Home / NASIONAL

Jumat, 16 Oktober 2020 - 09:04 WIB

Mahasiswa Demo Omnibus Law di Istana Jumat Siang Ini

Unjuk rasa mahasiswa tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja. Foto/Pikiran Rakyat

Unjuk rasa mahasiswa tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja. Foto/Pikiran Rakyat

JAKARTA, BERITANUSA.id – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) wilayah Jabodetabek-Banten berencana kembali melakukan aksi demonstrasi menolak omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker), di depan Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (16/10) siang ini.

Koordinator Wilayah BEM se-Jabodetabek-Banten Aliansi BEM SI, Bagas Maropindra menyatakan tuntutan aksi tersebut sama dengan aksi sebelumnya, yakni mendesak Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) guna membatalkan UU Cipta Kerja.

Selain tuntutan itu, mereka juga akan menyuarakan kecaman terhadap tindakan represif aparat.

“Mengecam berbagai tindakan represif Aparatur negara terhadap seluruh massa aksi,” kata Bagas dalam keterangan resminya, Kamis (15/10) malam.

Lebih lanjut, ia mengatakan aksi kali ini merupakan aksi damai. Tidak akan ada tindakan anarkis. Hal itu sebagai perwujudan gerakan intelektual dan moral mahasiswa.

“Mengajak mahasiswa seluruh Indonesia bersatu untuk terus menyampaikan penolakan atas UU Cipta Kerja hingga UU Cipta Kerja dicabut dan dibatalkan,” ujar dia.

Sejauh ini, kepolisian telah menyatakan bakal menutup akses menuju Istana Negara. Dengan demikian mahasiswa tidak bisa menggelar unjuk rasa di sana. Kepolisian menutup Jalan Medan Medan Barat, Harmoni, Veteran 3, dan belokan Gambir mengarah Istana.

Aksi turun ke jalan mahasiswa hari ini merupakan lanjutan gelombang protes masyarakat yang menolak Omnibus Law Cipta Kerja sejak disahkan DPR dan Pemerintah pada 5 Oktober lalu.

Pada 8 Oktober, kelompok mahasiswa dan buruh juga menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta setelah selama tiga hari sebelumnya berhasil disekat aparat. Hari tersebut, massa aksi mencoba mendekati Istana setidaknya dari dua arah yakni lewat kawasan Harmoni dan Medan Merdeka Barat, tepatnya di titik Patung Kuda. Namun, langkah mereka diadang barikade polisi.

Aksi unjuk rasa yang diikuti ribuan orang itu berujung ricuh. Sejumlah fasilitas publik dirusak dan dibakar massa. Ribuan orang ditangkap imbas kejadian itu.

Demonstrasi juga berujung ricuh pun terjadi saat sejumlah organisasi masyarakat (Ormas) Islam yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti-Komunis (Anak NKRI) menggelar aksi menolak Omnibus Law Cipta Kerja di Patung Kuda, pada Selasa (13/10).

Saat itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana menuding ricuh dipicu oleh Kelompok Anarko yang turut ikut dalam aksi itu.

(cnn/idn)

Share :

Baca Juga

KKP tetapkan 17 calon hakim ad hoc baru. Foto/Kementerian Kelautan dan Perikanan

NASIONAL

KKP Tetapkan 17 Calon Hakim Ad Hoc Baru
Gedung DPRD DKI Jakarta. Foto/Antara

NASIONAL

Perubahan APBD DKI 2020 Disahkan Rp63,23 T
Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Joni Surpiyanto. Foto/TNI

NASIONAL

Kasum TNI Tinjau Latihan Penanganan Force Down Pesawat Asing
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (kiri). Foto/Antara

NASIONAL

DKI Akan Buka Sekolah Tatap Muka Mulai dari Kampus
Ilustrasi polisi. Ist

NASIONAL

20 Ribu Personel Gabungan Diterjunkan Amankan Demo
Presiden Joko Widodo. Foto/BPMI Setpres

NASIONAL

Kalau Tak Mau Divaksin Rugikan Diri dan Orang Lain
Ilustrasi protokol kesehatan. Foto/Ist

NASIONAL

Soal Protokol Kesehatan, Pemerintah Jangan Hanya Berwacana, tapi Juga Beri Teladan
Kantor KPK. Foto/Tirto

NASIONAL

Sejak Berdiri 2004, KPK Telah Jerat 1.203 Tersangka Korupsi