Home / NASIONAL

Kamis, 4 Maret 2021 - 23:08 WIB

Kasus Suap red Notice, Djoko Tjandra Dituntut 4 Tahun Penjara

Joko S Tjandra (oranye). Foto/MI

Joko S Tjandra (oranye). Foto/MI

JAKARTA, BERITANUSA.id – Pengusaha Djoko Soegiarto Tjandra dituntut empat tahun penjara dan denda Rp100 juta subsidair enam bulan kurungan. Djoko dianggap terbukti menyuap dua jenderal polisi terkait penghapusan namanya dari daftar pencarian orang (DPO).

“Menyatakan terdakwa Djoko Soegiarto Tjandra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi,” kata jaksa penuntut umum Junaidi saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (4/3).

Djoko melalui rekannya Tommy Sumardi memberikan uang kepada eks Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadivhubinter) Polri, Irjen Napoleon Bonaparte, sebanyak Sin$200 ribu dan US$370 ribu.

Ia juga memberikan uang sebesar US$100 ribu kepada eks Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Prasetijo Utomo.

Upaya tersebut dimaksudkan agar Djoko nantinya bisa masuk ke wilayah Indonesia secara sah dan tidak ditangkap oleh aparat penegak hukum lantaran berstatus buronan. Ia berencana mendaftar Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang menghukumnya dengan pidana 2 tahun penjara atas korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali.

Selain itu, Djoko juga menyuap eks Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi 2 pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung, Pinangki Sirna Malasari, untuk pengurusan fatwa MA.

Fatwa itu dimaksudkan agar meloloskan Djoko dari hukuman MA dalam kasus korupsi hak tagih Bank Bali.

Djoko menyuap Pinangki dengan uang sebesar US$500 ribu. Jaksa menerangkan uang itu merupakan fee dari jumlah US$1 juta yang dijanjikan Djoko. Uang itu diterima Pinangki melalui perantara yang merupakan kerabatnya sekaligus politikus Partai NasDem, Andi Irfan Jaya.

Jaksa menyatakan bahwa Djoko juga terbukti melakukan pemufakatan jahat dengan Pinangki dan Andi Irfan Jaya dalam pengurusan fatwa MA. Jaksa berujar mereka menjanjikan uang US$10 juta kepada pejabat di Kejaksaan Agung dan MA.

Djoko dinilai terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu pertama.

Kemudian ia juga dinilai terbukti melanggar Pasal 15 Jo Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(cnn/nas)

Share :

Baca Juga

Prajurit TNI. Foto/Antara

NASIONAL

10 Ribu Prajurit TNI Siap untuk Suntik Vaksin Covid
Kantor KPK. Foto/Tirto

NASIONAL

14 Tahanan KPK Positif Covid-19
Kejagung melakukan gelar perkara atau ekspose terkait penanganan kasus suap yang menjerat Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Ist

NASIONAL

Kejagung Gelar Perkara Jaksa Pinangki
Ketimpangan sosial di ibu kota Jakarta. Foto/Ist

NASIONAL

Pemulihan Ekonomi Harus Prioritaskan Masyarakat Menengah Bawah
Kebakaran Pasar Cempaka Putih. Foto/Detik

NASIONAL

Pedagang Pasar Cempaka Putih Bakal Dapat Keringanan Pinjaman
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Foto/MI

NASIONAL

Kinerja KPK Era Firli Bahuri Lebih Baik
Rumah susun di DKI Jakarta. Foto Ilustrasi/Ist

NASIONAL

Pemprov DKI Dukung Himperra Wujudkan Hunian Layak Bagi Warga
Aksi demonstrasi mahasiswa dan buruh tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja berujung pada pengrusakan fasilitas publik di DKI Jakarta. Foto/Pikiran Rakyat

NASIONAL

Demo Tolak Omnibus Law Berujung Ricuh, DKI Rugi Miliaran Rupiah