Home / NASIONAL

Senin, 22 Februari 2021 - 14:44 WIB

KPK Temukan Pelanggaran Ekspansi Kebun Sawit di Papua

Ilustrasi kebun sawit di Papua. Foto/Istimewa

Ilustrasi kebun sawit di Papua. Foto/Istimewa

JAKARTA, BERITANUSA.id – Pelaksana Tugas Juru Bicara Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ipi Maryati Kuding, mengatakan bahwa ekspansi industri kelapa sawit membawa sejumlah persoalan tersendiri bagi tanah Papua. Satu di antara masalah itu yakni deforestasi.

Demikian disampaikan Ipi menindaklanjuti kerja sama KPK dengan 11 lembaga perihal kegiatan evaluasi perkebunan kelapa sawit di Provinsi Papua Barat. Dia mendorong pemerintah daerah dan pemerintah pusat mengevaluasi perizinan kebun kelapa sawit di Papua Barat.

“Beberapa masalah yang menjadi temuan Tim Evaluasi adalah pelanggaran berbagai perizinan, praktik deforestasi hutan alam dan lahan gambut menjadi perkebunan kelapa sawit, pembukaan lahan dengan cara bakar,” kata Ipi, Selasa (22/2).

“Tidak tersalurkannya pemerataan ekonomi kepada masyarakat sekitar areal konsesi, konflik tenurial, serta persoalan yang muncul terkait dengan kewajiban pembangunan kebun plasma,” sambungnya.

Ipi meminta persoalan tersebut segera ditangani mengingat hutan di Tanah Papua merupakan benteng terakhir hutan hujan tropis di Indonesia. Ia menuturkan Papua Barat memiliki wilayah konsesi perkebunan kelapa sawit seluas 576.090,84 hektare yang terdiri dari 24 perusahaan.

Dari jumlah itu, terang Ipi, hanya 11 perusahaan yang telah memiliki Hak Guna Usaha (HGU) dan/atau melakukan penanaman.

“Dari total luas wilayah konsesi perkebunan kelapa sawit di Provinsi Papua Barat tersebut, 383.431,05 hektare di antaranya masih berupa hutan,” imbuhnya.

Tim Evaluasi, termasuk di dalamnya KPK, tengah menyusun rekomendasi yang akan disampaikan kepada Gubernur, Bupati dan pemerintah pusat.

“Dengan pelaksanaan rekomendasi ini, KPK berharap perbaikan tata kelola perkebunan kelapa sawit bisa dilakukan sehingga mampu menutup peluang terjadinya korupsi,” ucap dia.

Adapun 11 lembaga yang bekerja sama dengan KPK yakni Dinas TPHBun Provinsi Papua Barat, Dinas Perkebunan tingkat Kabupaten, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kemudian Kantor Wilayah Pajak, Dinas PUPR Provinsi Papua Barat, Dinas ATR/BPN Provinsi Papua Barat, dan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat.

Berikutnya Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Papua Barat, dan BPKH Provinsi Papua Barat.

(cnn/nas)

Share :

Baca Juga

Kapolri Jenderal Idham Azis. Foto/PMJ News

NASIONAL

Kapolri Terbitkan Telegram Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan
Pimpinan FPI Rizieq Shihab (tengah). Foto/AFP

NASIONAL

Pemerintah: FPI Organisasi Terlarang
Perum Bulog bersama 47 BUMN di DKI Jakarta melakukan pembagian masker gratis sebanyak 45 ribu buah kepada seluruh warga Jakarta. Foto/Bulog

NASIONAL

Bulog dan 47 BUMN Bagikan 45 Ribu Masker ke Warga DKI
Ilustrasi tes usap atau swab test antigen. Foto/Antara

NASIONAL

Dana Covid Rp132 T, Tes Harus Bisa 15 Persen Penduduk
Vaksinator melakukan penyuntikan kepada peserta vaksinasi COVID-19 untuk tenaga kesehatan (nakes) di RSPP. Foto/Antara

NASIONAL

Wapres RI Targetkan 1 Juta Warga Suntik Vaksin Per Hari
Pedagang menyelamatkan barang dagangan saat banjir di Pasar Raya Cipulir, Jakarta Selatan, hari ini. Foto/Antara

NASIONAL

Pakar Kritik Klaim Anies Soal Banjir Surut 6 Jam
Satpam akan menggunakan seragam baru. Ist

NASIONAL

Kapolri Ubah Seragam Satpam
Ilustrasi uang Rpiah. Foto/Ist

EKONOMI

Subsidi Gaji Honorer Cair Akhir Oktober 2020