Home / EKONOMI

Senin, 15 Februari 2021 - 19:30 WIB

Korupsi BPJS Ketenagakerjaan Diduga Terkait Investasi

Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek di Jakarta. Foto/Istimewa

Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek di Jakarta. Foto/Istimewa

JAKARTA, BERITANUSA.id – Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyebut dugaan korupsi BPJS Ketenagakerjaan karena penurunan nilai investasi (unrealized loss) sebesar Rp43 triliun pada Agustus-September 2020.

Angkanya sama dengan nilai investasi yang sedang diperiksa oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) saat ini.

Namun, Timboel menyatakan unrealized loss sebenarnya tak bisa dikaitkan dengan tindak pidana. Sebab, hal itu sepenuhnya bergantung dengan kondisi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

IHSG sendiri bergerak sesuai dinamika pasar dan dipengaruhi beragam faktor, dari makro hingga mikro. Kalau IHSG sedang melemah, maka akan terjadi unrealized loss.

Sebaliknya, investor dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan akan mendapat unrealized gain atau kenaikan nilai investasi jika IHSG sedang menguat. Dengan kata lain, nilai investasi akan terus bergerak sesuai dinamika pasar.

Unrealized loss juga bukan berarti rugi yang sebenarnya selama BPJS Ketenagakerjaan belum menjual aset yang rugi. Dengan begitu, tidak bisa disebut merugikan negara.

“Kami dari BPJS Watch merasa bukan loss (dalam arti sesungguhnya) tetapi hanya unrealized loss. Misalnya beli saham Rp100 turun jadi Rp45. Unrealized loss pidana atau tidak? Tidak, karena sahamnya belum dijual, sehingga tidak bisa dijadikan kerugian,” ucap Timboel melalui keterangannya, Kamis (11/2).

Sementara, unrealized loss yang disebut-sebut itu juga sudah menurun jumlahnya. Berdasarkan data yang ia dapat, unrealized loss BPJS Ketenagakerjaan per Januari 2021 turun menjadi Rp14 triliun. “Ini karena IHSG sudah mulai naik,” imbuh Timboel.

Pun demikian, ia mengaku masih menunggu hasil penyidikan dari Kejaksaan Agung. Pasalnya, belum jelas dugaan korupsi seperti apa yang sedang diperiksa oleh lembaga tersebut.

“Ini kan unrealized loss bukan karena tidak bisa dipidana, kalau masalah gratifikasi apa, siapa yang menerima dan sebagainya. Jadi Kejaksaan Agung ini menyidik apa, sampai sekarang belum dibuka,” terang Timboel.

Ia meminta Kejaksaan Agung segera memaparkan hasil penyidikan awal terkait dugaan kasus korupsi di BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga, tidak menurunkan kepercayaan pasar.

Semakin lama hasil penyidikan diungkap, maka spekulasi-spekulasi akan banyak bermunculan. Hal itu akan memberikan sentimen buruk untuk pasar. “Kepercayaan publik harus segera ditingkatkan lagi,” katanya.

(cnn/eko)

Share :

Baca Juga

Fraksi Partai Demokrat dan Menkeu Sri Mulyani. Foto: Azka/Man

EKONOMI

Capaian Indikator Makro APBN 2019 Meleset dari Target
Ilustrasi stimulus uang Rupiah. Ist

EKONOMI

Realisasi Stimulus UMKM Capai 36,6 Persen
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto/AntaraMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto/Antara

EKONOMI

Belanja Pusat dan Daerah Kuartal IV 2020 Capai Rp1.068 T
Kementerian Pertanian (Kementan) melepas ekspor perdana premix vitamin dan mineral ke India. Foto/Kementan

EKONOMI

Kementan Lepas Ekspor Premix Vitamin dan Mineral ke India
Menteri Keuangan Sri Mulyani rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI sedang merumuskan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, Kamis (8/4). Foto/Kemenkeu

EKONOMI

Menkeu Anggarkan Rp99 T untuk Ketahanan Pangan
Suasana sepi di Gedung Sate Bandung, Jawa barat yang ditutup selama 14 hari. Foto/MI

EKONOMI

Jabar Cari Investasi Rp5,8 T untuk 76 Destinasi Pariwisata
Paket bantuan sosial dari pemerintah untuk warga terdampak covid-19. Foto/Antara

EKONOMI

Kemenkeu Sebut Bansos 2021 Sudah Cair Rp19,3 Triliun
Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menawarkan produk yang dijual saat pameran produk UMKM di Kuta, Bali, beberapa waktu lalu. Foto: ANTARA FOTO/Fikri Yusuf

EKONOMI

Bangkitkan Sektor UMKM, Upaya Pemerintah Pulihkan Ekonomi