Home / NASIONAL

Selasa, 12 Januari 2021 - 11:44 WIB

Karyawan Diminta Lapor Bila Kantor Tak Patuhi WFH 75 Persen

Foto udara kendaraan menuju Jakarta di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Foto/MI

Foto udara kendaraan menuju Jakarta di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Foto/MI

JAKARTA, BERITANUSA.id – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Arifin meminta karyawan berani melaporkan perusahaan atau kantor tempatnya bekerja apabila melanggar ketentuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ke Pemprov DKI Jakarta.

Diketahui, salah satu ketentuan dalam PSBB DKI adalah pembatasan kapasitas karyawan yang bekerja di kantor atau WFO sebanyak 25 persen.

“Kami dorong laporkan kantornya bila tidak patuh. Yang sudah ditetapkan di luar sektor esensial harus 25 persen, esensial boleh 100 persen,” cetusnya, kepada wartawan, Senin (11/1).

Diketahui, sejumlah ruas jalan utama di DKI terpantau macet di hari pertama PSBB ketat. Diduga, para pegawai masih banyak yang berangkat kerja meski ada ketentuan pembatasan kapasitas orang di kantor.

Arifin mengakui sejak awal sudah melakukan pengawasan secara maksimal. Untuk pelaksanaan PSBB kali ini, pihaknya bakal menerjukan hampir 2 ribu petugas.

“PSBB, yang ditugaskan dari kami hampir 2 ribu personel,” ujar dia.

Pengawasan yang dilakukan Satpol PP di antaranya terkait penggunaan masker, pengawasan tempat dan fasilitas umum seperti restoran, pusat perbelanjaan, hingga perkantoran.

Tidak hanya itu, Arifin juga mengatakan bahwa Satpol PP bersama TNI-Polri tetap akan melakukan patroli rutin selama PSBB ketat kali ini.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pun meminta warga melaporkan pelanggaran PSBB, termasuk dalam hal perkantoran.

“Kami minta seluruh warga, atau warga mana saja yang melihat di wilayah DKI Jakarta yang melanggar peraturan, umpamanya perkantoran melebihi 25 persen, atau di tempat lain yang memang dibatasi, laporkan cukup dengan foto, video, kami akan tindak,” kata Riza di Balai Kota, Senin (11/1).

Menurut dia, laporan warga dibutuhkan lantaran aparat yang mengawasi pergerakan masyarakat di Jakarta sangat terbatas. Oleh sebab itu, Politikus Partai Gerindra itu berharap pada PSBB kali ini, laporan warga terhadap pelanggaran PSBB meningkat.

“Sekali lagi kami tunggu nih, kami ingin sekali laporan masyarakat meningkat, kalau memang bentul ada yang melanggar kami akan tindak, ” ujar Riza.

Ia melanjutkan, warga dapat melaporkan pelanggaran tersebut melalui aplikasi Jaki atau melalui website Pemprov DKI Jakarta.

“Jadi kalau kita semua menjadi mata dari kepentingan masyarakat Jakarta, tentu tidak ada lagi warga Jakarta yang coba-coba melanggar,” paparnya.

(cnn/nas)

Share :

Baca Juga

Ilustrasi orang pakai masker. Foto/Ist

NASIONAL

NTT-Papua Sumbang Zona Hijau Covid-19 Terbanyak
Ilustrasi vaksin. Foto/Pixabay

NASIONAL

Kemenkes Belum Putuskan Vaksin Merah Putih Mandiri atau Gratis
Suasana DKI Jakarta. Ist

NASIONAL

Pemprov DKI Siapkan Tujuh Lokasi Premium untuk UKM
Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Foto: Istimewa

NASIONAL

Gugus Tugas Covid-19 Ganti Nama Jadi Satgas
Ilustrasi--Pemprov DKI Jakarta belum memutuskan aturan baru pasca pembatalan peraturan Gubernur Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Sepeda Motor. Foto/MI

NASIONAL

Volume Kendaraan Bermotor di DKI Turun 4 Persen
Kapolri Idham Aziz. Foto/Antara

NASIONAL

Kompolnas Pegang Data Calon Kapolri Gantikan Idham Aziz
Komisaris Jenderal Agus Andrianto bakal dilantik sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) yang baru di Rupatama Mabes Polri pada hari ini, Rabu (24/2). Foto/Istimewa

NASIONAL

Komjen Agus Andrianto Dilantik Jadi Kabareskrim Hari Ini
Ilustrasi BPJS Ketenagakerjaan. Foto/Antara

NASIONAL

Kasus BPJS Ketenagakerjaan Diduga Terkait Dana Investasi