disahkan itu mencakup 15 bab dan 174 pasal.

Pandemi Covid-19 berdampak luas tidak hanya pada kesehatan, namun juga pada ekonomi, termasuk penyediaan lapangan kerja. Saat ini banyak yang kehilangan pekerjaan, atau banyak pekerja yang bekerja menjadi paruh waktu.

Dengan banyaknya investasi yang masuk, lapangan pekerjaaan akan semakin terbuka dan meluas. “Kejadian pandemi Covid-19 memberikan dampak kontraksi perekonomian dan dunia usaha yang sangat signifikan, RUU Cipta Kerja menjadi penting dan diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui program pemulihan dan transformasi ekonomi,” kata Rosan.

Menurut dia, dengan adanya dinamika perubahan ekonomi global memerlukan respon cepat dan tepat. Tanpa reformasi struktural, pertumbuhan ekonomi akan tetap melambat.

“Penciptaan lapangan kerja harus dilakukan, yakni dengan mendorong peningkatan investasi sebesar 6,6 hingga 7 persen untuk membangun usaha baru atau mengembangkan usaha eksisting, yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan konsumsi di kisaran 5,4 hingga 5,6 persen,” ujar Rosan.

Ia juga menilai, pengesahan UU itu dapat mendukung program pemberdayaan UMKM dan Koperasi agar peningkatan kontribusi UMKM terhadap PDB menjadi 65 persen dan peningkatan kontribusi Koperasi terhadap PDB menjadi 5,5 persen.

Menurutnya, apabila UU Cipta Kerja dilakukan maka akan meningkatkan daya saing Indonesia dan mendorong investasi masuk sehingga akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat yang akhirnya akan mempercepat pemulihan perekonomian nasional.

(kdn/pst)

Share :

Baca Juga

Ilustrasi mata uang Dollar AS dan Rupiah. Foto/Ist

EKONOMI

Bank Dunia: RI Masuk 10 Negara Pengutang Terbesar
Ilustrasi--Pedagan pakaian di Tanah Abang, Jakarta. Foto/Media Indonesia

EKONOMI

Jenis Usaha yang Berhak Terima BLT UMKM Rp3,5 Juta
Fraksi Partai Demokrat dan Menkeu Sri Mulyani. Foto: Azka/Man

EKONOMI

Capaian Indikator Makro APBN 2019 Meleset dari Target
Ilustrasi--UMKM. Foto/Antara

EKONOMI

Penyaluran BLT UMKM Via BRI Tutup Akhir Januari
Ilustrasi--Transaksi digital. Foto/MI

EKONOMI

BI: Transaksi Digital Banking Tembus Rp2.774 T
Menkop UKM Teten Masduki. Ist

EKONOMI

Rencana Perpanjangan BLT UMKM Rp2,4 Juta
Maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Foto/Antara

EKONOMI

Garuda Buka Layanan Tes Swab Khusus Penumpang
Ilustrasi token listrik gratis PLN. Foto/Ist

EKONOMI

Penggunaan Listrik yang Dapat Stimulus Akan Dibatasi