Home / EKONOMI

Kamis, 1 Oktober 2020 - 09:47 WIB

Kemenperin Siapkan Insentif Fiskal Bagi Industri Hijau

Foto/Kemenperin

Foto/Kemenperin

JAKARTA, BERITANUSA.id – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan melalui penguatan konsep circular economy sebagai sumber efisiensi dan nilai tambah sektor industri.

Hal ini sebagai upaya penerapan Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, yang mengarahkan kebijakan peningkatan nilai tambah ekonomi.

“Kemenperin mengembangkan konsep circular economy dalam bentuk kebijakan Industri Hijau untuk mempertahankan nilai produk agar dapat digunakan berulang tanpa menghasilkan sampah melalui kegiatan recycle, reuse, atau remanufacture,” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kemenperin Doddy Rahadi di Jakarta, Rabu (30/9).

Menurut Kepala BPPI, konsep circular economy bukan hal yang baru bagi Indonesia, karena sejak enam tahun lalu melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014. Kemenperin telah menetapkan salah satu tujuan untuk mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta menuju industri hijau.

“Sebuah perusahaan industri bisa dikatakan sebagai industri hijau jika dalam proses produksinya telah mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan Industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat,” jelasnya.

Sebagai bentuk pengakuan pemerintah terhadap industri yang telah memenuhi Standar Industri Hijau (SIH), perusahaan akan diberikan Sertifkat Industri Hijau yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (LSIH). SIH yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian berisikan kriteria terkait upaya efisiensi dan efektivitas sumber daya.

Misalnya, tentang pengaturan batasan rasio penggunaan bahan baku, konsumsi peggunaan energi panas dan listrik, konsumsi penggunaan air, mendorong kegiatan reduce, reuse, dan recycle.

Kemudian, mendorong penggunaan energi terbarukan, serta mengatur batasan tingkat kesempurnaan kinerja peralatan produksi melalui penghitungan Overall Equipment Effectiveness (OEE).

“Untuk mendukung perluasan penerapan industri hijau di tanah air, saat ini Kemenperin sedang menyusun mekanisme fasilitasi insentif untuk industri hijau. Fasilitasi tersebut merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, yang menyebutkan bahwa pemerintah dapat memberikan fasilitas baik berupa fiskal maupun non-fiskal,” paparnya.

Dalam penyusunan insentif fiskal industri hijau, lanjut Doddy, pihaknya telah memetakan jenis insentif yang telah dimanfaatkan oleh industri hingga saat ini.

“Sekarang sedang berjalan penyusunan mengenai Benefit Cost Analysis (BCA) dan kelayakan dari pemberian insentif fiskal industri hijau yang diharapkan menghasilkan justifikasi yang kuat untuk pemberian insentif industri hijau kepada industri yang telah mendapatkan sertifikat industri hijau,” imbuhnya.

Salah satu jenis fasilitasi yang telah diberikan pemerintah adalah fasilitasi pembiayaan proses sertifikasi industri hijau. Sejak tahun 2017-2019, sebanyak 31 perusahaan industri telah mendapatkan fasilitas tersebut.

“Tahun ini kami akan melanjutkan program fasilitasi pembiayaan tersebut untuk 15 perusahaan, dan akan kembali dianggarkan untuk tahun 2021. Hal tersebut merupakan bukti komitmen kami untuk mendukung perusahaan industri menerapkan industri hijau,” pungkasnya.

(kem/per)

Share :

Baca Juga

Waspadai kejahatan dengan modus penggantian nomor SIM Card tiba-tiba tanpa sepengetahuan pemilik. Foto/MI

EKONOMI

Rincian Ketentuan Pajak Pulsa hingga Token Listrik
Calon penumpang meniup kantong saat mengikuti tes Covid-19 dengan GeNose C19 di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (18/2/2021). Foto/Kontan

EKONOMI

Bandara Sediakan Tes GeNose Mulai 1 April
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Foto/Kompas

EKONOMI

Upah Minimum 2021 DKI Jakarta Naik Jadi Rp4,4 Juta
Maskapai pesawat Garuda Indonesia. Foto/Media Indonesia

EKONOMI

Garuda Indonesia Beri Potongan Tiket hingga 45 Persen
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Foto/Antara

EKONOMI

Menhub Bakal Kembangkan KRL di Berbagai Daerah
Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin. Foto/MI

EKONOMI

Program Kartu Prakerja Lanjut pada 2021
Ilustrasi uang Rpiah. Foto/Ist

EKONOMI

Kisah UMKM Raup Untung 7 Kali Lipat di Tengah Pandemi
Komisi X DPR RI telah menyetujui pagu definitif Kemendikbud. Foto/Kemendikbud

EKONOMI

Komisi X DPR RI Setujui Anggaran Kemendikbud 2021 Rp81,53 T