Home / EKONOMI

Rabu, 17 Februari 2021 - 13:35 WIB

Kompensasi Efek Samping Vaksin Corona Bukan Tunai

Pemerintah akan memberikan biaya ganti rugi atau kompensasi bagi penerima vaksin corona atau covid-19 yang mengalami efek samping atau kejadian ikutan pasca-vaksinasi, cacat ataupun meninggal dunia. Foto/Antara

Pemerintah akan memberikan biaya ganti rugi atau kompensasi bagi penerima vaksin corona atau covid-19 yang mengalami efek samping atau kejadian ikutan pasca-vaksinasi, cacat ataupun meninggal dunia. Foto/Antara

JAKARTA, BERITANUSA.id – Pemerintah akan memberikan biaya ganti rugi atau kompensasi bagi penerima vaksin corona atau covid-19 yang mengalami efek samping atau kejadian ikutan pasca-vaksinasi, cacat ataupun meninggal dunia. Namun, kompensasi akan diberikan bukan dalam bentuk uang tunai.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan biaya kompensasi akan diberikan dalam bentuk layanan penanganan.

“Kompensasi maksudnya adalah penanganan kesehatan lanjutan bila diperlukan. Jadi, bukan dalam bentuk cash,” ujar dia dalam keterangannya, Rabu (17/2).

Kendati demikian, belum diketahui apakah biaya layanan penanganan sebagai kompensasi dari pemerintah itu memiliki batasan pagu per penerima atau tidak.

Hal ini masih dibahas antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan. Kedua kementerian tengah merumuskan kompenen biaya kompensasi tersebut.

“Nanti detail-nya akan disiapkan, pengaturannya dengan Kemenkes,” katanya.

Sebelumnya, ketentuan soal biaya kompensasi bagi penerima vaksin yang mendapat efek samping usai vaksinasi tertuang di Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Pada Pasal 15A ayat 4 dituliskan bahwa kejadian ikutan pasca-vaksinasi covid-19 akan mendapat pengobatan dan perawatan sesuai dengan indikasi medis dan protokol pengobatan.

Ketentuan biayanya diberikan pemerintah melalui kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang aktif.

Sementara, untuk peserta JKN non-aktif dan non-JKN didanai melalui mekanisme pendanaan lain yang bersumber dari APBN. Pelayanan perawatan diberikan setara pelayanan bagi peserta kelas III program JKN.

Selanjutnya, pada Pasal 15B ayat 1 dituliskan bahwa kasus kejadian ikutan pasca-vaksinasi yang menimbulkan kecacatan atau kematian juga mendapat kompensasi dari pemerintah. Namun, kriteria, bentuk, dan nilai besarannya akan ditetapkan oleh menteri kesehatan setelah mendapat persetujuan dari menteri keuangan.

(cnn/eko)

Share :

Baca Juga

PLN kembali menggulirkan stimulus covid-19 bagi pelanggan PLN. Foto/Dok PLN

EKONOMI

Anggaran Rp4,67 T untuk Listrik Gratis 2021
Ilustrasi uang Rupiah. Foto/Ist

EKONOMI

Banpres Produktif Telah Disalurkan ke 1,6 Juta UMKM
Ilustrasi bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat. (Foto: Ist)

EKONOMI

Mengulik Realisasi Bansos yang Diduga Dikorupsi Mensos
Harga minyak naik sekitar dua persen setelah jatuh sehari sebelumnya pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB). Foto/AFP

EKONOMI

Cadangan Minyak Bumi RI Sisa 9,5 Tahun
Presiden RI Joko Widodo. Foto/BPMI Setpres

EKONOMI

Jokowi Sebut 1.191 Tender Senilai Rp146 T Rampung
Kementerian Pertanian (Kementan) melepas ekspor perdana premix vitamin dan mineral ke India. Foto/Kementan

EKONOMI

Kementan Lepas Ekspor Premix Vitamin dan Mineral ke India
WIsata Labuan Bajo. Foto/Ist

EKONOMI

Pemerintah Rancang Konsep Pariwisata Terpadu di Labuan Bajo
Gedung perkantoran di DKI Jakarta. Foto/ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

EKONOMI

Bank Dunia Revisi Proyeksi Ekonomi RI 2020 Minus 2,2 Persen