Home / NASIONAL

Rabu, 2 September 2020 - 16:12 WIB

Kemenpan-RB Luncurkan Aplikasi “ASN No Radikal”

Menpan-RB Tjahjo Kumolo. Foto/Ist

Menpan-RB Tjahjo Kumolo. Foto/Ist

JAKARTA, BERITANUSA.id – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) meluncurkan aplikasi “ASN No Radikal” pada Rabu (2/9). Tujuannya, mengatasi paham radikalisme yang bisa dianut oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan instansi pemerintah dari berbagai tingkatan.

“Ada pengaduan terhadap ASN yang memiliki faham radikal. Menindak lanjuti hal itu, sekarang ini kita ingin coba dengan aplikasi ini,” ujar Menteri PANBRB Tjahjo Kumolo pada Launching Aplikasi ASN No Radikal.

Menurut dia, melalui aplikasi ini seluruh pejabat yang memiliki kewenangan dalam mengawasi setiap ASN melakukan pengawasan dengan ketat. Kemudian, aktif dalam melaporkannya kepada pemerintah pusat melalui aplikasi, sehingga paham radikalisme di lingkungan instansi pemerintahan.

“Sekretaris daerah dapat melakukan pengawasan ASN secara ketat dan mengadukannya melalui aplikasi ini,” katanya.

Idealnya, ASN harus memegang teguh nilai-nilai pancasila dalam setiap mengemban tugas dan fungsinya di lingkungan tersebut. Layaknya TNI dan Polri sehingga, paham-paham radikal tidak mudah mengikis ideologi bangsa yang sejak lahir tertanam dari dalam diri melalui instansi pendidikan.

“ASN harusnya seperti TNI dan Polri memegang teguh sapta marga, pancasila, UUD 1945 dan lain-lain,” katanya.

Tjahjo mengimbau, para pejabat selalu memberikan perhatian secara khusus kepada ASN yang terindikasi mengikuti paham radikal agar mendapatkan perhatian. Sehingga, dapat dibimbing kembali mengikuti ideologi bangsa dan negara yang sesuai dengan dasar negara Indonesia.

Pihaknya, dengan tangan terbuka membuka ruang koordinasi dengan para pejabat yang mengawasi kinerja para ASN di lingkungannya masing-masing. Supaya, setiap ASN yang terindikasi terpapar paham radikal dapat kembali sepenuhnya menganut paham ideologi sesuai dengan dasar negara Indonesia.

“Tolong ajak dialog sangat penting dalam mengembalikan paham ideologi bangsa dan negara,” katanya. (*)

Share :

Baca Juga

Haikal Hassan. Foto/Istimewa

NASIONAL

Datangi Polda Metro, Hasil Rapid Test Haikal Hassan Reaktif
Unjuk rasa mahasiswa tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja. Foto/Pikiran Rakyat

NASIONAL

Gelombang Aksi Demonstrasi Tolak Omnibus Law di Seluruh Indonesia
Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito. Foto/Ist

NASIONAL

Dana Desa PPKM Mikro Dilaporkan Belum Cair
Kapolri Jenderal Pol Idham Azis. Foto/Polri

NASIONAL

Kapolri Terbitkan Instruksi untuk Amankan Vaksinasi Covid
Ilustrasi uang Rupiah. (Foto: Ist)

EKONOMI

Sinergi Pengawasan Dana Penanganan Covid-19 Dilakukan Pemerintah Pusat dan Daerah
Ilustrasi dana desa.

NASIONAL

Kemendes Ungkap Penyebab BLT Dana Desa Belum Tersalur 100 Persen
Sejumlah pengendara sepeda motor melanggar jalur sepeda di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Jumat (22/11/2019). Foto/Antara

NASIONAL

Motor Masuk Jalur Sepeda DKI Terancam Denda Rp500 Ribu
Ilustrasi Peluru dan Senjata Api. Foto/Antara

NASIONAL

Pelaku Penembakan di Kafe Cengkareng Diduga Polisi