Home / NASIONAL

Kamis, 7 Januari 2021 - 14:29 WIB

Kemenko Polhukam Akui Banyak Konflik Agraria Selama 2020

Aksi petani tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja di Gedung DPR RI, Jakarta (16/7/2020). Foto/Konsorsium Pembaruan Agraria

Aksi petani tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja di Gedung DPR RI, Jakarta (16/7/2020). Foto/Konsorsium Pembaruan Agraria

JAKARTA, BERITANUSA.id – Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Sugeng Purnomo mengaku selama kurun waktu 2020 masih menerima banyak laporan konflik agraria dari masyarakat.

Sugeng menerangkan sebanyak 60 persen laporan dan aduan yang diterima berkaitan dengan konflik lahan, baik konflik yang terjadi antarmasyarakat, masyarakat dengan pemodal, atau bahkan masyarakat dengan institusi.

“Kira-kira kalau dipersentasekan itu sekitar 60 persen terkait dengan masalah pertanahan,” kata Sugeng yang mewakili Menko Polhukam Mahfud MD dalam webinar catatan akhir tahun (Catahu) Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Rabu (6/1).

Sugeng mengatakan laporan yang dia terima itu membuktikan meski suasana pandemi covid-19 terjadi sepanjang 2020 kemarin, tetapi tak menutup konflik lahan justru terus terjadi di beberapa wilayah Indonesia.

“Ini sebagai gambaran bahwa memang konflik agraria ini terus terjadi,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Sugeng mengaku setiap mendapat laporan untuk menyelesaikan konflik agraria di masyarakat pihaknya langsung melakukan pemeriksaan berkas di Kementerian ATR-BPN. Ia mengaku tim Kemenko Polhukam tak pernah mendapatkan kesulitan untuk mengakses dokumen pertanahan di kementerian yang dipimpin Sofyan Djalil itu.

“Yang jelas, pada saat ada masalah yang dibawa ke Kemenko Polhukam dan saat masuk ke BPN, kami tidak kesulitan dapat data, saya enggak tahu kalau pihak lain,” kata Sugeng.

Terkait penyelesaian konflik agraria, Sugeng sendiri mengaku tak pernah ingin mengambil opsi ke Pengadilan. Sebisa mungkin dia akan mengarahkan penyelesaian damai untuk kedua belah pihak.

Mengingat kata Sugeng, konflik yang diselesaikan di pengadilan kerap kali memunculkan konflik lain. Misal ekseskusi yang mendatangkan aparat penegak hukum hingga memunculkan konflik fisik.

“Memang sebisa mungkin konflik ini kalau bisa diselesaikan tidak menggunakan sarana pengadilan. Karena saat bicara pengadilan, kita bicara kalah menang, yang kalah sakit hati, yang menang ingin puas dan buru-buru eksekusi,” kata dia.

(cnn/nas)

Share :

Baca Juga

NASIONAL

Soal Pandemi dan Ekonomi, Presiden Jokowi: Ini Saatnya Bertransformasi
Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi menjadi Kapolri usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara hari ini. Foto/Tangkapan Layar Youtube Setpres

NASIONAL

Kapolri Terbitkan Surat Edaran Pedoman Penanganan UU ITE
Petugas kesehatan menyuntikan vaksin kepada relawan saat simulasi uji klinis vaksin covid-19 di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Foto/Antara

NASIONAL

Menhub Usulkan Pramugari hingga Sopir Dapat Prioritas Vaksin
Ilustrasi infrastuktur di Indonesia. (Foto: Ist)

NASIONAL

Optimalkan Pembangunan Infrastruktur Jangkau Sentra Produksi
Kantor DPRD DKI Jakarta. Foto: Istimewa

NASIONAL

Penutupan Kantor DPRD DKI Diperpanjang
Ilustrasi vaksin Covid-19. Ist

NASIONAL

Pengembangan Vaksin Corona Buatan Indonesia Capai 40 Persen
Presiden Joko Widodo saat meninjau fasilitas di RSKI Galang, Kepulauan Riau. Foto/Dok Biro Setpres

NASIONAL

Kapasitas Tempat Tidur Isolasi di DKI Sisa 14 Persen
Maskapai Sriwijaya Air. Foto/Antara

NASIONAL

Pesawat Sriwijaya SJ 182 Dalam Kondisi Laik Terbang