Home / NASIONAL

Jumat, 10 Juli 2020 - 11:26 WIB

KPK: Kemendes Harus Gerak Cepat Bangun Desa

dok. Kemendes PDTT

dok. Kemendes PDTT

JAKARTA, BERITANUSA.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menerima kunjungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka monitoring Transparansi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dan Reformasi Birokrasi, pada Kamis, (9/7).

Pimpinan KPK yang datang mengunjungi Kemendes PDTT adalah Nawawi Pomolango, Nurul Ghufron dan Lili Pintauli Siregar yang diterima langsung oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, didampingi Wakil Menteri Budi Arie Setiadi, Sekretaris Jenderal Anwar Sanusi, serta Pejabat Tinggi Madya lainnya.

Nawawi Pomolango mengatakan, bayang-bayang praktik peradilan tindak pidana korupsi masih menjadi hantu yang mengkhawatirkan di dalam pelaksanaan tugas di kementerian maupun lembaga negara.

“Saya pikir itu tidak kami temukan di Kementerian Desa PDTT ini. Semuanya masih terus berjalan dalam tataran yang baik, pada rel yang baik. Kami berharap ini sampai pada ujungnya, segalanya bisa terus berjalan dengan baik,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Nawawi meminta Kemendes PDTT untuk terus bekerja dan bergerak cepat dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya.

“Laksanakan terus Pak Menteri. Yang terpenting bahwa pelaksanaan kerja itu tidak di selipi dengan bahasanya i’tikad yang tidak baik dalam pelaksanaan, itu aja barangkali kuncinya,” ujar Nawawi.

“Selama tidak kita selipkan dalam gerak pelaksanaan pekerjaan kita, maka tidak perlu ada keragu-raguan dalam pelaksanaan dan pengelolaan anggaran yang berhubungan dampak dari COVID-19. Singkatnya, jangan takut, jangan perlu takut lagi,” sambung Nawawi.

Dalam pertemuan tersebut, Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri, melaporkan update terbaru penyaluran BLT Desa terhitung dari awal pandemi Covid-19 hingga 8 Juli 2020 sudah ada sekitar 74.865 desa yang telah menerima dana desa atau 99% dari total 74.953 desa di seluruh Indonesia.

Sementara desa yang telah menetapkan calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa melalui musdes khusus suda ada 74.753 desa, sedangkan yang sudah menyalurkan ada 72.599 desa atau 97% dari total 74.865 desa yang ada.

“Kenapa tidak 100%, karena masih ada beberapa desa yang secara administrasi tidak terselesaikan, masih diblokir oleh Kemendagri terkait beberapa masalah tahun lalu dan sampai sekarang belum dibuka blokirnya,” papar Gus Menteri. (rls)

Share :

Baca Juga

Suasana MRT Jakarta. Foto/MI

NASIONAL

Operasional MRT Hanya Sampai Pukul 20.00 Mulai Besok
Penemuan puing yang diduga serpihan pesawat Sriwijaya Air SJ-182. Foto/Antara

NASIONAL

KNKT Ungkap Hasil Investigasi Jatuhnya Sriwijaya SJ 182
Operasi pengejaran kelompok bersenjata oleh Satgas Tinombala sendiri telah digelar sejak 10 Januari 2016 lalu yang merupakan kelanjutan dari operasi Camar Maleo sebelumnya. Gabungan pasukan itu berhasil menembak mati Santoso setelah melakukan operasi senyap selama beberapa minggu. Foto/Antara

NASIONAL

Polri Ganti Sandi Operasi Satgas Tinombala Jadi Madago Raya
Ilustrasi uang Rupiah. (Foto: Ist)

EKONOMI

Sinergi Pengawasan Dana Penanganan Covid-19 Dilakukan Pemerintah Pusat dan Daerah
Ilustrasi paspor biasa. Ist

NASIONAL

Masa Berlaku Paspor Biasa Bakal Menjadi 10 Tahun
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ist

NASIONAL

Anies Baswedan-Riza Patria Rutin Tes Swab
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Foto/Ist

NASIONAL

Nadiem Buat Program Kampus Mengajar untuk Daerah 3T
Ilustrasi kegiatan selama PSBB Transisi di Jakarta. Foto/MI

NASIONAL

PPKM Jawa-Bali Mulai Diterapkan Hari Ini