Home / EKONOMI

Jumat, 10 Juli 2020 - 13:45 WIB

Menkeu Paparkan Cara Stabilkan Ekonomi dari Hantaman Covid-19

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (dok. kementerian Keuangan)

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (dok. kementerian Keuangan)

JAKARTA, BERITANUSA.id – Usaha pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang melanda dunia dan mengakibatkan menurunnya pertumbuhan ekonomi nasional akan menjadi tugas yang sangat menantang tidak hanya untuk Indonesia saja tetapi juga bagi seluruh negara.

Saat ini, Indonesia mengalami penurunan penerimaan negara dan di saat yang bersamaan pemerintah harus menaikkan jumlah belanja negara untuk menolong warganya baik dalam bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, mendukung usaha kecil dan menengah, serta mendukung perusahaan dan komunitas bisnis secara umum.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan pada acara High-Level Ministerial Conference: Tackling the Covid-19 Crisis – Restoring Sustainable Flows of Capital and Robust Financing for Development yang diselenggarakan oleh The Paris Forum dan Presidensi G-20 2020 Saudi Arabia secara virtual pada Rabu, (8/7).

Menkeu menceritakan langkah luar biasa yang telah diambil Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dalam menghadapi krisis ini dengan memperbolehkan pemerintah untuk memiliki defisit diatas 3% selama 3 tahun sebelum kembali dalam disiplin fiskal. Selain itu, Indonesia juga mengandalkan Bank Indonesia sebagai bank sentral untuk dapat menjadi institusi yang dapat mendukung pemerintah dalam pembiayaan yang berhubungan dengan Covid-19.

“Jadi, ini bukan tanda kecerobohan pemerintah dalam kebijakan fiskal yang memperbolehkan kami untuk memonetisasi utang melalui bank sentral,” tegas Menkeu.

Salah satu pembahasan pada konferensi yang mempertemukan para pemimpin kebijakan internasional adalah bagaimana cara terbaik yang dapat dilakukan komunitas internasional untuk menemukan solusi dalam mengatasi situasi arus modal keluar saat ini dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya serta dalam konteks di mana potensi penurunan peringkat dari negara berkembang selanjutnya yang dapat memperburuk tantangan.

Menkeu mendukung terciptanya sumber pembiayaan baru dan juga usaha untuk semakin memperdalam pasar obligasi pemerintah dengan cara memupuk pembiayaan jangka panjang dan juga memperluas instrument pembiayaan, tidak hanya pembiayaan obligasi konvensional, tetapi juga obligasi hijau dan sukuk untuk menarik minat kelompok investor.

Senada dengan Menkeu, Sekretaris Jenderal OECD, Angel Gurria juga menyampaikan bahwa untuk dapat melalui krisis ini, restrukturisasi utang seharusnya dipertimbangkan, meningkatkan ketahanan pembiayaan swasta eksternal, dan juga mengingatkan bahwa meskipun memiliki uang adalah kunci, membelanjakannya dengan lebik baik juga sama pentingnya.

Selain itu, Angel Gurria juga mengingatkan agar para pemerintah dari seluruh negara untuk selalu menjaga transparansi, akuntabilitas dan proporsionalitas sebagai hal paling utama dalam kerja sama internasional. (rls/ws/hpy/nr)

Share :

Baca Juga

Ilustrasi laut Indonesia. Foto/Antara

EKONOMI

Ada 464 Titik Harta Karun Bawah Laut di RI
Kopi olahan citarasa Nusantara. foto/Ist

EKONOMI

Meski Pandemi, Ekpsor Kopi Olahan Masih Surplus Rp3,14 T
Pusat perkantoran di kawasan Thamrin Jakarta sepi karena pandemik covid-19. Foto/Antara Foto/Nova Wahyudi

EKONOMI

Pertumbuhan Ekonomi RI Merangkak Naik
Sosialisasi layanan OJK terhadap para pelaku bisnis 'financial technology' (fintech) di Jakarta. Foto/Antara

EKONOMI

OJK Restui Merger Tiga Bank BUMN Syariah
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto/AntaraMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto/Antara

EKONOMI

Ekonomi Diprediksi Tumbuh 5,3 Persen pada 2021
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan aturan baru soal pembayaran pesangon pekerja. Foto/MI

EKONOMI

Aturan Baru Pemerintah Soal Pesangon Pekerja
ilustrasi -- Pekerja mengerjakan proyek pembangunan rumah bersubsidi. Foto/Antara

EKONOMI

Syarat Beli Rumah DP 0 Persen
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Foto/MI

EKONOMI

Substitusi Impor Ditargetkan Capai Rp152 T pada 2022