Home / EKONOMI

Senin, 7 September 2020 - 13:49 WIB

Menkeu Minta Anggaran Rp43 T untuk Tahun Depan

Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto/Pikiran Rakyat

Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto/Pikiran Rakyat

JAKARTA, BERITANUSA.id – Kementerian Keuangan mengajukan pagu indikatif anggaran untuk 2021 sebesar Rp43,3 triliun. Anggaran menyusut dari pagu tahun ini yang Rp43,51 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani pada rapat kerja dengan komisi XI DPR RI menyebut pagu indikatif 2021 didesain sesuai dengan reformasi penganggaran. Tak seperti tahun-tahun sebelumnya, anggaran tahun ini tak dianggarkan berdasarkan kebutuhan per eselon, melainkan program kerja tahun anggaran.

“Untuk 2021 kami akan memulai reformasi penganggaran di mana tidak lagi mengikuti satu-satu unit selon satu, tapi mengorganisasikan melalui tema dan tanggung jawab,” katanya lewat video conference, Senin (7/9).

Ada pun 12 program kerja tahunan sesuai dengan tiap unit eselon satu Kemenkeu akan digabung dalam lima program kolektif pada tahun depan, yaitu kebijakan fiskal dengan usulan pagu Rp65,69 miliar dan program pengelolaan penerimaan negara dengan pagu Rp2,23 triliun.

Sementara, program pengelolaan belanja negara diajukan dengan pagu Rp33,75 miliar. Lalu, program pengelolaan perbendaharaan kekayaan negara, dan risiko dinyatakan membutuhkan anggaran sebesar Rp233,74 miliar dan program dukungan manajemen dengan pagu terbesar yakni Rp40,74 triliun.

Dalam kesempatan sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan berdasarkan sumber dana, anggaran sebesar Rp34,8 triliun akan didapatkan dari rupiah murni dan sisanya sebesar Rp8,5 triliun didapat lewat badan layanan umum (BLU).

Dari kelima program kerja Kemenkeu 2021, Suahasil mengungkapkan salah satu program prioritas pihaknya yaitu mempermudah mekanisme pembayaran pajak lewat penambahan biller penerimaan negara. Selain itu, program unggulan Kemenkeu lainnya yaitu menurunkan biaya logistik.

“Ini bagaimana supaya sudah lebih gampang bayar pajak, sangat ingin membayar pajak sama mudahnya dengan membayar pulsa, tentu harus ada penambahan-penambahan biller,” pungkasnya. (cnn/idn)

Sumber: CNN Indonesia

Share :

Baca Juga

Waspadai kejahatan dengan modus penggantian nomor SIM Card tiba-tiba tanpa sepengetahuan pemilik. Foto/MI

EKONOMI

Rincian Ketentuan Pajak Pulsa hingga Token Listrik
Ilustrasi pabrik. Foto/Ist

EKONOMI

Rame-rame Pabrik Hengkang dari Karawang ke Jateng
Ilustrasi stimulus Rupiah. Foto/Antara

EKONOMI

Cara dan Syarat Pengajuan KUR Bank BRI
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. Foto/Ist

EKONOMI

Kemnaker Percepat Pengecekan Data Calon Penerima Subsidi Upah
Pedagang melayani pembeli dalam pasar murah di Denpasar, Bali, Selasa (8/9). Foto/Antara

EKONOMI

Pelaku UMKM di Bali Peroleh Bantuan Senilai Rp316 M
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelesaikan konstruksi Bendungan Napun Gete, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT). Foto/dok PUPR

EKONOMI

Telan Biaya Rp880 M, Bendungan Napun Gete NTT Bakal Beroperasi
Ilustrasi aktivitas pelabuhan. Foto/Antara/Sigit Kurniawan

EKONOMI

Sah! Indonesia Resmi Resesi
Pemberian insentif kepada peserta pelatihan Kartu Prakerja tetap sama yakni Rp2.400.000 yang akan diberikan selama empat bulan. Foto/Antara

EKONOMI

Cara Cek Lolos Kartu Prakerja Gelombang 12