OPINI :
Penulis : TOPAD
Terinspirasi dengan acara ritual Kendi Nusantara yang digelar Jokowi dan para Gubernur di Titik Nol IKN, tulisan ini akan menekankan beberapa hal penting sebagai proses utama untuk menuju Indonesia Maju, keluar dari permasalahan yang telah membelenggu bangsa ini, sehingga pada waktunya setelah diraih kemajuan tersebut, maka bangsa ini akan lebih layak dan siap untuk bersolek, mempercantik penampilan, sebut saja salah satunya acara ritual Kendi Nusantara yang digelar Jokowi dan para Gubernur di Titik Nol IKN.
Untuk membedakan ruang dan waktu antara program IKN dengan tulisan ini, penulis menggantikan kata di menjadi ke pada titik nol IKN, sehingga judul tulisan ini berbunyi “KE TITIK NOL”.
Beberapa hal yang berbeda dari tujuan dan waktu acara ritual Kendi Nusantara yang digelar Jokowi dan para Gubernur di Titik Nol IKN tersebut, adalah penekanan atas poin yang perlu didahulukan untuk dibangun dan diperbaharui terlebih dahulu, yaitu sistem ketatanegaraan yang efektif dan efisien, bukan pada hanya aturan yang tertulis saja, namun jauh lebih penting adalah pelaksanaan yang benar-benar dilakukan sepenuhnya (fully implemented), sehingga apa yang tertulis dan apa yang dilaksanakan tidak berbeda dan proses untuk meraih kondisi tersebut disebut ke titik nol.
Menjelang tahun 2024, dimana akan terjadi pergantian estafet kepemimpinan negara RI, jauh-jauh hari sudah menjadi pusat perhatian dari banyak pihak, dan mungkin saja akan menjadi salah satu masa tersulit dari perjalanan bangsa ini.
Dihadapkan dengan situasi perekonomian yang sangat sulit saat ini, ancaman wabah pandemi yang mungkin saja akan berkepanjangan, ancaman dunia luar berupa potensi PD 3, intervensi dan pengaruh.
Belum lagi efektifitas dan efisiensi sistem ketatanegaraan yang masih kurang mumpuni merespon segala permasalahan yang muncul, kesiapan sistem IT yang kurang memadai dalam era digitalisasi yang sangat berkembang pesat, mental rakyatnya yang terlihat mengalami kemerosotan, potensi disintegrasi yang semakin mengkawatirkan.
Ditengah situasi dan kondisi demikian, kekuatan politik di negeri ini yang disebut Prof. Jimmy, ahli tata negara, menjadi kerajaan, memiliki catatan tersendiri dalam perannya dan terlihat sibuk memperkuat posisi masing-masing, menonjolkan ego seolah dirinya atau kelompoknya yang paling bisa sendiri-sendiri tanpa merperhitungkan peran yang lain, padahal dengan setumpuk permasalahan yang belum terselesaikan tersebut, seharusnya semua bersatu untuk gotong-royong, membina kebersamaan dengan melepas ego masing-masing, sebagaimana yang sudah dipraktekkan dan diwariskan oleh para pendiri dan leluhur bangsa ini, untuk keluar dari permasalan sulit yang menimpa pada zamannya masing-masing.
Retorika dari banyak pihak yang mempersiapkan dirinya dan juga penyokongnya terdengar menjanjikan akan membawa perubahan yang lebih baik, bahkan upaya memoles diripun dilakoni, yang kemudian memunculkan ujaran-ujaran yang kurang produktif di publik, saling tuding melakukan pencitraan.
Proses pemunculan tokoh-tokoh yang berpotensi untuk memegang estafet kepimpinan berikutnya, menjadi tidak sehat, rakyat malah dibuat bingung dan hopeless, karena informasi kinerja dan kapabilitas ke publik dari calon-calon pimpinan masa depan tersebut terlalu banyak pro dan kontra yang harus diserap masyarakat.
Padahal keberhasilan seorang pemimpin tidak terlepas dari dukungan penuh dan kepercayaan masyarakatnya, kalaupun tidak bisa bulat, ya paling tidak mayoritas, dengan catatan real atas penilaan masyarakat sendiri, bukan karena ada unsur pencitraan dan interversi.
Model kepemimpinan di negara RI ini masih berorientasi dengan figur, sebagaimana dengan sebutan kerajaan tersebut.
Sistem ketatanegaraan yang efektif dan efisien, sebagaimana yang sudah dimiliki oleh negara lain, yang seharuskan diutamakan, belum terbangun dengan baik, belum cukup andal merespon dan membawa bangsa ini keluar dari permasalahan yang semakin beragam dan menumpuk.
Beban pemerintah yang sebelumnya, pemerintah yang sedang dan pemerintah yang akan menggantikan estafet kepimimpinan berikutnya, cukup berat dan rumit dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sudah sangat menumpuk. Memusatkan seluruh permasalahan yang ada ke pundak seorang presiden, bukan pilihan yang yang cerdas, karena bentukan sistem ketatanegaraan yang berjalan saat ini apalagi dengan implementasi sesungguhnya di lapangan masih sering berbeda dengan yang tertulis atau istilah not fully implemented.
Seorang presiden tidak akan mudah dan leluasa untuk menjalankan sepenuhnya segala kuasa presiden yang melekat pada dirinya, karena ada masalah independensi yang semakin membahayakan dari para pembantunya dan lembaga-lembaga kenegaraan lainnya.
Adanya masalah independensi ini mungkin sudah disadari dapat memperlambat efektivitas jalannya pemerintahan, namun karena faktor kekuatan politik yang ada, seolah tergiring untuk tetap mempertahankannya, karena masih belum berani melepas atau mengiklaskan agar semua petinggi di negeri ini benar-benar terpilih secara fair dan professional, bebas secara professional menjalankan tugas dan wewenangnya secara penuh tanpa ada pengaruh dan intervensi.
Dalam memilih dan menempatkan pejabat penting, sudah menjadi rahasia umum, sering terlihat seolah mengedepankan oknum bukan semata atas prestasi dan kompetensi atau dengan sebutan the right man on the right place, namun terindikasi adanya faktor lain yang kadarnya bisa lebih besar, yaitu atas anjuran, pengaruh atau intervensi dari kekuatan politik penyokongnya.
Tujuannya jelas, terindikasi dengan adanya rencana tersembunyi agar kepentingan si peyokong terjaga dengan aman.
Ketika kepentingan terbentur dengan masalah atau kekuatan lainnya, maka akan ada daya tawar yang kuat (bargaening) untuk saling menghormati dan menghargai kepentingan masing-masing.
Bila hal demikian terus berlangsung, harapan akan adanya kemajuan untuk rakyat banyak hanya tinggal harapan yang tak kunjung tiba. Masyarakat luas yang tidak punya pengaruh atau terhubung dengan kekuatan politik dan kekuasaan, hanya akan menjadi pelengkap penderita, menjadi penonton di negerinya sendiri.
Kemudahan dan kesejahteraan hanya akan berpusat pada segelintir orang yang berada di pusaran pemegang kekuatan politik dan kekuasaan di negeri ini.
Hal demikian juga akan membawa dampak buruk terhadap rakyatnya, menunjukkan sikap apatis sebagai bentuk protes dari rakyatnya, tingkat kepedulian rakyat banyak dan rasa memiliki terhadap negeri ini luntur, karena merasa tidak adanya keadilan dan kesetaraan.
Hal demikian ini tentu akan sangat memberatkan pemerintah, tidak terkecuali pada pemerintahan periode berikutnya. Program-program dan kebijakan yang ditujukan ke rakyatnya akan kurang maksimal, karena sambutan, tingkat kepedulian dan rasa memiliki dari rakyatnya, kadarnya sangat merosot tajam.
Pemborosan akan terus terjadi dan realisasi dari program-program yang dicanangkan tidak akan sesuai dengan harapan, dan hal demikian bisa terjadi dalam semua bidang, yang pada akhirnya kemajuan yang diharapkan bangsa ini akan lamban atau sama sekali tidak terwujud.
Pemilu 2024
Masih 2 tahun kedepan dari sekarang, namun sudah terlihat banyak pihak yang berkemauan untuk memegang estafet kepemimpinan berikutnya kasak kusuk, terlalu dini sudah menyita waktu dan pikirannya untuk mempersiapkan diri, padahal masih banyak tugas penting yang harus diselesaikan atas amanah yang digegamnya saat ini.
Bila yang melekat dipikirannya hanya untuk merebut kepemimpinan berikutnya demi kekuasaan, tanpa ada kemauan (political will) dan keberanian untuk merombak secara total atas hal-hal yang keliru yang menimbulkan masalah selama ini, maka bersiaplah untuk merasakan kepahitan yang sama atau bahkan bisa meningkat dari yang sudah dirakan saat ini.
Kekhawatiran dimaksud sangat beralasan dengan prilaku-prilaku yang dipertontonkan beberapa elite negeri ini.
Bukannya fokus mencari solusi dan melaksanakan solusi yang diperlukan untuk memperbaiki masalah mendasar bangsa ini yang sudah banyak disampaikan oleh para pakar, malah ada pihak yang berupaya untuk menunda pemilu 2024 dengan alasan masih sibuk mengendalikan pandemi dan issue biaya penyelenggaran pemilu.
Alasan demikian tentu akan terlihat adanya inkonsistensi, karena kalau alasan sibuk dengan pandemi dan issue biaya, kenapa program IKN dilaksanakan, sedangkan pemilu diusulkan untuk ditunda ?
Hal tersebut hanya menunda masalah, yang toh juga harus dilaksanakan nantinya, dengan hanya menggeser waktu. Itupun belum tentu menjadi solusi, bisa jadi penundaan tersebut menjadi pilihan buruk, karena akan membiarkan masalah yang ada akan semakin beranak pinak.
Bila menginginkan demikian, mungkin masyarakat akan lebih mudah mencerna, apabila IKN ditunda, kemudian Pemilu 2024 diusulkan ditunda dengan alasan issue biaya dan kondisi saat ini yang sedang fokus menanggulangi penyebaran covid.
Kebiasaan bangsa ini yang masih terpusat mengandalkan figur dimaksud, belum pada tahap mengandalkan pembangunan sistim yang efektif dan efisien, menjadi salah satu kendala besar bangsa ini, berlaku untuk siapapun itu presidennya, saat ini atau pada kepemimpinan berikutnya, tanpa terkecuali.
Berkaca dengan pengalaman negara-negara yang sudah maju, kemajuan yang mereka raih bukan semata karena faktor pimpinan pemerintahan semata, namun buah dari sistem ketatanegaraan yang mereka sudah bangun selama ini sudah apik, tingkat ketaatan (compliance) dari rakyatnya sudah terbangun dan terbentuk, sudah membudaya.
Menghadapi pemilu 2024 akan menjadi ujian berat bagi bangsa ini.
Ketika terlihat belum siap untuk mengestafetkan kepemimpinan berikutnya, ada upaya untuk memperpanjang masa jabatan. Tentu akan terbentur dengan konstitusi, yang hanya memperbolehkan 2 kali.
Bila dipaksakan, dengan menunda, belum tentu akan lebih baik, karena toh juga harus dilakukan nanti, malah akan melahirkan masalah baru, timbul presenden buruk yang membuka peluang bagi pemegang estafet kepemimpinan berikutnya, untuk melakukan pelanggaran yang sama.
Membiarkan pelaksanaan pemilu 2024 tetap berlangsung, bukan tanpa resiko, dimana kandidat yang muncul saat ini, masih terlalu banyak pihak yang meragukan, dianggap belum terlalu mumpuni menyelesaikan masalah berat bangsa ini.
Gaungnya kebayakan masih seputar media sosial, itupun ada dugaan datangnya dari jasa buzzer bayaran, agar terlihat populer dan berkemampuan. Bila demikian adanya, wajar bila ada keraguan masyarakat bahwa pada penggatian kepemimpinan 2024, bukan akan lebih baik, malah akan sebaliknya. Kondisi demikian seharusnya tidak pula dimanfaatkan oleh para petualang politik untuk menjadi peluang mempertahankan kekuasaannya, agar tidak berganti di tahun 2024, karena bisa memunculkan masalah baru yang oleh pakar tata negara dari UGM, Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M, menyebut pihak yang mendukung hal tersebut adalah “Teroris Konstitusi”.
Saran dan Kesimpulan
Penulis mengajak semua pihak untuk secara jernih menilai situasi dan kondisi bangsa ini, dan menempatkan kepentingan rakyat banyak sebagai prioritas utama, ikhlas dan tulus mengesampingkan ego pribadi dan kelompoknya.
Semua pihak, siapapun itu untuk dapat melupakan dulu pemilu 2024. Gunakan waktu 2 tahun ini untuk menyelesaikan masalah dan membenahi kekeliruan-kekeliruan yang terjadi, agar siapun nanti yang terpilih memimpin negeri, mampu menjalankan fungsinya dengan baik dan lebih optimal, karena telah didukung oleh sistem ketatanegaraan yang sudah mengalami pembaharuan ke arah yang lebih baik.
Dikatakan baik apabila semua kebijakan dan peraturan dapat dipastikan sudah mengacu ke ideologi bangsa ini, Pancasila.
Pastikan semua ke titik nol, artinya tidak terdapat adanya penyimpangan antara kebijakan dan peraturan yang ada maupun yang perlu diperbaiki atau disempurnakan dengan Pancasila.
Berlaku untuk semua pihak, untuk semua lembaga tanpa terkecuali, mulai dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi.
Kemudian mulailah membiasakan, agar semua kebijakan dan peraturan yang sudah dikembalikan ke titik nol tersebut, benar-benar diimplementasikan seutuhnya, sepenuhnya tanpa ada toleransi penyimpangan sedikitpun, toleransi ke titik nol.
Lakukan sesegera mungkin, dan mulai dengan segera, karena berlalunya waktu tanpa dimulai, maka waktu tersebut akan diisi oleh kemunculan masalah-masalah baru, menambah masalah lama yang belum terselesaikan, dan tentu yang pada akhirnya akan menjadi bom waktu, meledak memporak-porandakan pencapaian yang sudah ada, karena sudah over dosis, meluap tak mampu lagi mengendalikan.
Bila hal tersebut terjadi, maka pencapaian selama ini, bisa terjadi akan kembali ke titik nol.
Seumpamanya, Gusti Tuhan Allah, mengutus beberapa maikatnya turun ke bumi untuk menyampaikan pilihan tersebut, apakah bangsa ini memilih mengembalikan semua sistem ketatanegaraan, sepenuhnya berdasar Pancasila tanpa ada penyimpangan, atau penyimpangan ke titik nol, demikian juga implementasinya harus benar-benar di implementasikan sepenuhnya, tanpa terkecuali, tidak ada yang tidak dilakukan, menuju ke titik nol.
Atau apakah mau dibiarkan begitu saja, kebiasaan apa yang sudah berjalan saat ini tetap berlangsung begitu saja, tanpa perlu ada koreksi dan pembaharuan, menunggu waktu seperti apa jadinya nanti, apakah nanti pada akhirnya akan ke titik nol, lihat nanti aja, seandainyapun akan terjadi, dianggap sebagai resiko yang wajar saja, buah dari perbuatan.
Singkatkatnya, pilihannya adalah pembaharuan, mampu menekan ke titik nol atas penyimpangan-penyimpangan, kesalahan-kesalahan dan kelemahan-kelemahan bangsa ini, atau menunggu bom waktu hancur menuju ke titik nol ?
Silakan memilih sesegera mungkin, karena mailaikat yang diutus tidak bisa menunggu lama, sudah ditunggui oleh Gusti Tuhan Allah yang mengutus mereka.
Semoga bermanfaat untuk menjadi bahan. renungan bagi bangsa ini.
