Home / EKONOMI / UMKM

Jumat, 16 Oktober 2020 - 11:44 WIB

Menkop UKM: UU Ciptaker Bakal Perkuat KUMKM dalam Rantai Pasok

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Foto/Antara

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Foto/Antara

JAKARTA, BERITANUSA.id – Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan, UU Cipta Kerja (Ciptaker) bakal mampu memperkuat posisi KUMKM dalam rantai pasok. UU Ciptaker dinilai juga meminimalkan risiko usaha.

“Diperlukan aturan yang dapat memberikan aspek perlindungan UMKM dari praktik-praktik kemitraan yang bersifat predatory dan meminimalisasi risiko usaha”, ungkap Teten, pada acara Conference Call Mandiri Sekuritas dan Investor Pasar Modal UU Cipta Kerja Kluster KUMKM, secara online, Rabu lalu.

UU Ciptaker juga memberikan penguatan dan proteksi terhadap persaingan dengan usaha besar, meningkatkan kompetensi dan level usaha UMKM, dengan memberikan fasilitasi kepada para UMKM untuk masuk dalam rantai pasok industri.

Selain itu, lanjut Teten, masih ada poin-poin penting lainnya dalam UU Cipta Kerja yang mempermudah pengembangan KUMKM di Indonesia.

“Yang jelas, UU Cipta Kerja menjawab masalah utama bagi Koperasi dan UMKM selama ini, meliputi akses perizinan, akses rantai pasok, akses pengembangan usaha, akses pembiayaan, sampai dengan akses pasar,” paparnya.

Teten menambahkan, UU Cipta Kerja akan meningkatkan kemampuan UMKM dalam penyerapan tenaga kerja dan tumbuhnya rasio kewirausahaan (start-up lokal) dengan kemudahan perizinan usaha serta penyelenggaraan inkubasi bisnis.

Bahkan, lanjut Teten, UU Cipta Kerja juga mendukung percepatan digitalisasi UMKM dengan memberikan kemudahan melalui pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem atau aplikasi di setiap lini bisnis proses UMKM dan inkubasi bisnis, untuk menciptakan UMKM berbasis inovasi dan teknologi.

Lebih dari itu, menurut Teten, UU itu juga memberikan pembiayaan mudah dan murah bagi usaha mikro dan kecil (UMK).

“Dalam UU Cipta Kerja terdapat kemudahan pembiayaaan bagi UMK, tidak hanya berupa aset. Saat ini, kegiatan usaha juga dapat dijadikan kredit program”, imbuhnya.

Kemudahan pembiayaan akan berdampak pada UMK, yang dapat menjadi lebih bankable, lebih membuka akses terhadap KUR, meningkatkan omset, serta skala usaha atau produksi.

Di samping itu, UU Cipta Kerja juga memberikan prioritas pasar produk UMKM. Dengan adanya UU Cipta Kerja, prioritas pasar diberikan kepada produk UMKM, berupa kesempatan berpartisipasi dalam ruang publik, serta prioritas produk UMKM dan Koperasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, dengan alokasi paling sedikit hingga 40 persen.

Yang tak kalah penting, lanjut Teten, UU Cipta Kerja menjadikan koperasi sebagai lembaga ekonomi pilihan masyarakat. Karena rendahnya rasio partisipasi penduduk berkoperasi di Indonesia (8,41 persen), masih di bawah rata-rata dunia yang mencapai 16,31 persen (PBB 2014).

Begitu juga kontribusi koperasi terhadap perekonomian nasional, yang hanya sebesar 0,97 persen dibandingkan dengan rata-rata dunia 4,30 persen.

Dengan UU Cipta Kerja, ungkap Teten, partisipasi berkoperasi dan kontribusi koperasi terhadap perekonomian dapat meningkat, melalui penyederhanaan syarat pembentukan koperasi, kemudahan pengelolaan koperasi, dan penguatan keberadaan koperasi syariah.

“Sehingga koperasi akan menjadi lebih efektif dalam pelayanan anggota, serta lebih cepat dalam pengambilan keputusan”, pungkasnya.

(kop/ukm)

Share :

Baca Juga

Ilustrasi uang Rupiah. Ist

UMKM

BLT UMKM Rp2,4 Juta Cair, Segera Cek SMS dari Bank BRI
Terminal Bus Baranangsiang Bogor. Foto/Antara

UMKM

Jokowi Wajibkan 30 Persen Fasilitas Terminal untuk UMKM
Wilayah Blok Rokan Chevron. Foto/Ist

EKONOMI

SKK Migas dan Chevron Sepakati Perjanjian Produksi Minyak di Blok Rokan
Warga Desa Mondoretno, Kecamatan Bulu, Temanggung memanen sayuran organik di pekarangan rumah. Foto/MI

EKONOMI

Sektor Pertanian Lebih Kuat dari Industri Saat Pandemi
Penggunaan transaksi elektronik. Antara

EKONOMI

Per November 2020, Transaksi Uang Elektronik Naik 20,27 Persen
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. Foto/Antara

EKONOMI

Kemnaker Cairkan BLT Subsidi Gaji ke 3,1 Juta Pekerja
PRESIDEN Joko Widodo membagikan 705 ribu sertifikat tanah di lima provinsi dan 37 kabupaten secara serempak melalui teleconference dari Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (23/12). Foto/Antara

EKONOMI

Tanah Bersertifikat Baru Capai 72 Juta Bidang
Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menawarkan produk yang dijual saat pameran produk UMKM di Kuta, Bali, beberapa waktu lalu. Foto: ANTARA FOTO/Fikri Yusuf

EKONOMI

Bangkitkan Sektor UMKM, Upaya Pemerintah Pulihkan Ekonomi