Home / NASIONAL

Selasa, 23 Februari 2021 - 13:36 WIB

Mahfud MD Minta Penegak Hukum Usut Dugaan Korupsi Otsus Papua

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta penegak hukum mulai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian hingga, Kejaksaan Agung untuk mengusut indikasi dugaan korupsi dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Foto/MI

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta penegak hukum mulai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian hingga, Kejaksaan Agung untuk mengusut indikasi dugaan korupsi dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Foto/MI

JAKARTA, BERITANUSA.id – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta penegak hukum mulai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian hingga, Kejaksaan Agung untuk mengusut indikasi dugaan korupsi dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

Pernyataan itu disampaikan usai menerima laporan dugaan korupsi dana Otsus dari Forum Kepala Daerah se-Tanah Tabi dan Sairei (FORKADA) Provinsi Papua di Istana Ballroom, Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Senin (22/2).

“Soal penegakan hukum ini selalu saya dengarkan bila berdialog dengan masyarakat dan tokoh Papua. Karena itu kami menindaklanjuti, kami mengumpulkan Kejaksaan Agung, KPK, Polri, untuk membawa aspirasi ini, penegakan hukum akan kita tindaklanjuti,” ujar Mahfud dalam keterangan resminya, Selasa (23/2).

Selain itu Mahfud menjanjikan bakal menindaklanjuti usulan masyarakat Papua untuk melakukan pemekaran provinsi di Papua. Dia mengatakan akan mengupayakan melalui dua langkah. Pertama yakni melalui proses legislasi lewat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kedua, saya sudah minta deputi satu Kemenko Polhukam untuk segera memetakan agar wilayah pemekarannya tepat, termasuk mengkaji usulan dari para kepala daerah dan tokoh masyarakat,” lanjut Mahfud.

Di tempat yang sama, tokoh masyarakat Papua, Pendeta Albert Yoku meminta agar aparat penegak hukum memproses pejabat-pejabat pemerintah daerah yang diduga menyalahgunakan dana Otsus.

“Kami harap mesti ada penegakan hukum di Papua, terutama pejabat-pejabat pemerintah di daerah serta semua yang menyalahgunakan dana Otsus,” kata Albert Yoku.

Menurut Albert, Otsus adalah berkah tersendiri dari pemerintah pusat untuk orang asli Papua. Kata dia, dana Otsus akan mendatangkan manfaat jika digunakan dengan baik dan tepat sasaran. Pengelolaan yang baik menurutnya akan memperbaiki sektor pendidikan, kesehatan hingga ekonomi.

Senada, tokoh perempuan yang juga Ketua Persekutuan Wanita Gereja Kristen Injil (PW GKI) Papua, Dorince Mehue meminta pemerintah pusat mengevaluasi penggunaan dan pengelolaan dana Otsus sejak 2002 sampai saat ini.

“Otsus ini berkah dari Tuhan melalui pemerintah pusat, tapi disalahgunakan oleh sejumlah orang sehingga dampaknya tidak sampai ke rakyat Papua,” tutur Dorince.

Menurut Dorince, pemerintah pusat dengan Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat perlu menggelar evaluasi bersama terkait kesenjangan antar-wilayah adat.

“Provinsi Papua mesti dimekarkan, untuk mencapai keadilan sehingga tidak hanya sejumlah wilayah dan wilayah adat saja yang mendapatkan dana Otsus yang cukup. Kami siap untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat,” tambah dia.

(cnn/nas)

Share :

Baca Juga

Pengunjuk rasa dari berbagai kelompok Islam menggelar aksi di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Foto/Antara

NASIONAL

Satgas Covid-19 Dorong DKI Antisipasi Klaster Penjemputan Rizieq
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Kapolri Jenderal Idham Azis meluncurkan Kampung Tangguh di Mauk, Kabupaten Tangerang, Kamis (9/7). (Foto: Div Humas Polri)

NASIONAL

Panglima TNI dan Kapolri Luncurkan Kampung Tangguh di Mauk Tangerang
Ilustrasi - Seorang tenaga kesehatan. Foto/Antara

NASIONAL

Insentif Tenaga Kesehatan Batal Dipangkas
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Foto/Setpres

NASIONAL

Orang Kaya Tak Boleh Lebih Dulu Dapat Vaksin Covid-19
Vaksin Sputnik V produksi Gamaleya Research Institute of Epidemiology and Microbiology Rusia. Foto/AFP

NASIONAL

Kemenkes-BPOM Pantau Pengembangan Vaksin Nusantara
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir. Foto/MI

NASIONAL

Muhammadiyah Singgung Pelanggar Prokes dengan Dalih Agama
Destinasi pariwisata Labuan Bajo. Foto/Ist

NASIONAL

Kominfo Dukung Labuan Bajo sebagai Daerah Pariwisata Super Prioritas
Vaksin covid-19 produksi Sinovac. Foto/AFP

NASIONAL

BPOM Jamin Vaksin Sinovac Aman