Home / EKONOMI

Kamis, 8 Oktober 2020 - 10:21 WIB

Kehadiran UU Cipta Kerja Dinilai Jadi Malapetaka bagi Ekonomi Indonesia

Ilustrasi perkantoran. Foto/Ist

Ilustrasi perkantoran. Foto/Ist

JAKARTA, BERITANUSA.id – Kehadiran Omnibus Law Undang-undang (UU) Cipta Kerja dinilai akan menjadi bumerang bagi ekonomi Indonesia. Hal itu mengingat adanya sejumlah pasal yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat, terutama para buruh.

“Alih-alih mendapatkan investor dan kemudian akan membuka banyak lapangan kerja, UU ini bisa hadirkan malapetaka ekonomi bagi Indonesia dalam jangka panjang,” kata anggota badan anggaran DPR RI Sukamta, Kamis (8/10).

Menurut Sukamta, banyaknya pasal-pasal kontroversi dalam ekUU Cipta Kerja diyakini akan menjadi eksploitasi besar-besaran oleh perusahaan asing terhadap Indonesia.

Sukamta mengatakan, kebijakan dalam pembentukan UU Cipta Kerja seakan ingin mengulang persoalan yang pernah terjadi pada era Orde Baru (Orba). Pada saat itu, Presiden Soeharto membuka pintu selebar-lebarnya bagi perusahaan asing untuk berinvestasi di tanah air.

“Ini kan seperti mengulang kebijakan ekonomi pada awal Orba yang memberi karpet merah kepada berbagai perusahaan asing untuk berinvestasi di Indonesia. Sesaat Indonesia saat itu menikmati devisa, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan banyak lapangan kerja,” ujar dia.

Akan tetapi, tambah Sukamta, akibat kebijakan masa lalu itu, seluruh pertambangan dikuasai dan dieksploitasi pihak asing. Menurutnya, UU Cipta Kerja ini akan menjadi sangat buruk dari yang sebelumnya pernah terjadi pada masa Orba.

“Berbagai industri besar menjadi milik asing. Rakyat Indonesia hanya kebagian menjadi buruh dan kuli di negeri sendiri. Saat ini kemungkinan bisa lebih buruk dengan UU OBL Cipta Kerja ini, karena buruh kita menjadi berpeluang lebih dieksploitasi,” imbuhnya.

Anggota Komisi I DPR RI ini berpandangan, situasi geopolitik ekonomi terutama adu pengaruh dalam eprang dagang Cina dan Amerika Serikat (AS) akan semakin menyulitkan Indonesia jika tidak melakukan pembenahan sistemik terhadap kelemahan fundamental ekonomi yang ada.

“Nilai impor setiap tahun lebih besar dari ekspor, ini kan jelas tanda fundamental ekonomi Indonesia lemah. Keberadaan Omnibus Law Cipta Kerja bisa jadi malah membuat pengusaha lokal, petani dan nelayan semakin terjepit hadapi serbuan pengusaha asing dan produk impor,” ujar Sukamta.

“Mestinya pemerintah perkuat dulu ekonomi Indonesia dari hulu ke hilir dengan kebijakan yang memudahkan pengusaha lokal,” tandasnya.

(heq/tir/to)

Share :

Baca Juga

ilustrasi -- Pekerja mengerjakan proyek pembangunan rumah bersubsidi. Foto/Antara

EKONOMI

PUPR Gelontorkan Rp21 T Bantu Warga Miskin Miliki Rumah
Uji coba GeNose di Stasiun Pasar Senen. Foto/Dok Kemenhub

EKONOMI

8 Stasiun Kereta Api Sediakan Layanan Tes GeNose
Pekerja di DKI Jakarta. Foto/Ayo Jakarta

EKONOMI

Subsidi Gaji Telah Disalurkan kepada 11,9 Juta Pekerja
Tol Jakarta-Cikampek. Foto/MI/Ramdani

EKONOMI

Tol Antasari-Brigif Berlakukan Tarif Baru Mulai Hari Ini
Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto/Pikiran Rakyat

EKONOMI

Sri Mulyani Klaim 8 Juta Masyarakat Desa Dapat BLT
Aplikasi Bank BRI. Foto/Ist

EKONOMI

Cara Mudah Cek Penerima BLT UMKM Melalui Online
Kendaraan mobil dan motor di DKI Jakarta. Foto/Kompas

EKONOMI

Mulai 1 Oktober, DP Mobil dan Motor Jenis Ini Bisa 0 Persen
Ilustrasi stimulus uang Rupiah. Ist

EKONOMI

Realisasi Stimulus UMKM Capai 36,6 Persen