Home / EKONOMI

Selasa, 22 Desember 2020 - 19:08 WIB

LKPP Susun Aturan Pengadaan Produk Dalam Negeri dan UMKM

Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menawarkan produk yang dijual saat pameran produk UMKM di Kuta, Bali, beberapa waktu lalu. Foto: ANTARA FOTO/Fikri Yusuf

Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menawarkan produk yang dijual saat pameran produk UMKM di Kuta, Bali, beberapa waktu lalu. Foto: ANTARA FOTO/Fikri Yusuf

JAKARTA, BERITANUSA.id – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyusun pedoman pengadaan barang dan jasa khusus untuk produk-produk dalam negeri dan UMKM.

Kepala LKPP Roni Dwi Susanto menyampaikan pedoman tersebut diharapkan bisa mendorong belanja pemerintah untuk produk dalam negeri dan UMKM mencapai 40 persen.

“Kami menyusun pedoman kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah menyusun rencana pengadaan yang baik untuk mendorong UMKM dan produk dalam negeri, sehingga 40 persen UMKM dan produk dalam negeri itu bisa kita peroleh,” ujarnya dalam rapat koordinasi Bangga Buatan Indonesia 2021, Senin (21/12).

Menurut Roni, rendahnya realisasi produk dalam negeri dan UMKM dalam belanja pemerintah disebabkan kekhawatiran Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK di masing-masing kementerian lembaga tersangkut kasus korupsi.

Oleh karena itu, ke depan LKPP akan mengembangkan model pengadaan yang lebih mudah, namun tetap transparan dan akuntabel. “Mendorong inisiasi katalog setelah kurasi dalam jendela pengadaan,” tuturnya.

Adapula pembuatan fitur promosi pada e-katalog serta penyusunan ranking UMKM dan produk dalam negeri dalam dokumen penawaran saat proses tender dan non tender.

“Kemudian, integrasi dengan data TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) yang kami kerja samakan dengan Kementerian Perindustrian,” tutur Roni.

Pengembangan program Bela Pengadaan juga akan dilakukan di mana belanja di bawah Rp50 juta dapat dilakukan tanpa harus melakukan proses yang bertele-tele.

“Karena ini pengadaan langsung dan pengadaan lewat elektronik di bawah Rp200 juta. Kemudian sosialisasi survei monitoring juga akan kami lanjutkan,” tandasnya.

(cnn/eko)

Share :

Baca Juga

Ilustrasi--Saham. Foto/MI

EKONOMI

3 Langkah Mudah Buka Rekening Saham
Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Foto/MI

EKONOMI

Selain Berdakwah, Pesantren Diminta Berdagang Tiru Nabi Muhammad
Foto: Istimewa

EKONOMI

Resesi Ekonomi Bayangi Indonesia
Gedung perkantoran di DKI Jakarta. Foto/ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

EKONOMI

Pemerintah Targetkan Laju Ekonomi 0 Persen Usai Resesi
UMKM batik. Ist

EKONOMI

Pemerintah Permudah Penyaluran Kredit bagi UMKM
Foto udara proyek Bendungan Cipanas di Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa (21/7). Foto/Antara

EKONOMI

38 Proyek Strategis Nasional Rp464 T Dikebut pada 2021
Ilustrasi uang Rupiah. Foto/iStock

EKONOMI

Yang Sudah Dapatkan BLT UMKM Segera ke Bank, Jika Lama Akan Ditarik Lagi
Menparekraf Wishnutama. Foto/Bisnis

EKONOMI

Anggaran Kemenparekraf 2021 Sebesar Rp4,9 Triliun